TangselCity

Pos Tangerang

Pos Banten

Politik

Olahraga

Nasional

Pendidikan

Ekonomi Bisnis

Galeri

Internasional

Selebritis

Lifestyle

Opini

Hukum

Advertorial

Kesehatan

Kriminal

Indeks

Dewan Pers SinPo

Tak Hanya Bicara Pilpres, Airlangga Cs Siap Mengawal Jokowi-Ma’ruf Sampai Selesai

Oleh: AAF/AY
Senin, 27 Juni 2022 | 15:01 WIB
Dave Laksono Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. (Ist)
Dave Laksono Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. (Ist)

JAKARTA - Jeda waktu tujuh bulan, yakni antara Pemilihan Presiden (Pilpres) 14 Februari 2024 dan pelantikan Presiden terpilih 20 Oktober 2024 dinilai terlalu lama.

Selama itu, Indonesia seakan punya dua presiden. Presiden lama dan presiden terpilih yang belum dilantik. Kebijakan presiden lama selama jeda waktu ini dinilai tak akan efektif. Cendikiawan Muslim, Prof Azyumardi Azra menyebutnya ibarat bebek lumpuh (lame duck).

Menanggapi ini, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno Laksono menegaskan, partainya yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) berkomitmen mengawal kebijakan Presiden Jokowi hingga tuntas. Dia yakin, selama jeda itu, Presiden Jokowi tetap menjadi pemimpin yang kuat dan tak ragu menelurkan berbagai kebijakan dan programnya.

“Ketua Umum kami Pak Airlangga Hartarto adalah salah satu punggawa ekonomi Indonesia yang membantu Pak Jokowi. Pasti sebagai salah satu inisiator KIB, akan memastikan kebijakan dan program-program Pak Jokowi tetap berjalan di sisa masa jabatannya,” kata Dave dalam pesannya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Bahkan, andaikan KIB yang digawangi Airlangga memenangi Pilpres 2024, anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Golkar ini yakin, koalisi ini akan meneruskan kebijakan Presiden Jokowi setelah kepemimpinan berganti.

“Program-program Pak Airlangga dipastikan menyambungkan pembangunan hari ini. Seperti Ibu Kota Negara (IKN) dan program baik lainnya,” tutur Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (PPK Kosgoro) 1957 ini.

Sementara Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research Consulting (SMRC), Sirojuddin Abbas membenarkan, pengaruh dan posisi tawar presiden yang sedang menjabat kemungkinan besar menurun di kalangan sekutu politiknya pada jeda waktu setelah Pemilu 2024.

“Sekutu politik akan pergi ke pemenang atau presiden terpilih. DPR mulai tidak responsif terhadap keinginan presiden petahana,” katanya

Dikatakan, pengaruh presiden yang menjabat di organisasi pemerintahan, terutama di kementerian yang dipimpin dari kalangan berlatar-belakang parpol bakalan menurun. Kerja birokrasi pun terhambat. “Pejabat-pejabat birokrasi akan nempel kepada kabinet bayangan atau tim pemenang,” ujarnya.

Sementara Duta Besar Indonesia untuk Australia tahun 2003-2005 dan Tiongkok tahun 2010-2013, Prof Imron Cotan meyakini, periode lame duck berimplikasi pada penggunaan APBN. Eksekutif tak akan optimal menggunakan anggaran.

Perekonomian bisa terganggu. Sebab belanja negara penting untuk memutar perekonomian nasional, karena Indonesia dan negara-negara di dunia lain juga sedang menghadapi disrupsi market, Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina.

“Perlu kebijakan kolektif dari para elite menyatukan sikap mengatasi periode tersebut. Jangan sampai Indonesia alami krisis ekonomi dan jadi negara bangkrut seperti Sri Lanka,” ingatnya.

Sebelumnya, Cendekiawan Muslim yang juga mantan Rektor UIN Syarief Hidayatullah Jakarta, Prof. Azyumardi Azra menilai, jeda waktu yang lama dari Pilpres hingga pelantikan menjadikan presiden yang menjabat seperti lame duck (bebek lumpuh). Lantaran presiden tidak bisa lagi mengeluarkan kebijakan efektif.

 “Yang dimaksud sebagai ‘bebek lumpuh’ adalah, presiden yang sedang menjabat tak bisa lagi mengeluarkan kebijakan yang efektif dan strategis. Karena sudah ada presiden dan wakil presiden baru, meski belum dilantik,” kata Azyumardi belum lama ini.
Bila melihat pada tahapan Pilpres 2024 yang telah dibuat KPU. Berdasarkan jadwal, hasil real count akan selesai pada 20 Maret, sementara pelantikan dilakukan pada 20 Oktober. (rm.id)

Komentar:
GROUP RAKYAT MERDEKA
sinpo
sinpo
sinpo