Cegah Antrean BBM, DPR Desak Pengawasan Diperketat

JAKARTA - DPR meminta pemerintah mengevaluasi penyebab antrean panjang dan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah daerah, terutama Bali. Pengawasan distribusi dan koordinasi antarlembaga dinilai perlu diperkuat agar pasokan sampai ke masyarakat tepat waktu.

Anggota Komisi XII DPR, Cheroline Chrisye Makalew, meminta Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Pertamina duduk bersama untuk mengidentifikasi kendala di lapangan dan merumuskan solusi konkret.

“Jangan sampai masyarakat terlalu lama menunggu tanpa kepastian,” kata Cheroline di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Sebelumnya, antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU, khususnya di Bali. Kondisi ini membuat warga harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan BBM.

Padahal, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia memastikan cadangan BBM nasional masih aman. Stok Pertalite disebut cukup untuk 16–18 hari, sedangkan BBM jenis lain, termasuk solar, tersedia lebih dari 20 hari.

Cheroline menegaskan, persoalan ini harus menjadi bahan evaluasi untuk memastikan ketepatan pengiriman, kecukupan pasokan, dan kualitas pelayanan SPBU. Pemerintah juga perlu memberikan informasi yang jelas agar masyarakat tidak resah.

“Fokus mencari jalan keluar terbaik, bukan saling menyalahkan,” tegas politikus NasDem tersebut.

Sementara itu, anggota Komisi VI DPR, Dewi Juliani, meminta pemerintah daerah, Pertamina, dan instansi terkait memperketat pengawasan serta menelusuri hambatan distribusi dan indikasi pelanggaran berdasarkan bukti.
Menurutnya, ketersediaan kuota harus diikuti penyaluran yang optimal hingga ke SPBU. Penambahan alokasi tidak akan efektif jika masyarakat masih kesulitan mendapatkan BBM.

“BBM mesti tersalurkan secara transparan, tepat sasaran, dan sesuai peruntukannya demi kepentingan masyarakat,” ujar politikus PDIP itu.

Dewi menekankan, evaluasi distribusi dan koordinasi antarpihak harus menghasilkan perbaikan nyata agar antrean panjang tidak terus berulang.