JK: Jangan Pesimis, Krisis Dunia Nggak Mesti Sambung-Menyambung

JAKARTA - Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, HM Jusuf Kalla (JK) meyakini, KTT G20 Bali pada pertengahan bulan ini, akan menjalin persatuan dan kesatuan di antara negara-negara mampu dan kaya. Termasuk, Indonesia.

Mampu dari sudut ekonomi dan ukuran lainnya.

Namun, JK pun tak menampik, KTT G20 tahun ini berpotensi menjadi pertemuan yang paling dilematis. Mungkin juga, yang paling ribet.

"Tidak ada banyak hambatan, dalam beberapa pertemuan G20 terdahulu. Termasuk, yang terakhir di Argentina. Tetapi yang di Bali ini, tampaknya akan menghadapi banyak kendala. Terkait perang dan berbagai masalah perdagangan," kata JK dalam Diskusi Panel “Global Economy: Reflections and Challenges for Indonesia Post G20 Presidency” yang digelar Universitas Paramadina Jakarta dan Konrad Adenauer Stiftung, Rabu (2/11).

Contoh kendala perdagangan itu adalah pertentangan Amerika Serikat dengan Turki dan China. Juga Arab Saudi.

Putin bersengketa dengan negara-negara Eropa, sehingga terjadilah krisis ekonomi dunia belakangan ini.

Artinya, pertemuan G20 yang akan berlangsung nanti, tidaklah mulus.

Namun, kata JK, kita patut bersyukur karena pertemuan G20 itu akan dihadiri oleh semua negara anggota. Mulai dari kepala negara, dan tingkat menteri-menteri.

"Kita malah berharap, Indonesia bisa mendamaikan dengan baik, para kepala negara anggota G20. Misalnya, Putin dengan Biden. Walaupun pastinya, itu bukan hal yang mudah," tutur pri kelahiran Watampone, Sulawesi Selatan, 15 Mei 1942.

Menurutnya, pertemuan lanjutan setelah G20 nanti, akan tergantung pada Putin sebagai kepala negara, apakah dia akan menghentikan perang atau tidak.

'Yang jadi dilema, jika Putin menghentikan perang, dia juga akan diberhentikan karena dianggap kalah," cetus JK, yang kini juga menjabat Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI).

Saat ini, jika ada masalah perekonomian yang terkait inflasi dan krisis gandum serta energi, penyelesaiannya akan sangat tergantung pada perang Rusia dan Ukraina. Bakal berhenti atau tidak.

"Jika bisa dihentikan, apakah gandum dari Ukraina yang memicu krisis pangan, bisa kembali diekspor? Begitu juga gas dari Rusia, apakah bisa kembali mengalir ke Eropa, dan negara yang membutuhkan? Sehingga, ekonomi dunia akan terhindar dari resesi berat dan sebagainya. Hal-hal itulah yang akan dihadapi oleh pertemuan G20 mendatang," papar JK.

Bagi Indonesia, ini tentu menjadi tantangan dan dilema tersendiri. Karena ketika Indonesia menjadi Presidensi G20, kebetulan pula konflik-konflik dan dilema antar negara itu terjadi.

Padahal, pertemuan G20 sebelumnya lancar-lancar saja dan banyak dicapai kesepakatan. Meski tak semua bisa disepakati, karena kepentingan tiap negara pasti berbeda-beda.

Yang harus disadari, pertemuan G20 sangat mempengaruhi perekonomian dunia. Karena faktanya, 60-70 persen ekonomi dunia dipengaruhi oleh negara-negara kuat anggota G20.

Otomatis, bila 60-70 persen ekonomi dunia terpecah, perekonomian internasional sudah pasti akan terganggu.

Inilah yang menjadi pokok pertemuan G20. Apabila tidak dicapai kesepakatan untuk menghentikan perpecahan, maka ekonomi dunia akan tetap menghadapi risiko-risiko," ucap JK.

Dalam pandangannya, krisis ekonomi dunia akibat pandemi Covid-19, relatif sudah teratasi. Jumlah pasien di rumah-rumah sakit dunia akibat Covid-19, telah jauh berkurang.

Itu artinya, ekonomi dunia pasca krisis Covid-19, sebetulnya mempunyai peluang perbaikan yang dapat diharapkan.

Namun, konflik-konflik antar negara saat ini, kembali menjadi tantangan baru perekonomian dunia.

"Tapi, untuk wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dampak konflik antar negara saat ini, tidaklah seburuk di belahan dunia yang lain," tegas JK.

Ramalan World Bank bahkan mengatakan, perekonomian Vietnam bisa tumbuh 7,5 persen, Filipina 7 persen, Malaysia 6,4 persen dan Indonesia 5 persen. Atau nomor 4 di lingkup ASEAN. 

Maknanya, Indonesia mempunyai peluang untuk menyusul kinerja perekonomian negara tetangga di ASEAN, di tengah krisis pangan dan energi dunia saat ini.

"Buktinya, Indonesia bisa mengisi kebutuhan dunia terhadap minyak sawit dan batubara, dengan harga yang naik tinggi. Ini menghasilkan keuntungan yang sangat tinggi bagi pengusaha. Juga negara, yang mendapatkan keuntungan pajak ekspor hampir Rp 400 triliun, yang dapat membantu mengurangi defisit perekonoman. Bahkan, bisa surplus," terang JK.

"Jadi, sebetulnya, krisis di berbagai wilayah saat ini dapat memberikan peluang bagus, jika negara itu mampu untuk mengisi peluang-peluang yang ada. Vietnam saja, bisa memanfaatkan krisis dunia," imbuhnya.

Untuk itu, JK berharap, Indonesia bisa melakukan evaluasi. Agar momentum ini bisa menjadi peluang baik.

JK berpendapat, bagi Indonesia dan ASEAN, krisis dunia tidaklah berpengaruh banyak. Di Indonesia, tak ada masalah dengan energi.

Listrik PLN surplus. Harga batubara naik tinggi. Ditambah lagi, Indonesia juga baru saja mendapatkan penghargaan untuk swasembada pangan beras.

Fakta ini menjadi serangkaian bukti, bahwa Indonesia tidak terpengaruh oleh resesi dunia, yang sedang melanda negara-negara Eropa.

"Kita jangan pesimis menghadapi situasi ini. Seolah olah krisis ini adalah krisis yang menjadi masalah besar bagi Indonesia," tandas JK.

Pengalaman lalu pada 2008, saat krisis subprime mortgage menyebabkan rontoknya perekonomian Amerika, Indonesia masih bisa selamat. Perekonomian masih bisa tumbuh 4,5 persen.

Meski saat itu turun dari 6 persen, dalam waktu satu tahun, Indonesia mampu bangkit lagi ke angka tersebut.

"Jadi, mari kita selalu optimis. Karena krisis ekonomi dunia, tidak berarti tersambung ke negara dan belahan lain dunia. Tidak seperti itu," tegas JK.

"Pengalaman krisis terdahulu, daerah-daerah penghasil komoditas di luar Jawa, malah memiliki kesempatan meraih keuntungan besar. Bahkan, bisa mengisi kebutuhan di pulau Jawa," pungkasnya. 

Sumber berita rm.id :

https://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/146995/jk-jangan-pesimis-krisis-dunia-nggak-mesti-sambungmenyambung