Mahfud Ungkap Isu Miring Di Polisi

JAKARTA - Isu perang bintang di institusi kepolisian ternyata sudah nyampe ke kuping Mahfud MD. Menko Polhukam itu sedang berusaha meredam isu yang kabarnya dipakai antar jenderal untuk membuka borok alias "kartu truf" masing-masing.

Mahfud bicara soal isu perang bintang ini tidak dalam seminar atau konferensi pers. Dia membuat keterangan resmi dan dikirimkan ke media, kemarin.

Keterangan Mahfud ini, awalnya merespons video viral seorang pria bernama Ismail Bolong. Dalam video itu, Ismail mengaku bekerja sebagai pengepul batu bara dari konsesi tanpa izin di Kalimantan Timur. Tambang ilegal yang telah berjalan sejak Juli 2020 hingga November 2021 itu beroperasi di daerah Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kukar. Daerah ini berada dalam wilayah hukum Polres Bontang.

Dengan membaca teks dalam lembaran kertas di hadapannya, Ismail mengaku untung besar dari bisnis tambang ilegal ini.

"Berkisar Rp 5 sampai 10 miliar setiap bulannya," ungkapnya. Agar bisnis haramnya tak tersentuh hukum, ia mengaku menyetor duit miliaran ke seorang jenderal.

Belakangan, Ismail Bolong mencabut pernyataannya itu. Dengan muka pucat dan ucapan yang terbata-bata, ia menyampaikan permohonan maaf. Dia memastikan, tidak pernah ada pemberian uang itu.

"Setelah diributkan, Ismail Bolong meralat dan mengklarifikasi," kata Mahfud, dalam keterangannya, kemarin.

Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ini menjelaskan, video Ismail dibuat pada Februari 2022 atas tekanan Hendra Kurniawan, yang saat itu masih menjabat sebagai Karo Paminal Divisi Propam. Jenderal bintang satu yang saat ini sudah dipecat dari kepolisian karena jadi tersangka pembunuhan Brigadir J itu, adalah mantan anak buah Ferdy Sambo.

Pada Juni, sebut Mahfud, Ismail Bolong mengajukan pensiun dini. Permohonan itu dikabulkan dan Ismail Bolong dinyatakan purnatugas per 1 Juli 2022.

Sebelum memutuskan pensiun dini, Ismail pernah bertugas di Polresta Samarinda. Pangkat terakhirnya, Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu).

Selain di kepolisian, ia juga menjabat sebagai Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pengprov Pertina Kaltim dan juga Ketua Dewan DPP Kerukunan Keluarga Masyarakat Bone (KKMB) Kalimantan Timur.

"Isu perang bintang terus menyeruak. Dalam perang ini para petinggi yang sudah berpangkat bintang saling buka kartu truf. Ini harus segera kita redam dengan mengukir akar masalahnya," tegas Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini lalu membahas mengenai isu mafia tambang.

"Aneh, ya, tapi isu mafia tambang memang meluas dengan segala backing-backing-nya," ucap Mahfud.

Dari peristiwa ini, Mahfud jadi ingat pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad pada 2013.

"Kata Samad waktu itu, jika korupsi bidang tambang saja bisa diberantas, maka Indonesia bukan hanya bebas utang, tetapi bahkan setiap kepala orang Indonesia bisa mendapat sekitar Rp 20 juta tiap bulan," ucapnya.

Ia mengaku, laporan tentang mafia tambang ini banyak masuk ke kantornya. Mahfud berjanji akan berkoordinasi dengan KPK untuk membuka file tentang modus korupsi dan mafia di pertambangan. Termasuk mafia di perikanan, kehutanan, pangan, dan sektor lainnya.

Pihak kepolisian belum memberikan tanggapan atas isu ini. Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo belum merespons pertanyaan mengenai hal ini.

Isu perang bintang ini bukan barang baru. Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mengaku tak kaget mendengar isu ini. Menurutnya, pernyataan Ismail Bolong itu justru jadi penegasan bahwa memang ada mafia tambang di tubuh Polri.

"Mafia tambang itu memang ada. Ini jadi tugas berat Kapolri untuk menindaknya," kata Desmond, kepada Rakyat Merdeka (Tangsel Pis Group) , kemarin.

Politisi Gerindra ini mengaku prihatin dengan tugas berat yang harus diselesaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membenahi institusi Polri. Padahal, borok-borok yang belakangan ini muncul ke publik dari institusi Polri, bukan salahnya Sigit.

"Ini kan peninggalan yang dilakukan kapolri-kapolri sebelumnya. Saya kasihan dengan Pak Sigit," ucap Ketua DPD Gerindra Banten itu.

Yang pasti, kata Desmond, Komisi III DPR tidak akan tinggal diam melihat karut-marut yang ada di institusi Polri. Komisi III DPR akan menindaklanjutinya dalam rapat kerja bersama Kapolri.

"Kita akan kawal, seberapa serius Polri membenahi institusi yang justru dirusak oleh internalnya sendiri," tegasnya.

Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Prof Muradi menilai, perang bintang atau persaingan antar jenderal adalah hal normal. Bukan cuma sekarang, tapi sudah sejak Indonesia merdeka.

"Persaingan antara jenderal ini normal saja ya. Tidak perlu khawatir. Namun, harus dikelola dengan baik oleh leadership yang kuat dan efektif," kata Prof Muradi, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

"Kalau kita runut ke belakang, ada geng Jenderal Soeharto dan Jenderal AH Nasution. Tinggal seberapa kuat organisasi memanage-nya," sambungnya.

Soal adanya dugaan keterlibatan oknum aparat membekingi bisnis haram, Muradi menegaskan, Undang-Undang melarang polisi berbisnis.

Termasuk dilarang berpolitik, dan lainnya. Kecuali bisnis atau kegiatan politik dijalankan oleh keluarga yang tidak punya sangkut paut dengan tugasnya sebagai polisi.

Namun, dalam praktiknya, ada banyak motif yang patut ditelusuri. Hingga menyebabkan sejumlah oknum polisi terjerumus dalam praktik-praktik bisnis terlarang tersebut. Biasanya, bisa dipicu motif kekuasaan hingga motif ekonomi.

"Bahkan mungkin juga ada akses ekonomi untuk support organisasi. Karena mungkin saja ada banyak agenda Polri yang tidak bisa di-support oleh anggaran negara," pungkasnya.

Sumber berita rm.id :

https://rm.id/baca-berita/nasional/147526/mahfud-ungkap-isu-miring-di-polisi-jenderal-buka-borok-jenderal