Yusril: Prabowo Percayakan Kasus Penyadapan kepada Polri

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mempercayakan sepenuhnya kepada Polri untuk mengusut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap dirinya. Pemerintah memastikan tidak akan membentuk satuan tugas khusus karena penyelidikan dan penyidikan telah ditangani Bareskrim Polri.

Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, penyidik terus mengumpulkan bukti dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap perkara tersebut.

Menurut Yusril, kasus ini tidak lagi sekadar dugaan penyadapan elektronik, tetapi juga mengarah pada dugaan tindak pidana makar. Karena itu, penyidik diminta menelusuri kemungkinan adanya upaya mengganggu atau melumpuhkan tugas Presiden.

Yusril menyebut Pasal 191 dan 193 KUHP dapat menjadi salah satu ketentuan yang didalami. Namun, penentuan unsur pidana tetap bergantung pada hasil penyidikan.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin memastikan timnya masih mendalami dugaan makar dan kemungkinan tindak pidana lain yang berkaitan dengan keamanan negara.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman juga meminta seluruh pihak yang terlibat diungkap, termasuk pihak yang diduga mengambil keuntungan politik. Dia menyoroti informasi bahwa sekitar 6.000 orang menjadi sasaran penyadapan ilegal.

Sementara itu, pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mendesak Polri mengusut perkara secara terbuka dan tanpa pandang bulu. Menurutnya, siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses hukum, tanpa memandang jabatan.

Dalam perkara ini, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Tiga di antaranya telah ditahan di Rutan Mako Brimob, Depok, sedangkan satu tersangka lainnya belum ditahan karena masih menjalani pemulihan akibat stroke.