Pejalan Kaki Curhat Takut Tertabrak Kendaraan

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta didesak segera merealisasikan rencana pembangunan trotoar. Terutama, di jalan padat lalu lintas. Sebab, banyak pengendara ugal-ugalan alias tidak tertib sehingga membahayakan pejalan kaki.

Risma, warga Jalan Pondok Pinang Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, mengaku kesulitan berjalan kaki karena tidak ada trotoar di tempat tinggalnya. Sedangkan jalan selalu ramai kendaraan sehingga tidak menyisakan ruang untuk pejalan kaki.

“Untuk jalan kaki dan nyeberang susah. Apalagi banyak motor melawan arus untuk menghindari kemacetan,” curhat Risma, kemarin.

Trotoar di Jalan Pondok Pinang Raya sangat dibutuhkan. Sebab, banyak sekolah di lokasi tersebut mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA).

Sebenarnya, kebutuhan trotoar tidak hanya di Pondok Pinang. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, Pemprov DKI menargetkan pembangunan trotoar sepanjang 2.892 kilometer (km) di dua sisi jalan arteri.

Dari jumlah itu, sepanjang 1.446 km merupakan kewenangan Pemprov DKI untuk membangunnya. Namun sayang, dalam lima tahun terakhir baru terealisasi 265 km trotoar di beberapa titik Jakarta. Angka tersebut di bawah 10 persen dari target dalam RPJMD.

Pengamat tata kota Universitas Trisakti Yayat Supriatna mendukung pembangunan trotoar. Menurutnya, kebijakan revitalisasi trotoar dan jalur sepeda yang terintegrasi dengan sistem transportasi publik memanusiakan masyarakat yang efeknya akan menurunkan tingkat polusi udara.

“Saya sebagai pejalan kaki dan pengguna transportasi publik, mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta merevitalisasi trotoar. Hal ini akan mendorong budaya baru penggunaan transportasi publik,” ucap Yayat saat dihubungi, kemarin.

Yayat mengkritik para pengendara motor dan mobil yang parkir di atas trotoar. Hal ini menyebabkan trotoar tidak terpakai sesuai dengan peruntukannya.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan Universitas Trisakti Nirwono Yoga, berharap, program revitalisasi trotoar di Jakarta terus berjalan. Dia meminta, Pemprov DKI memiliki rencana induk terpadu pembangunannya. Harus berkolaborasi dengan pihak terkait seperti PLN sehingga pembangunan utilitas berjalan baik. Trotoar tidak dibongkar pasang.

Sementara, Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo (Ara) menilai, pelebaran trotoar efektif jika berjalan kaki sudah menjadi budaya masyarakat.

Ara menyebut, secara infrastruktur, pelebaran trotoarmenambah kemacetan saat belum ada peralihan moda dari transportasi pribadi ke transportasi umum.

“Karena lebar jalan berkurang, tapi mobil dan motornya jumlahnya masih sama. Kalau mau trotoar efektif, kurangi dulu kemacetannya,” saran Ara.

Dia menilai, pelebaran trotoar hanya salah satu langkah untuk mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum. Ada hal lain yang lebih dibutuhkan seperti jangkauan transportasi, kenyamanan dan jumlah armada yang memadai.

Ara mengaku mendukung pembangunan trotoar. Namun, revitalisasi trotoar jangan hanya di Jalan Sudirman dan Thamrin saja.

Jangan sampai yang tinggal di Jakarta Barat atau Timur malas naik angkutan umum karena nggak nyaman jalan kaki menuju transportasi umumnya,” katanya.

Ara menyoroti usulan pembongkaran trotoar yang selama ini tidak berfungsi dengan baik. Menurutnya, pembongkaran bukan solusi.

“Kita lihat dulu ke depannya. Kalau fungsinya nanti optimal kan bisa mengurangi kemacetan karena orang nyaman jalan kaki,” ungkapnya.

Seperti diketahui, banyak warga mengeluh banyak trotoar berubah fungsi. “Sekarang karena trotoar sudah berganti alih jadi tempat dagang sama parkiran,” kata @tonnyrakhadaniyal.

“Katanya trotoar untuk pejalan kaki, nyatanya trotoar bagus-bagus hanya dibuat parkiran mobil mewah di Jalan Senopati. Pejalan kaki pun tak bisa lewat, tolong ditegur,” pinta @asiana.paulina.

“Di Pattimura sampai Bundaran Senayan kegedean pak. Trotoar belum segede itu aja jalanannya macet. Mending bikin lahan parkir,” keluh @dpie12.

“Trotoar lebar tapi malah buat parkir, kadang ada yang buka lapak pecel lele. Terus jalur sepeda juga lebih sering dilewati sama motor dan dijadikan lapak parkir liar,” ujar @a.bbani5640.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho memastikan pelebaran trotoar berguna untuk mengubah pola pikir masyarakat agar mau berjalan kaki, ungkapnya.

“Supaya nggak macet, ya sebenarnya jalan kaki. Kalau kami gedein jalan, mobil yang bertambah, ya jadi makin macet. Trotoar bukan (penyebab) macet, justru mengurangi kemacetan. Orang jalan nyaman dan aman untuk menuju transportasi antarmoda,” kata Hari, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/11).

Menurut Hari, pelebaran trotoar merupakan strategi untuk menuju ke mobilitas transportasi antarmoda.

Hari menuturkan, kemacetan akibat pekerjaan suatu proyek merupakan hal yang wajar.

“Namanya mulai pekerjaan, pasti macet. Kami pada saat membangun, sudah sosialisasi. Selain itu juga ada rekayasa lalu lintas,” ungkapnya.

Terkait pemanfaatan trotoar, Hari mengakui, masih banyak yang disalahgunakan. Dipakai untuk berjualan, menjadi lahan parkir dan dilintasi pengendara motor. Namun pihaknya tak bisa menindak pelanggaran tersebut.

Dia berharap, ada Instruksi Gubernur atau Surat Keputusan (SK) khusus yang mengatur penindakan pelanggaran tersebut.

“Yang mengatur Wali Kota untuk menjaga trotoar di masing-masing wilayahnya. Sebab, Bina marga nggak bisa eksekusi. Wali Kota memiliki SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), seperti Satpol PP yang bisa melakukan itu,” pungkasnya. 

Sumner berita rm.id :

https://rm.id/baca-berita/megapolitan/151466/pejalan-kaki-curhat-takut-tertabrak-kendaraan-trotoar-cantik-jangan-cuma-di-thamrin-dong