NasDem Pantang Tiru Langkah PAN

JAKARTA - Partai Nasional Demokrat (NasDem) tak mau didikte soal nasib kadernya yang menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju. Mengangkat dan memberhentikan seorang menteri merupakan hak Presiden.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem, Ahmad Effendy Choirie mengatakan, partainya tidak bisa meniru langkah Partai Amanat Nasional (PAN) yang memundurkan menterinya men­jelang Pilpres. Perjalanan politik dua partai tersebut berbeda.

“Gak bisa, lain itu,” ujar Gus Choi kepada Rakyat Merdeka (Tangsel Pos Group), kemarin.

Pernyataan ini menanggapi saran Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Maulady tentang mundurnya Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia (Menpan RB) Asman Abnur beberapa saat sebelum Pilpres 2019, atau tepatnya pada 14 Agustus 2018.

Untuk diketahui, PAN saat itu masuk Pemerintahan Jokowi-JK ketika Asman menjadi Menpan RB tertanggal 27 Juli 2016. Sebelumnya, di Pilpres 2014, PAN menjadi rival Jokowi-JK dengan mendukung Prabowo-Hatta. Singkat cerita, jagoannya PAN itu kalah.

Nah, di pertengahan jalan, PAN masuk ke barisan Jokowi-JK, keluar menjelang Pilpres 2019. Kisah ini, kembali di­lakukan PAN. Masuk ke barisan Pemerintahan Jokowi jilid dua. Menempatkan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan alias Zulhas menjadi Menteri Perdagangan pada 15 Juni 2022.

Bedanya, PAN kini bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sesama partai pendukung Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

Menilik latar belakang terse­but, Gus Choi sapaan akrab Effendy membandingkan ki­sah partainya berbeda dengan PAN. Partai NasDem, loyal dan setia mendukung Presiden Jokowi baik di Pilpres 2014 maupun 2019. Apalagi, masa bakti Presiden Jokowi akan usai di 2024.

“Kontrak koalisi NasDem itu berakhir hingga Oktober 2024. Kami saat ini memiliki Calon Presiden 2024, yaitu Anies Baswedan. Ini adalah keputusan partai. Hak dan kedaulatan Partai NasDem, tidak ada itu dikontrak bahwa Capres 2024 harus sesuai keinginan dia,” tegasnya.

Mantan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengaku sangat menghargai dan patuh terhadap keputu­san Presiden Jokowi jika ingin melakukan reshuffle kabi­net. Pasalnya, itu adalah hak preogratif presiden. Namun, jika diminta mundur dan meniru langkah Asman Abnur, baginya itu sangat sulit.

Menurutnya, apa yang di­lakukan NasDem dengan men­capreskan Anies adalah bagian dari demokrasi. Tujuannya baik, agar bangsa ini menjalani pe­rubahan terus mengarah kepada kebaikan. Kompetensi Pilpres, akan menghadirkan adu pro­gram dan gagasan untuk kesejahteraan rakyat.

“Ini bagian dari demokrasi. Kedaulatan partai masing-masing. Jangan berbeda dianggap bermusuhan. Berbeda, terus diganggu,” tu­tupnya. rm.id