Pilkada Langsung Vs Pilkada Via DPRD, Bawaslu: Dua-duanya Sama-sama Demokratis

JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Rahmat Bagja menilai, metode Pilkada langsung maupun dipilih DPRD alias tidak langsung, sama-sama demokratis. Bawaslu siap menjalankan dan mengawasi Pilkada sesuai dengan keputusan yang berlaku.

 

“Yang jelas itu demokratis. Jadi, bisa melalui DPRD, bisa pula secara langsung, tergantung pembuat undang-undang,” kata Bagja di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin (12/1/2026).

 

Diketahui, saat ini usulan Pilkada tidak langsung sedang menjadi pro dan kontra. Pemerintah dan DPR segera melakukan pembahasan, apakah tetap menggunakan Pilkada amanat reformasi dengan memilih kepala daerah secara langsung atau Pilkada warisan Orde Baru dengan memilih kepala daerah via DPRD. 

 

“Kita ikuti apapun yang diputuskan pembuat undang-undang, selama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” katanya. 

 

Bagja menegaskan, Bawaslu berada pada posisi sebagai pengawas pelaksanaan, bukan penentu sistem. Karena itu, kata dia, Bawaslu akan tunduk pada keputusan politik hukum yang diambil para pembuat undang-undang. 

 

“Kami menyerahkan sepenuhnya kepada pembuat undang-undang,” ujarnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Bagja juga mengungkapkan kinerja pengawasan Bawaslu selama masa kampanye. Dia membeberkan, dari total 70 perkara dugaan pelanggaran, sebanyak 35 perkara ditangani langsung di tingkat pusat. 

 

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia membenarkan Golkar mendukung evaluasi sistem Pilkada. Termasuk, kemungkinan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. 

 

 

Sedang dikaji apakah jika kembali ke DPRD biaya politik bisa lebih murah atau tidak. Itu yang sedang kami dalami,” kata Doli di Jakarta, Kamis (11/12/2025). 

Meski demikian, Anggota Komisi II DPR itu mengatakan, maraknya kepala daerah tersandung kasus korupsi harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh. Terutama, kata dia, terkait integritas dan kepatuhan terhadap hukum. 

“Ini seharusnya membuat kita semakin hati-hati dan mawas diri, bukan justru semakin bebas,” pungkasnya. 

 

Wacana Pilkada tidak langsung kembali mencuat setelah pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada acara puncak peringatan HUT ke-60 Partai Golkar, Kamis (12/12/2025). Dalam kesempatan itu, Prabowo menilai, Pilkada langsung menguras anggaran negara dan kurang efisien. 

 

 

Saya melihat negara-negara tetangga kita lebih efisien, seperti Malaysia, Singapura, dan India. Sekali memilih anggota DPR atau DPRD, lalu DPRD itulah yang memilih gubernur dan bupati,” kata Prabowo. 

 

Pernyataan tersebut langsung didukung sejumlah partai pendukung Pemerintah. Yaitu, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).