Fraksi Gerindra Kritisi Defisit APBD Rp 82 Miliar

PANDEGLANG - Fraksi Gerindra DPRD Pandeglang menyoroti soal terjadinya defisit APBD hingga Rp 82,2 miliar dan rendahnya kapasitas fiskal daerah.

Ketua Fraksi Gerindra, Erin Fabiana menyebut, hingga saat ini kapasitas fiskal Kabupaten Pandeglang selalu paling rendah se-Banten. Melihat kondisi tersebut tentu dibutuhkan kreatifitas dan inovasi dari bupati serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mampu menerjemahkan keinginan pimpinan secara utuh.

“Kami mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam menggali potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah, red), jangan sampai terus-menerus bergantung terhadap dana transfer. Jika terus mengandalkan dana transfer tentu tidak akan baik bagi kondisi likuiditas daerah, saat terjadi perubahan kebijakan dana transfer, maka konsekuensinya ya seperti hari ini (defisit, red),” ungkap Erin, saat ditemui Tangsel Pos di Gedung DPRD Pandeglang, Rabu (10/5/2023).

Politisi dari Dapil 6 ini menyebut banyak cara untuk meningkatkan PAD, baik dari sektor pajak, retribusi maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Erin mencontohkan, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur yang berani membangun akses jalan menuju Kawah Ijen yang padahal lokasi tersebut merupakan kewenangan pengelolaannya oleh Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Namun saat itu Bupati Banyuwangi, Azwar Anas berani membangun jalan menuju pos pemberangkatan menuju Kawah Ijen.

“Kalau dilihat secara langsung, impact-nya tidak ada terhadap Pemkab Banyuwangi. Karena tiket masuk ke Kawah Ijen itu masuknya PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak, red) yang dikelola oleh BKSDA, namun wisatawan yang akan menuju Kawah Ijen itu difasilitasi oleh warga dengan Jeep sewaan, warga yang menjadi guide, rumah makan di sekitar kawasan, dan penginapan serta lainnya. Itu yang didapat oleh masyarakat Banyuwangi dari kebijakan pemerintah daerahnya,” beber dia.

Menurut dia, pola seperti itu bisa diterapkan di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK). Pemkab Pandeglang melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pandeglang Berkah Maju bisa membangun dermaga di Sumur serta penyediaan jasa transportasi kapal bagi wisatawan yang akan berkunjung ke TNUK. Kemudian di dermaga disediakan rest area yang diisi dengan berbagai aneka oleh-oleh serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan wisatawan.

“Untuk perahu BUMD tidak mesti beli, bisa saja perahu-perahu warga yang dikerjasamakan oleh pengelola dermaga, kemudian jangan membangun hotel di sekitar Sumur tetapi rumah warga yang direnovasi agar layak menjadi home stay. Jadi masyarakat juga memiliki manfaat ekonomi,” kata dia.

Selanjutnya mengenai penetapan target pajak daerah, sambung Erin, jangan sampai penetapannya berbasis capaian tahun sebelumnya tanpa melihat potensi nyata di lapangan.

“Jangan sampai penetapan target pajak daerah didasari dari tren realisasi tahun sebelumnya, ini tidak jelas dasar perhitungannya. Dibutuhkan kajian potensi yang menyeluruh yang mampu benar-benar memotret potensi daerah,” pungkasnya.(rie)