G20 EMPOWER Luncurkan Pedoman UMKM Perempuan Indonesia

JAKARTA - G20 EMPOWER berkomitmen menyelesaikan rencana kerja untuk mendorong terlaksananya rekomendasi yang telah tertuang dalam Deklarasi Pemimpin G20 di Bali.

Pada tahap pertama ini, G20 EMPOWER berkolaborasi dengan Bank Dunia dengan dukungan dari Pemerintah Australia, bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Republik Indonesia, meluncurkan “Pedoman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Perempuan Indonesia” yang berisi tinjauan kesenjangan gender di Indonesia dan tujuan pembuatan pedoman ini. 

Peluncuran pedoman tersebut berlangsung di Jakarta, Selasa (30/5/2023) kemarin, yang dihadiri antara lain oleh Menteri KPPPA Republik Indonesia, Bintang Puspayoga, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahkonen, serta Duta Besar Australia untuk Indonesia, H.E. Penny Williams PSM.

Dalam sambutannya, Menteri KPPPA Republik Indonesia, Bintang Puspayoga mengatakan, peluncuran pedoman ini sekaligus menjadi tindakan nyata dalam mempromosikan serta memajukan kebijakan terkait pengembangan perempuan dan UMKM. 

"Keterlibatan dan inisiatif Bank Dunia dalam menghasilkan analitik yang dapat ditindaklanjuti untuk menginformasikan dialog kebijakan akan berkontribusi untuk memaksimalkan upaya kami untuk memajukan pemberdayaan perempuan dengan cara yang inklusif dan sejahtera," ujar Bintang dalam pernyataannya, Rabu (31/5/2023). 

Kebijakan yang menggunakan data dan bukti sebagai landasan yang kuat sangat dibutuhkan. Hal ini tentunya akan menjadi kontributor penting bagi kebijakan terkait pemberdayaan ekonomi perempuan. 

"Khususnya pelaku UMKM perempuan di masa mendatang," imbuhnya. 

Pedoman yang baru saja diluncurkan ini berisi tiga bagian besar. Pertama, pengenalan dan tujuan diluncurkannya pedoman yang berisi data gender di Indonesia. 

Pembuatan pedoman bagi UMKM perempuan di Indonesia muncul dari prioritas yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam pekerjaan sektor swasta, mendorong koordinasi antara pemangku kepentingan publik dan swasta, dan menetapkan jalur pemantauan dan akuntabilitas yang jelas untuk mengukur keberhasilan.

Pada poin selanjutnya, menyoroti kemajuan yang telah dicapai oleh pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, menekankan tantangan yang ada, dan menyediakan materi diskusi mengenai kebijakan seputar tindakan yang diperlukan untuk mempersempit kesenjangan gender di Indonesia. 

"Selebihnya, pedoman ini mendorong kolaborasi yang ada antara pemangku kepentingan sektor publik dan swasta dalam meningkatkan kesetaraan gender di lingkup pekerjaan," terang Bintang. 

Kedua, yakni berisi tinjauan visual dalam bentuk tabel dan grafik mengenai partisipasi angkatan kerja perempuan pada sektor swasta di Indonesia. Dari data yang disajikan, bisa dilihat bahwa selama dekade terakhir, partisipasi perempuan cenderung stagnan dan tetap lebih rendah bila dibandingkan dengan laki-laki.

Ketiga, mengenai tahapan selanjutnya untuk mencapai keberhasilan. Melalui pedoman ini, penyempurnaan panduan selanjutnya akan disiapkan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Selain itu, pertemuan secara virtual pun akan dilakukan untuk meninjau Indikator Kinerja Utama (KPI) yang relevan, serta meninjau keterlibatan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan kebijakan. 

Panduan yang telah disusun ini berfokus dari beberapa pertanyaan kunci yang diidentifikasi sebagai pertanyaan penting dalam menangani isu gender di Indonesia. Lebih jauh, pembahasan dari setiap isu akan didasarkan pada temuan survei, laporan, tinjauan literatur, dan diskusi Bank Dunia dengan para pemangku kepentingan tentang partisipasi ekonomi perempuan, baik yang telah dilakukan maupun yang akan berlangsung ke depannya.

