Sinkronisasi Pusat-Daerah Jadi Kunci, Pilar Ingatkan Otonomi Harus Berdampak Nyata

CIPUTAT — Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-XXX di Kota Tangerang Selatan tak sekadar seremoni. Momentum ini dimanfaatkan untuk menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.

Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan, saat memimpin apel peringatan, membacakan amanat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam pesannya, ia menegaskan bahwa otonomi daerah merupakan instrumen strategis dalam mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Peringatan Hari Otonomi Daerah merupakan momentum bagi kita semua untuk memperkokoh komitmen dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Pilar, Senin (27/4).

Mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, peringatan tahun ini menekankan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal. Namun, kemandirian tersebut tetap harus berjalan selaras dengan arah kebijakan nasional.

Menurut Pilar, keberhasilan pembangunan tidak akan tercapai tanpa koordinasi yang kuat antara pusat dan daerah. Ia menyebut, sinkronisasi menjadi kunci utama agar program pembangunan tidak tumpang tindih dan lebih efektif.

Dalam amanat tersebut, disampaikan sejumlah langkah strategis yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Di antaranya integrasi perencanaan dan penganggaran antara pusat dan daerah, reformasi birokrasi berbasis hasil dengan dukungan digitalisasi, hingga penguatan kemandirian fiskal daerah.

Selain itu, kolaborasi antar daerah juga dinilai penting, mengingat banyak persoalan seperti transportasi, pengelolaan sampah, hingga pengendalian banjir merupakan isu lintas wilayah yang tidak bisa diselesaikan sendiri.

“Daerah tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Harus ada kerja sama yang kuat agar berbagai persoalan strategis dapat ditangani secara komprehensif,” tegasnya.

Tak hanya itu, pemerintah daerah juga diminta lebih fokus pada pemenuhan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan perlindungan sosial. Hal ini penting untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah yang masih terjadi.

Di sisi lain, Pilar juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas dan ketahanan daerah di tengah tantangan global, mulai dari krisis ekonomi, ketahanan pangan, hingga dampak perubahan iklim.

Lebih jauh, pemerintah pusat mendorong daerah untuk terus berinovasi, namun tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keseimbangan antara kemandirian daerah dan kepentingan nasional harus terus dijaga.

Dalam konteks implementasi, sejumlah program prioritas juga ditekankan, seperti swasembada pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air, penguatan kewirausahaan, hingga peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan.

Menutup amanatnya, Pilar mengingatkan agar peringatan Hari Otda tidak dilakukan secara berlebihan. Ia menegaskan pentingnya efisiensi anggaran serta memastikan setiap kegiatan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Seluruh kegiatan harus sederhana, efektif, dan memberi nilai tambah. Hindari pemborosan yang tidak berdampak pada pelayanan publik,” tandasnya.

Di usia ke-30 pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga mitra aktif dalam merancang pembangunan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah.

Dengan sinergi yang kuat, otonomi daerah diyakini akan terus menjadi motor penggerak menuju pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.