Jaga Kualitas Makanan

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Benny Kabur Harman mendesak agar ada perbaikan menyeluruh terhadap pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG). Aparat diminta melakukan pengawasan ketat atas program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu.

 

Hal itu disampaikan Benny menyusul adanya kasus ratusan siswa di Kota Kupang dan Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) mengalami keracunan massal. Aparat kepolisian, dalam hal ini Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) diharapkan ikut ambil bagian mengawai jalannya program tersebut demi keamanan dan kesehatan siswa.

 

"Kita minta supaya persiapannya lebih matang dan tata kelolanya diperbaiki, sehingga tidak ada lagi siswa yang mengalami keracunan," ujar Benny dalam keterangannya, Jumat (25/7/2025).

 

Diketahui, sebanyak 215 siswa di NTT mengalami gejala keracunan massal usai menyantap makanan dari program MBG. Insiden ini menyebar di dua wilayah, rinciannya 140 siswa SMPN 8 Kota Kupang dan 75 siswa dari tiga sekolah di Kabupaten Sumba Barat Daya.

 

Gejala yang dilaporkan mencakup mual, muntah, diare, pusing dan gatal-gatal, hingga sejumlah siswa harus dilarikan ke berbagai rumah sakit di wilayah masing-masing.

 

Benny melanjutkan, kejadian banyaknya siswa yang keracunan di NTT, tidak boleh menjadi alasan agar program tersebut dihentikan. Tapi perlu ada perbaikan agar program tersebut dapat berjalan lebih baik ke depannya.

 

Kami meminta Kapolda NTT Irjen Rudi Darmoko memobilisasi personelnya untuk mengambil bagian dalam pemberian MBG supaya pelaksanaannya dilaksanakan dengan baik dan benar," ujar politikus Partai Demokrat itu.

 

Wakil rakyat asal daerah Pemilihan (dapil) NTT itu berharap agar kejadian banyaknya anak sekolah yang keracunan karena diduga mengkonsumsi MBG tidak terjadi lagi ke depannya.

 

"Sinergi antara aparat penegak hukum, Pemerintah Daerah dan penyedia layanan MBG sangat penting untuk memastikan makanan yang disalurkan aman dan layak konsumsi," kata Benny.

 

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menambahkan, semua vendor atau penyedia MBG harus dievaluasi semua agar kejadian keracunan tidak terulang kembali. Sebab, maksud diadakannya program MBG itu untuk meningkatkan ketahanan jasmani sehingga anak-anak bisa belajar dan berkonsentrasi penuh.

 

Program MBG merupakan hal baru sehingga tidak menutup kemungkinan keracunan itu terjadi," kata Nasir dalam keterangannya, Jumat (25/7/2025).

 

Namun, dia menyayangkan keracunan masal yang dialami oleh ratusan siswa di NTT.

 

"Mudah-mudahan bisa dievaluasi sehingga pemberian MBG punya manfaat yang baik," harap politikus PKS ini.

 

Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan kelalaian penyedia makanan MBG yang mengakibatkan ratusan siswa di NTT mengalami keracunan massal. Kejadian tersebut sangatmemprihatinkan dan mencederai misi besar Pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

 

Jangan sampai program baik Pemerintah tercoreng hanya karena kelalaian dalam pemilihan dan pengawasan menu makanan," ujar Nihayatul dalam keterangannya, Jumat (25/7/2025).

 

Menurut Nihayatul, memberikan makanan sembarangan kepada siswa adalah bentuk pengabaian terhadap masa depan generasi bangsa. Badan Gizi Nasional (BGN) mesti lebih serius, teliti dan bertanggung jawab mengawasi setiap menu yang akan dihidangkan kepada siswa. Terutama dalam program bantuan makan bergizi.

 

Pengawasan harus dilakukan tidak hanya di NTT, tetapi juga di seluruh daerah yang menerima program serupa.

 

Kami juga mendesak BGN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mitra penyedia makanan,"desak Ninik, sapaannya.

 

Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa itu pun menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, agar standar kualitas dan keamanan pangan benar-benar dijaga ketat.

 

“Program makanan bergizi adalah investasi masa depan bangsa. Jangan sampai justru menjadi sumber penyakit karena lalai diawasi,” pungkas dia.