Chair G20 EMPOWER Presidensi Indonesia, Yessie D Yosetya mengungkapkan, pedoman yang telah disusun bersama World Bank ini menjadi strategi yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya bagi pelaku UMKM perempuan, namun Indonesia secara keseluruhan. 

Tujuan dari pedoman ini sendiri adalah untuk melacak apakah kita telah berada pada lintasan yang benar atau tidak. Ke depannya, output dari pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi negara anggota G20 lainnya untuk membuat regulasi dan program percepatan pemberdayaan perempuan. 

“Sesuai dengan keyakinan ini, salah satu platform belajar online untuk perempuan Indonesia yang dikembangkan XL Axiata, Sisternet, hingga saat ini telah membuka akses bagi lebih dari 500.000 womenpreneurs untuk memahami perspektif gender, perencanaan bisnis, pemasaran dan branding, literasi keuangan, dan pemasaran digital. Womenpreneur binaan kami mengalami peningkatan produksi sebesar 30%, peningkatan omzet usaha sebesar 13%, dan area pemasaran yang lebih luas sebesar 75%. Tahun ini, bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia, perusahaan swasta lainnya, dan masyarakat sipil, kami bersiap memperluas jangkauan untuk memberdayakan 1 juta perempuan," terang Yessie

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen menambahkan, analitik memainkan peran penting dalam mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. 

"Analitik dapat mengidentifikasi untuk memastikan kesetaraan kesempatan dan perlindungan hak-hak perempuan, serta membantu penerapan kebijakan dan intervensi berbasis bukti. Peluncuran pedoman ini merupakan bagian dari upaya Bank Dunia untuk mempercepat kesetaraan dan pemberdayaan gender melalui promosi lingkungan di mana setiap perempuan dapat berkembang, berkontribusi, dan memimpin," jelasnya. 

Duta Besar Australia untuk Indonesia H.E. Penny Williams PSM juga menambahkan, Australia dan Indonesia memiliki komitmen bersama untuk memajukan kesetaraan gender, bekerja sama baik secara global maupun di seluruh wilayah. Pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan hal yang mendasar untuk mencapai ekonomi yang lebih inklusif, makmur, dan tangguh. 

"Membina kemitraan antar publik dan swasta yang kuat, dan mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pengusaha perempuan dapat membuka jalan bagi inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan inklusi yang lebih besar," ungkap Penny. 

Selain peluncuran pedoman UMKM perempuan di Indonesia, pada waktu bersamaan diadakan pula dialog antara pelaku bisnis sektor swasta dan publik dalam rangka memperbaiki kesenjangan gender yang masih kental di lingkungan bisnis di Indonesia. Dialog ini berlangsung dalam dua sesi.

Pada sesi pertama, dibahas mengenai bagaimana mempromosikan dan menciptakan lingkungan yang mendukung tindakan, tantangan, dan kebutuhan advokasi pengusaha hingga pelaku UMKM perempuan saat ini. Hadir sebagai panelis antara lain, Deputi Bidang Kesetaraan Gender KPPPA, Lenny N. Rosalin, Plt. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, Maliki, Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker, Suhartono, dan Ketua UMKM Industri Kecil Menengah APINDO, Ronald Walla.

Sementara itu, pada sesi kedua diisi dengan materi mengenai langkah kolaborasi antara publik dan sektor swasta. Bagaimana pedoman yang telah dibentuk ini dapat secara efektif digunakan sebagai alat pendukung untuk mencapai tujuan bersama. Hadir sebagai panelis pada sesi ini antara lain Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM, Siti Azizah, Director & Chief Digital Transformation and Enterprise Business Officer XL Axiata sekaligus Chair G20 EMPOWER Presidensi Indonesia, Yessie D. Yosetya, CEO Kumpul, Faye Wongso, serta Chief Sustainability Officer at Asia Pulp & Paper, Elim Sritaba.