AS–Iran Intensifkan Perundingan Damai, Gencatan Senjata 45 Hari Jadi Kunci Akhiri Konflik

IRAN – Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali mengintensifkan pembahasan rencana perdamaian di tengah konflik yang telah berlangsung sejak 28 Februari 2026. Upaya ini diharapkan menjadi jalan menuju berakhirnya perang secara permanen.

 

Kedua negara, dengan dukungan sejumlah mediator regional, tengah merumuskan skema gencatan senjata selama 45 hari. Kesepakatan sementara ini diproyeksikan sebagai langkah awal menuju penyelesaian konflik yang lebih komprehensif antara Iran, AS, dan Israel.

 

Dilansir dari Reuters, Senin (6/4/2026), laporan Axios menyebutkan bahwa perundingan dilakukan melalui jalur tidak langsung dengan melibatkan mediator dari Pakistan, Mesir, dan Turki. Komunikasi juga berlangsung melalui pertukaran pesan antara Utusan Khusus Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi.

 

Seorang pejabat AS mengungkapkan bahwa Washington telah mengajukan sejumlah proposal dalam beberapa hari terakhir. Namun hingga kini, pihak Iran belum memberikan persetujuan.

 

Dalam skema yang dibahas, kesepakatan akan berlangsung dalam dua tahap. Tahap pertama berupa gencatan senjata selama 45 hari, yang dapat diperpanjang jika negosiasi lanjutan masih berlangsung. Tahap kedua mencakup kesepakatan rinci untuk mengakhiri perang secara permanen.

 

Isu krusial dalam perundingan ini meliputi pembukaan kembali Selat Hormuz serta kebijakan pengayaan uranium Iran. Kedua hal tersebut menjadi posisi tawar utama Teheran dalam negosiasi.

 

Iran disebut tidak akan menerima kesepakatan yang hanya bersifat sementara tanpa jaminan penghentian konflik secara menyeluruh. Para mediator pun berupaya memastikan adanya komitmen dari AS agar gencatan senjata tidak sekadar menjadi jeda sebelum konflik kembali pecah.

 

Pejabat Iran juga menegaskan keengganan mereka mengalami situasi seperti di Gaza dan Lebanon, di mana gencatan senjata dinilai tidak efektif dan mudah dilanggar.

 

Di tengah proses diplomasi ini, Presiden AS Donald Trump justru melontarkan ancaman keras. Ia menyatakan akan menghancurkan infrastruktur vital Iran jika tidak segera menyepakati perdamaian dan membuka Selat Hormuz dalam waktu 48 jam.

 

Menanggapi hal tersebut, Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menyebut pernyataan Trump sebagai tindakan sembrono yang berpotensi memperluas konflik di kawasan.

 

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mendesak negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk mengambil sikap tegas berdasarkan hukum internasional dan mencegah penyalahgunaan lembaga tersebut oleh pihak mana pun.

 

Araghchi juga menyatakan Iran bersedia membuka kembali Selat Hormuz dengan sejumlah syarat, termasuk mekanisme kompensasi atas kerusakan akibat perang melalui skema “rezim hukum baru”.

 

Perundingan yang masih berlangsung ini menjadi harapan baru bagi stabilitas kawasan Timur Tengah, meski tantangan menuju kesepakatan damai permanen masih cukup besar.