APBN Hingga Agustus Tetap Solid, Defisit Terjaga 0,93 Persen PDB

JAKARTA — Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Agustus 2026 dinilai tetap kuat dan kredibel. Kondisi tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang positif, defisit yang terkendali, serta realisasi pendapatan dan belanja yang berjalan sesuai jalur.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, kinerja APBN hingga 31 Agustus 2026 masih relatif on track.

“Hingga akhir Agustus kinerja APBN itu tetap kuat dengan keseimbangan primer yang positif, defisit tetap dalam batasan yang terkendali dan ini artinya memang perjalanan APBN-nya relatively on track,” ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Ada sejumlah indikator yang menunjukkan kondisi tersebut.

Pertama, keseimbangan primer tetap positif. Pemerintah mampu menjaga keseimbangan fiskal di tengah pelaksanaan berbagai program belanja negara.

Kedua, defisit APBN masih terkendali. Pendapatan negara hingga akhir Agustus mencapai Rp2.055,6 triliun atau 65 persen dari target. Sementara belanja negara sekitar Rp2.295 triliun.

Dengan realisasi tersebut, defisit APBN tercatat Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Ketiga, pendapatan negara tumbuh 25,4 persen. Pertumbuhan ini menunjukkan peningkatan penerimaan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Keempat, penerimaan pajak meningkat 24,1 persen. Sementara penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp210,2 triliun, tumbuh 7,8 persen secara tahunan.

Kelima, PNBP mencapai Rp435,1 triliun. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tersebut tumbuh 41,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Keenam, belanja negara meningkat 17,1 persen. Di dalamnya, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp912,4 triliun atau tumbuh 33 persen secara tahunan.

Ketujuh, APBN tetap menjalankan fungsi perlindungan masyarakat. Pemerintah menggunakan anggaran untuk mendukung berbagai program, mulai dari subsidi dan kompensasi, perlindungan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga upaya menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat.

Suahasil menegaskan, pelaksanaan fungsi perlindungan tersebut harus tetap diiringi dengan pengelolaan fiskal yang kredibel.

“APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi,” katanya.

Karena itu, lanjut Suahasil, pemerintah akan terus memperkuat pendapatan negara sekaligus memastikan belanja semakin efektif, produktif, dan efisien.

“Pendapatan harus kita perkuat, belanja harus makin efektif, produktif, tapi harus tetap efisien, dan defisit kita kelola secara sehat dan terkendali,” tegasnya.