Viral Video Usir Wartawan

LEBAK - Video Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya menghalang-halangi tugas jurnalis saat melakukan wawancara, viral di dunia maya. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Banten itu membubarkan sesi wawancara sejumlah jurnalis di Pendopo Kabupaten Lebak.

Dilansir dari berbagai sum­ber, video yang viral tersebut direkam saat sejumlah wartawan mewawancarai sejumlah pejabat dari Balai Besar Wilayah Sungai Ciujung, Ciliman dan Cidurian (BBWSC3) di Pendopo Kabupaten Lebak. Dalam video berdurasi sekitar 50 detik itu, Bupati Lebak tampak menghalangi para wartawan saat melakukan wawancara kepada pejabat BBWSC3.

Para pewarta melakukan door stop usai kedatangan Balai Besar Wilayah Sungai Ciujung, Ciliman dan Cidurian (BBWSC3) berkunjung ke Pemda Lebak, untuk membahas progres pembangunan Waduk Karian yang akan diresmikan pada akhir Tahun 2023 ini. Namun, dalam video tersebut Bupati Lebak justru mengata­kan, jika jurnalis jangan terlalu banyak bertanya.

Udah-udah wawancara yang bermaknanya aja, kan udah dikasih kesempatan dan rekan-rekan jangan banyak berkicau lah,” kata Iti Octavia dalam video tersebut.

Ia mengatakan, jurnalis ini tu­gasnya memfasilitasi keberlang­sungan pembangunan. Saat ini, BBWSC3 sedang mengerjakan proyek strategis nasional, jangan sampai ada yang menghalangi pembangunan.

Udah Pak tinggalkan saja, waktunya kerja jangan banyak komen, ini kuasa saya,” ketus Iti.

Terpisah, Ketua Fraksi PPP di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak, Musa Weliansyah me­nilai, sikap Bupati Lebak aro­gan. Menurut dia, awak media punya hak untuk melakukan konfirmasi dimanapun, terlebih saat mewawancarai pihak BBWSC3 persoalan lahan yang belum rampung.

“Kalau saya lihat bupati ini memposisikan diri sebagai orang yang terlibat dalam pembebasan lahan dan menganggap seakan ada sekelompok orang yang di anggap akan menghambat pembangunan strategis Nasional yaitu Waduk Karian” ujar Mus, sapaan Musa Weliansyah kepada wartawan, kemarin.

Selain itu, lanjut dia, Bupati Lebak juga telah melakukan keaalahan besar. Harusnya bu­pati memfasilitasi masyarakat yang merasa di rugikan karena haknya belum tergantikan.

Jika difasilitasi pemerintah daerah, kan bisa lebih mudah dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Masyarakat bukan menolak pembangunan,” tegas dia.

Lanjut lanjut, Mus menilai adanya hal yang aneh dari sikap arogansi dan nada tinggi bupati terhadap awak media. Harusnya, jelas dia, Iti memahami bahwa kinerja wartawan dilindungi undang-undang, dan mereka merupakan pilar demokrasi yang berhubungan dengan kebutuhan informasi masyarakat.

“Harusnya, sebagai kepala daerah, Bu Iti bisa lebih sopan dan santun dalam bicara dihada­pan Publik. Ia harus memberikan ruang dan kesempatan terhadap wartawan untuk konfirmasi ke­pada pihak terkait, yaitu pejabat BBWSC3 toh, dan kegiatan itu tidak mengganggu jalannya acara,” tandasnya. rm.id