Menkominfo Tersangka Korupsi

JAKARTA - Menkominfo Johnny G Plate ditetapkan menjadi tersangka dugaan kasus korupsi proyek menara Base Transceiver Station (BTS) 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo Tahun Anggaran 2020-2022. Penetapan tersangka Plate ini dipandang sebagai salah satu langkah Presiden Jokowi membersihkan kabinet.

Pengamat politik Adi Prayitno menilai, penegakan hukum dengan politik sangat erat kaitannya. Ia tak memungkiri banyak pihak yang mengaitkan penetapan Plate sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai sikap Jokowi untuk bersih-bersih kabinet.

Adi menegaskan, dalam kasus ini, kerugian negara, sebagaimana dipaparkan Kejagung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sangat besar. Mencapai Rp 8 triliun. Jadi, penetapan ini murni upaya penegakan hukum untuk membersihkan kabinet.

“Apalagi pengusutan kasusnya sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari dan Menkominfo kerap diperiksa sebagai saksi,” ucapnya, kepada Rakyat Merdeka (Tangsel Pos Grup) Rabu (17/5).

Namun, dia juga tidak memungkiri, selalu ada anggapan bahwa di balik kasus ini ada operasi untuk menggembosi partai tertentu. Apalagi, penetapan Plate sebagai tersangka dilakukan Kejagung jelang Pemilu 2024. NasDem, partai tempat Plate bernaung, juga sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai kandidat capres.

"Mungkin karena ini kasus hukum yang diproses sejak lama, namun karena baru ditetapkan sebagai tersangka di tahun politik, maka ada yang mengaitkan dengan urusan-urusan politik," imbuhnya.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan juga memastikan, penetapan Plate sebagai tersangka tidak ada kaitannya dengan politik. Langkah Kejagung itu dilakukan untuk membersihkan kabinet dari seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menerangkan, ketika ada dugaan peristiwa pidana, sudah sewajarnya aparat penegak hukum menindak semua pihak yang terlibat. Khusus dalam kasus ini, Kejagung telah mendapat bukti soal keterlibatan Plate dalam dugaan penyimpangan penyediaan tower BTS 4G. Ade pun meminta masyarakat agar tidak mencampuradukkan antara urusan penegakan hukum dengan urusan politik.

Ini murni penindakan terhadap pihak-pihak yang terlibat. Jadi kita harus dukung dan hormati setiap upaya Kejagung dalam melakukan penindakan hukum. Sebab semua pihak yang terlibat mempertanggungjawabkan perbuatannya," tandasnya.

Sementara, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengulas mengenai komposisi kabinet setelah Plate menjadi tersangka. Dia menyatakan, wajar jika saat ini wacana reshuffle menjadi kencang dan mengemuka. Bahkan, sudah ada tiga nama yang diprediksi menjadi Menkominfo untuk menggantikan Plate.

Dari internal kabinet, ada nama Sakti Wahyu Trenggono yang saat ini menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan. Menurut Agung, Trenggono memiliki rekam-jejak gemilang di bidang telekomunikasi. Apalagi sosok Trenggono bukan orang baru bagi Jokowi, karena sebelum menjadi menteri sudah banyak terlibat dalam kampanye pemenangan Pilpres 2014.

Dari eksternal kabinet ada nama Hary Tanoesoedibjo, Ketua Umum Perindo dan pemilik MNC Group. Namanya mengemuka, karena dalam beberapa waktu terakhir bolak-balik menemui Jokowi di Istana. “Sekaligus menguatkan dugaan Perindo akan dapat jatah tambahan setelah Wamenparekraf,” sebut Agung.

Dari kalangan milenial, muncul Fajrin Rasyid yang saat ini menjabat Direktur Digital Telkom dan sukses membidani Bukalapak. Nama Fajrin mengemuka, karena Kemenkominfo membutuhkan penyegaran. Sosok muda seperti Fajrin dinilai mampu memberi harapan ke depan.

“Arahan tentang sosok milenial terbukti sukses setelah Nadiem Makarim dan Dito Ariotejo mampu membuktikan kapasitas sebagai Mendikbud dan Menpora,” pungkasnya. (RM.id)