Mendagri Minta Kepala Daerah Perketat Efisiensi APBD 2027

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh gubernur, bupati, dan wali kota memperketat efisiensi belanja dalam penyusunan APBD 2027 menyusul masih banyaknya daerah yang mengalami defisit anggaran.

Tito menegaskan, pemerintah daerah tidak bisa bergantung pada tambahan dana dari pemerintah pusat tanpa terlebih dahulu melakukan efisiensi secara maksimal. Hasil evaluasi Kemendagri menunjukkan masih banyak pemborosan pada belanja operasional, seperti perjalanan dinas, rapat, pemeliharaan, serta makan dan minum.

Menurutnya, kepala daerah harus terlibat langsung dalam pembahasan APBD agar program yang disusun benar-benar sesuai kebutuhan dan tidak terjadi pembengkakan anggaran. Daerah yang mengajukan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) juga akan diaudit untuk memastikan upaya efisiensi telah dilakukan.

Sebelumnya, Mendagri Tito bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membahas skema tambahan anggaran bagi sekitar 490 pemerintah daerah yang mengalami tekanan fiskal. Namun, besaran bantuan masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto.

Sejumlah daerah yang diproyeksikan mengalami defisit pada APBD 2027 antara lain Kabupaten Garut, Kota Cimahi, Kabupaten Jember, dan Kota Dumai. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin mendorong pemerintah memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui pembenahan hubungan keuangan pusat dan daerah, sehingga pemerintah daerah memiliki ruang anggaran yang lebih kuat.