Wacana Pembentukan Koalisi Besar

JAKARTA - Wacana pembentukan koalisi besar semakin santer. Namun, koalisi yang disebut-sebut gabungan dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dan PDI Perjuangan ini diyakini masih akan alot memutuskan siapa calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung.

Partai Amanat Nasional (PAN) yang merupakan bagian dari KIB menyatakan, jika PDIP ingin ikut bergabung ke dalam koalisi besar, komposisi soal capres-cawapres harus dibicarakan lagi berdasarkan kesepakatan bersama.

“Capres koalisi besar jika (PDIP gabung). Kami mengutamakan sebuah konsensus besar bisa dicapai dan ini adalah tujuannya,” kata Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN Eddy Soeparno kepada wartawan di Kantor DPP PAN, Jakarta, belum lama ini.

Menanggapi sikap PDI Perjuangan yang akan mengusung capres dari internalnya, Eddy mengatakan, segala sesuatu bisa dimusyawarahkan, dibicarakan dan didiskusikan. “Inilah in­dahnya Indonesia,” ujarnya.

Wacana koalisi besar kian menguat dan makin ramai diba­has usai pertemuan kelima ketua umum partai koalisi pemerin­tahan di kantor DPP PAN pekan lalu.

Eddy menuturkan, dalam koalisi besar stand point yang telah dimiliki masing-masing partai nantinya tetap bisa didiskusikan.

“Ke depan kami merasakan, apapun yang akan didiskusikan bersama semua pihak datang dengan tangan terbuka dan ke­pala terbuka,” imbuhnya.

Wakil Ketua Komisi VII DPR ini menyebutkan, terbuka opsi rampungnya pembahasan koalisi besar sebelum Hari Raya Idul Fitri 1444 H, tetapi untuk menyamakan pemahaman soal koalisi itu masih membutuhkan waktu.

“Untuk menyamakan target itu, butuh waktu, sehingga kami tidak ingin keputusan tergesa-gesa,” ujarnya.

Eddy menegaskan, pemilihan presiden masih lama, sehingga semua partai memiliki waktu yang panjang untuk membangun koalisi.

Dia lantas menyinggung soal partainya yang sudah mendu­kung Prabowo Subianto dalam dua pemilu terakhir.

“Kebetulan PAN itu terma­suk partai yang sudah dua kali mengusung Pak Prabowo di dalam pilpres. Bekerja sama dengan Pak Prabowo dan Gerindra sudah cukup baik. Ibaratnya, ka­lau ada pembicaraan yang lebih intensif lagi dengan Gerindra, PAN tinggal klik, begitu saja,” pungkas Eddy.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra melakukan pertemuan dengan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan di kan­tor DPP PAN, Pasar Minggu, Jakarta, Kamis (13/4), malam. Mereka melakukan pertemuan tertutup selama satu jam.

Zulkifli yang menjadi tuan rumah mengaku, perteman terse­but adalah silaturahmi, apalagi di bulan Ramadan dan sebentar lagi Lebaran.

“Dengan silaturahmi itu, paling tidak separuh persoalan selesai kalau ketua-ketua partai saling berkunjung dan bertemu. Ini memang harus kami biasakan,” ujar pria yang akrab disapa Zulhas itu.

Menteri Perdagangan ini tidak menampik apabila para ketua umum parpol memiliki perbe­daan pendapat dan tidak sepakat terhadap satu isu. Artinya ada pengertian, persahabatan, per­temuan dan perjalanan.

“Tentu, itu yang pertama. Masyarakat akan senang kalau lihat ketua-ketua partai, pemimpin-pemimpinnya saling sapa, sila­turahmi dan komunikasi dengan baik,” katanya.

Menurutnya, PAN dan PBB sepakat menjaga komitmen ke­bangsaan, agar Indonesia menjadi bangsa yang produktif demi men­yongsong Indonesia Emas 2045.

Sementara, Yusril mengaku ti­dak membahas mengenai Pilpres 2024 maupun calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

“Kami tidak bicara mengenai koalisi malam ini, juga tidak bicara mengenai Pilpres, capres dan cawapres, itu tidak kita bahas, tapi lebih banyak melaku­kan silaturahmi,” kata Yusril di sela-sela acara.

Alih-alih membahas capres dan cawapres, keduanya mengaku membahas dukung-mendukung di persoalan lain. Mantan Menteri Sekretaris Negara ini menjelas­kan, dia dengan Zulhas berdis­kusi soal pelaksanaan Pemilu 2024. Sebab, menurutnya, PBB merupakan salah satu partai yang masih berjuang memenuhi ambang batas parlemen alias parliamentary threshold sebesar 4 persen.

“Karena itu, (kami) ingin bekerja sama dengan PAN, supaya ada kebersamaan dalam pemilu nanti. Juga dibicarakan mungkin nggak kita kerja sama saksi-saksi. Karena saksi banyak sekali diperlukan, dan biayanya juga lumayan mahal,” ujar Yusril. rm.id