APBD Tangsel 2025 Surplus Rp 368 Miliar

SETU-Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tahun 2025 surplus Rp 368 miliar. Pemerintah Kota (Pemkot) juga mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2025 sebesar Rp 478,59 miliar. 

 

 Hal itu disampaikan Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Tangsel, Senin (15/6). Dalam Paripurna itu Benyamin menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

 

Benyamin memaparkan, realisasi pendapatan daerah selama tahun anggaran 2025. Dari target sebesar Rp 4,89 triliun, Pemerintah Daerah berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp 5,04 triliun atau mencapai 102,94 persen dari target yang ditetapkan.

 

Di sisi belanja, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp 4,67 triliun dari total anggaran Rp 5 triliun atau mencapai 93,32 persen. Dengan capaian tersebut, kondisi APBD 2025 menunjukkan hasil yang positif. Anggaran yang sebelumnya diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp 110,29 miliar justru berakhir dengan surplus sebesar Rp 368,29 miliar. SILPA Tahun 2025 sebesar Rp 478,59 miliar akan menjadi salah satu komponen dalam pengelolaan anggaran tahun berikutnya.

 

 Berdasarkan neraca keuangan per 31 Desember 2025, total aset Pemkot Tangsel tercatat mencapai Rp 31,37 triliun. Sementara, total kewajiban sebesar Rp 20,85 miliar dan nilai ekuitas mencapai Rp 31,35 triliun.

 

 Dalam kesempatan tersebut, Benyamin menegaskan, bahwa pembahasan dan penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD 2025 menjadi agenda penting karena berkaitan langsung dengan tahapan penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

 

 “Penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi penting untuk segera dilakukan karena merupakan tahapan untuk dapat kita sinkronkan dengan agenda penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026,” jelasnya.

 

 Benyamin juga menegaskan, komitmen Pemkot Tangsel untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui peningkatan sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap regulasi, serta percepatan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan.

 

 “Kami menyadari bahwa masih terdapat berbagai hal yang perlu disempurnakan. Oleh karena itu masukan, saran, dan rekomendasi dari DPRD sangat diharapkan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah,” jelasnya. 

 

 Dalam pemaparannya, Benyamin menyampaikan sejumlah capaian penting dalam pengelolaan keuangan daerah sepanjang tahun 2025, termasuk keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

 

 Menurut Benyamin, opini WTP tersebut diterima Pemkot Tangsel setelah BPK menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.

 

 “Pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2026 kita telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangsel Tahun Anggaran 2025,” ujar Benyamin.

 

 Ia mengatakan, capaian tersebut menjadi prestasi yang membanggakan karena merupakan kali ke-14 secara berturut-turut Kota Tangsel berhasil meraih opini tertinggi dalam audit pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

 

 “Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangsel Tahun Anggaran 2025 ini merupakan yang ke-14 kalinya bagi Kota Tangsel mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” katanya.

 

 Benyamin menilai, keberhasilan mempertahankan opini WTP tidak lepas dari komitmen seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

 

 “Pencapaian ini tidak terlepas dari upaya kita semua untuk selalu memperbaiki kinerja, khususnya terkait pengelolaan keuangan daerah. Semoga kita terus diberikan kekuatan untuk dapat mempertahankan opini WTP tersebut sehingga terwujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Tangsel,” pungkasnya.