Perkuat Ketahanan Pangan, Presiden Luncurkan Kartu Tani Digital Dan Serahkan KUR BSI Di Aceh

ACEH - Presiden Joko Widodo menyerahkan kredit usaha rakyat (KUR) tahun 2023 sekaligus meluncurkan kartu tani digital untuk pupuk bersubsidi pada Jumat (10/2) di Kabupaten Aceh Utara.

Turut hadir mendampingi Presiden pada kesempatan tersebut antara lain Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Pj. Gubernur Aceh Achmad Marzuki dan Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI) Hery Gunardi.

Presiden meluncurkan secara simbolis Kartu Tani Digital untuk penyaluran pupuk bersubsidi yang nantinya akan disalurkan kepada lebih dari 430 ribu petani dan juga penyaluran KUR BSI 2023 senilai Rp 3 triliun di Provinsi Aceh. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan bahwa penyediaan pembiayaan KUR dengan nilai tersebut merupakan angka yang besar untuk meningkatkan perekonomian di Provinsi Aceh.

Presiden melanjutkan, peredaran uang di suatu daerah menjadi salah satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi.

“Ekonomi akan tumbuh kalau sebuah negara, atau sebuah provinsi, atau sebuah daerah itu peredaran uangnya makin banyak. Sehingga kalau tadi dijatah oleh Pak Dirut Rp 3 triliun itu akan men-trigger, memperkuat, mengembangkan ekonomi di Aceh,” ucap Presiden.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, peluncuran Kartu Tani Digital ini sejalan dengan arahan Presiden Jokowi untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan di seluruh Indonesia. BSI, sebagai bank syariah terbesar, lanjut Erick, akan memastikan pemerataan tersebut dapat dimulai dari penyaluran pupuk yang lebih transparan untuk petani agar seluruh petani mendapat kesempatan yang sama untuk mendapat pupuk subsidi.

BSI bekerjasama dengan PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) meluncurkan Kartu Tani Digital agar tepat sasaran penyaluran pupuk subsidi, karena penyalurannya langsung bisa dicek. Kita memastikan petani di Aceh mendapatkan pendapatan dan hasil panen yang lebih baik,” kata Erick.

Aceh menjadi provinsi pertama yang dapat menggunakan Kartu Tani Digital yang bertujuan memudahkan petani dalam penebusan pupuk bersubsidi dimana petani tidak lagi memerlukan fisik kartu, dan tetap menjaga akuntabilitas transaksi yang menggunakan aplikasi dengan e-wallet quota pupuk alokasi. Selanjutnya, Kartu Tani Digital akan diterapkan diseluruh Indonesia agar program subsidi pupuk dapat lebih optimal untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan Kartu Tani Digital merupakan terobosan guna menjamin tidak ada lagi petani di Aceh yang kesulitan mendapatkan pupuk subsidi karena mekanismenya lebih mudah dan jelas. Sekaligus sebagai alat untuk memonitoring pendistribusian pupuk subsidi kepada petani agar tepat sasaran.

“Kartu Tani Digital ini memiliki beberapa fungsi seperti kartu identitas untuk petani, database produktifitas petani, monitoring pendistribusian pupuk, dan alat transaksi penebusan pupuk. Sehingga ke depannya semua terdata dan tidak ada lagi petani yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, kelangkaan pupuk, atau harga pupuk mahal,” kata Hery.

Adapun pola transaksi Kartu Tani Digital dibagi dalam 3 tahap yaitu pembukaan rekening, aktivasi rekening, dan penebusan pupuk. Pada tahap pembukaan rekening, BSI mengunduh data petani dari E-alokasi Kementerian Pertanian. Lalu, berdasarkan data e-alokasi tersebut, BSI melakukan pembukaan rekening dan eWallet petani secara kolektif. Data hasil Pembukaan Rekening akan disampaikan ke Kementerian Pertanian dan Aplikasi Rekan PIHC.

Untuk aktivasi rekening, petani datang ke Kios Pupuk yang telah terdaftar sebagai Agen BSI Smart. Agen BSI Smart akan melakukan verifikasi data petani. Setelah verifikasi berhasil, data petani akan langsung terhubung dengan aplikasi REKAN-PIHC. Selanjutnya petani dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah mengalokasikan Rp 95 triliun dalam mendukung ketahanan pangan nasional untuk pelaksanaan APBN 2023. Salah satu yang akan didorong adalah meningkatkan ketersediaan akses dan kualitas pangan.

Lewat anggaran ketahanan pangan tersebut pemerintah juga mendorong pemanfaatan teknologi dan data, serta pengembangan iklim investasi, penguatan sistem logistik pangan nasional, hingga transformasi sistem pangan yang berkelanjutan.

Maksimalkan Penyaluran KUR

Presiden Jokowi menyebutkan bahwa Aceh mendapatkan jatah yang sangat besar dari penyaluran KUR BSI. Karena untuk Aceh sendiri saja BSI mengalokasikan Rp 3 triliun dari total Rp 14 triliun jatah KUR BSI tahun ini. Presiden berharap alokasi KUR tersebut dapat membantu mengembangkan dan mensejahterakan masyarakat Aceh.

Berita Terkait : Penerapan ERP Masih Panjang, Pemprov DKI Lakukan Kajian Dan Tampung Masukan Warga.

“Sekarang BSI untuk seluruh tanah air menyediakan Rp 14 triliun dibagi 38 provinsi. Aceh sendiri dapat gede banget jatahnya Rp 3 triliun. Saya melihat, saya juga orang Aceh pernah di Lhokseumawe, di Bener Meriah, potensi di Aceh ini sangat besar, perdangangan, perikanan, pertanian, dan perkebunan semua ada di sini. Ekonomi akan tumbuh kalau peredaran uangnya semakin banyak, dan Rp 3 triliun (alokasi KUR BSI) akan men-trigger ekonomi di Aceh,” tuturnya.

Jokowi juga mengingatkan agar para penerima KUR berhati-hati dalam menggunakan pembiayaan yang mereka terima dari BSI. Presiden mengingatkan pembiayaan tersebut harus digunakan untuk usaha yang produktif bukan konsumtif.

Sementara itu, Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengungkapkan bahwa perseroan berkomitmen untuk terus membantu meningkatkan dan mendorong roda perekonomian khususnya di sektor UMKM guna menaikkan taraf hidup, termasuk di Provinsi Aceh. Sebagai bank syariah terbesar, BSI akan terus berupaya memberikan solusi bagi masyarakat dengan menjadi sahabat finansial, spiritual, dan sosial. rm.id