Kemendagri, KPU, DKPP Dan Bawaslu Kumpul Di IPDN Jatinangor

JAWA BARAT - Masyarakat diminta tenang menyikapi isu politik yang berkembang. Jangan sampai termakan hoax. Pemerintah dan penyelenggara pemilu sepakat Pemilu 2024 bakal digelar sesuai jadwal, nggak bakal ditunda.  

Kepastian Pemilu 2024 bakal digelar sesuai jadwal ditegaskan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar dan Ketua Komisi Pe­milihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari. Serta Ketua Dewan Ke­hormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito, Ketua Bawaslu yang diwakili Anggota Bawaslu Herwyn Malonda, Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini dan Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yudha.

Hal itu disepakati, saat mereka berkumpul di Seminar Nasional, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, kemarin.

Seminar ini bertema Kesia­pan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 dalam Mewu­judkan Pemilu yang Berkualitas, Demokratis, Jujur, Adil dan Bermartabat itu digelar dalam memperingati Dies Natalis Ke-67 IPDN.

Rektor IPDN Hadi Prabowo mengatakan, penyelenggaraan seminar nasional dengan mengangkat hot topic pemilu ini diharapkan mampu menyatukan persepsi dan meningkatkan sinergitas penyelenggaraan pe­milu.

Sebab, keberhasilan pemilu tidak hanya ada di tangan penyelenggara dan peserta pemilu, tapi juga harus mendapat du­kungan. Baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, partai politik, organisasi masyarakat, media massa dan seluruh ma­syarakat Indonesia.

Hadi mengatakan, pemilu merupakan salah satu pilar de­mokrasi sebagai sarana untuk mewujudkan pimpinan nasional dan perwakilan politik yang mendapat legitimasi kuat dari rakyat.

“Kita sebagai bagian dari ma­syarakat Indonesia harus men­dukung penuh penyelenggaraan pemilu, yang merupakan ama­nah, tercantum dalam kalender konstitusi, yang tidak mungkin ditunda atau dimundurkan,” tegas Hadi.

Dalam kesempatan itu, Bahtiar menegaskan, Pemerintah tak pernah berencana melaku­kan penundaan pemilu. Menu­rutnya, isu tersebut hanya di­ucapkan oleh segelintir pihak saja. Hingga saat ini, Pemerintah tak pernah melakukan penyu­sunan aturan terkait penundaan pemilu.

“Pemerintah tidak pernah ber­pikir menunda-nunda pemilu,” tegasnya.

Bahkan, kata dia, kalau ada pi­hak yang memaksa akan melaku­kan penundaan pemilu, dia akan pasang badan.

“Saya bisa pastikan, akan kami lawan. Saya sebagai Dirjen Polpum, siapapun yang coba-coba melawan konstitusi yang ingin menunda Pemilu,” te­gasnya.

Dia megatakan, diskusi yang membahas tentang ketatanega­raan memang tidak dilarang. Namun, niat untuk mengubah konstitusi harus dihentikan.

Hasyim Asy’ari memastikan penyelenggaraan Pemilu Seren­tak 2024 akan berjalan sesuai jadwal.

“KPU memastikan pemilu jalan terus, yaitu 14 Februari 2024. Segala upaya menuju ke arah situ, kami jalan terus,” tutur Hasyim.

Terkait banding terhadap gu­gatan Partai Prima untuk menunda Pemilu 2024, dikatakan Hasyim, KPU telah menyam­paikan memori dan pernyataan banding kepada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada 10 Februari lalu.

Dia menegaskan, isu penundaan Pemilu 2024 tidak benar jika mengacu kepada amar putusan dari PN Jakarta Pusat.

“Jika membaca amar putusan PN Jakarta Pusat, tidak benar kalau itu dimaknai penundaan pemilu,” terangnya.

Sedangkan Herwyn Malonda menjelaskan, isu strategis dan permasalahan dalam menga­wasi pelaksanaan setiap tahapan Pemilu Serentak 2024. Yaitu, memperkuat upaya pencegahan dan pengawasan dengan peli­batan dari masyarakat.

Herwyn mengatakan, berkaca dari pengalaman pemilu lalu, terdapat sejumlah isu strategis dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Isu strategis itu meliputi netralitas penyelenggara pe­milu.

“Menjadi penting dalam men­jaga kemandirian dan profesionalitas penyelenggara pe­milu,” terangnya.

Sedangkan, Heddy Lugito menyoroti fenomena pejabat yang terjerat kasus korupsi.

Menurutnya, mekanisme Pe­milu saat ini belum berhasil melahirkan pemimpin yang bersih.

“Faktanya, para pejabat produk pemilu masih banyak yang terjerat kasus korupsi,” jelasnya.

Dia lantas menyinggung data yang dirilis Indonesian Corruption Watch (ICW) tahun 2021. Data tersebut mencatat, ada 589 Anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota tersandung perkara korupsi.

Masih pada tahun yang sama, sebanyak 429 kepala daerah yang dipilih melalui pilkada tersandung perkara rasuah.

Dia juga menyebut, berdasar­kan data dari Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga saat ini banyak ASN yang belum netral. rm.id