Memandu Arah Pembangunan Pemerintahan

DALAM pidato guru besarnya tahun 1997, Ryaas memberi judul speech-nya, Pembangunan Pemerintahan Indonesia Memasuki Abad 21. Selain identik dengan Lucian Pye tentang Pembangunan Politik, ia seakan menjembatani ide eks Presiden Amerika ke 28, Woodrow Wilson (1887) yang menarik garis demarkasi antara politik dan administrasi.

 

Menurutnya, administrasi mesti netral, efisien, dan bebas dari gangguan politik praktis. Hanya dengan cara itu birokrasi menjadi sehat dan profesional meski keduanya hidup dalam realitas kumpul kebo (samen leven). Birokrasi tumbuh karena diasuh politik. Administrasi pembangunan sendiri baru digalakkan pasca Perang Dunia Kedua (1945) guna merekonstruksi kehancuran negara-negara kalah. Tentu saja selain kegagalan administrasi tradisional barat yang tak kompatibel di Asia dan Afrika.

 

Meski serumpun, dua konsep besar pembangunan dan pemerintahan itu memiliki cabang taksonomi berbeda. Ryaas berupaya mewadahinya lewat mimbar akademik. Pembangunan diasosiasikan sebagai pembaruan, mengubah sesuatu dari nilai rendah menjadi lebih bermutu. Pembangunan sendiri adalah konsep yang sejak awal lahir dari rahim politik. Ia tak hanya menyentuh aspek materil, juga non-materil. Itulah mengapa pembangunan selalu diarahkan pada kebutuhan human being, jasmani dan rohani. Bila hanya salah satu, dinilai gagal.

 

Bukankah kehancuran negara adidaya klasik seperti Romawi, Persia, Mongolia, dan Majapahit bukan sebab minusnya bangunan sebagai produk jasmani. Faktanya mereka runtuh karena demoralisasi integritas yang menjadi pondasi non materil pemerintahan, bukan langkanya colloseum-gladiator. Politik tak hanya lelah berkutat pada soal kuasa dan kekuasaan seperti imaji Foucalt dan Machiavelli. Pada aras paling agung, Aristoteles meletakkan politik sebagai kemaslahatan yang tentu saja secara spesifik adalah upaya memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani.

 

Pemerintahan, kata Finer sebagaimana disitasi Pamudji dan Ndraha, tak hanya melulu soal sistem, organ dan relasi, juga soal subjek di mana gagasan pembangunan dapat dioperasikan secara terencana dan terukur. Ia tak hanya soal bangunan fisik, juga perancang fisik. Pada konteks itulah Ryaas mengarahkan kompas pembangunan pemerintahan. Tentu saja yang dibangun adalah keseluruhan makna yang dicakup oleh pemerintahan; yaitu membangun kepemimpinan, sistem, organisasi, dan relasi antara yang memerintah dan yang diperintah.

 

Projek pertama pembangunan pemerintahan ditujukan pada kepemimpinan. Ia menjadi sentral persoalan kita hari-hari ini. Problem kepemimpinan pemerintahan dimulai dari inkubatornya, partai politik. Tanpa pembangunan partai politik, kita hanya menanti koruptor saban pemilu.

 

Pembangunan sepatutnya turut menyentuh pola rekruitmen kepemimpinan. Salah satunya meritokrasi sebagai pilihan rasional dibanding pertimbangan identitas. Itu semestinya ada di ruang-ruang interest group dan pressure group, bukan hanya birokrasi sipil dan militer. Agenda kedua tentang bagaimana membangun sistem pemerintahan. Presidensialisme tanpa winner take all hanya melahirkan koalisi bagi-bagi kekuasaan. Ia lupa menjaga pemilik daulat, sebab sibuk menjaga harmoni partai. Ia lebih takut kehilangan kuasa, dan karenanya lebih sensitif pada tekanan elit dibanding kehendak alit.

 

Bagian selanjutnya bagaimana membangun organ pemerintahan. Bila organisasi adalah pelembagaan kekuasaan, maka organisasi seperti apa yang mampu menyentuh mereka yang paling tak diuntungkan. Organisasi menjadi alat pelayanan kebutuhan, bukan simbol kekuasaan hingga layak dipertahankan hidup dan mati. Bukankah obesitas organisasi di pusat mengakibatkan bagian terujung di pelosok kampung gagal melakukan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi. Organ-organ pemerintahan seakan tak hadir hingga meninggalkan keputusasaan pada kasus bunuh diri-kelaparan di Ngada dan Kendari.

 

Bagian terakhir projek pembangunan pemerintahan diorientasikan pada upaya merawat relasi di tengah meluapnya informasi oleh mereka yang diperintah. Tumpahan itu menciptakan ketegangan kreatif oleh pendengung di dunia maya, bahkan membuat sesak ruang pencarian keadilan. Untuk menjinakkan itu presiden bersusah payah menghadirkan para cendekia dosen, aktivis, tokoh agama dan masyarakat ke istana. Semua itu menunjukkan lebarnya dissosiasi antara pemerintah dan yang diperintah. Pada titik tertentu dapat memicu ekspresi berlebihan di jalanan.

 

Inilah panduan utama pembangunan pemerintahan. Bila realitas pemerintahan dewasa ini tak sepi dari empat isu itu, kiranya kita perlu merenung kembali. Terlepas itu, pidato gubes Ryaas patut diapresiasi karena memandu kita pada agenda pembangunan pemerintahan kedepan menuju masa Indonesia emas.(*)

 

Penulis merupakan Ketua Harian Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) dan Guru Besar pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)