Diumumkan Menpan RB, 2024, 17 Ribu ASN Dipindah Ke IKN

JAKARTA - Pemerintah akan mulai memindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur secara bertahap mulai 2024. Pada tahun depan, ada 17 ribu ASN yang rencananya akan dipindah.

Hal tersebut diumumkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas dalam acara Pengarahan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, kemarin.

Menpan mengatakan, pada tahap pertama, 16.990 ASN dari lembaga pemerintahan, TNI dan Polri akan pindah. Rinciannya, 5.716 personel TNI dan Polri, dan 193 pejabat pimpinan tinggi madya. Untuk pejabat pimpinan tinggi pratama 964 orang, pejabat fungsional 8.091 orang, dan untuk jabatan pelaksana 2.026 orang.

Menurut Menpan, Pemerintah telah menyiapkan pemindahan ASN ke IKN disertai dengan fasilitas yang akan diberikan. ASN yang akan pindah, dibangunkan apartemen sebagai tempat tinggal, dilengkapi dengan sarana olahraga, kesehatan, pendidikan, dan lainnya.

“Hari ini (kemarin) saya hadir karena tempat bapak/ibu ini akan jadi IKN. Di IKN nanti, ASN Penajam Paser Utara harus jadi penggerak, jangan hanya jadi penonton. Sehingga perubahan harus dikerjakan dari sekarang,” pesan Anas.

Sebagai serambi Nusantara, kata dia, Kabupaten PPU berpotensi menjadi lokomotif budaya kerja birokrasi daerah yang kreatif, inovatif, dan profesional. Sebab itu, para ASN di Kalimantan Timur harus siap dan mengadopsi pendekatan yang proaktif dalam menghadapi disrupsi.

Menurutnya, komitmen dan tekad kuat dari SDM sangat diperlukan sebagai motor penggerak birokrasi. Para ASN juga menjadi aktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan IKN. “ASN harus menjadi engine dari birokrasi. Ini akan keren kalau birokrat dan leadership di tempat ini bekerja,” tutur Anas.

Presiden Jokowi juga telah memberikan arahan tentang reformasi birokrasi, yakni birokrasi harus berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan hanya tumpukan. Birokrasi juga harus lincah dan cepat. Menurut Menpan, perlu penguatan kerangka kerja pemerintahan berbasis digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), agar efektivitas tata kelola dapat tercapai.

Dia mengimbau, Pemerintah Kabupaten PPU mengadopsi perluasan dan penerapan teknologi. Sehingga, kompetensi pegawai harus terus disesuaikan dengan perubahan teknologi, termasuk memastikan ketersediaan infrastruktur dan sumber daya yang memadai.

Bupati PPU, Hamdan mengamini, omongan Menpan terkait pentingnya penguatan ASN dalam mempersiapkan diri menjadi Serambi Nusantara. “Bagaimana membangun suatu sistem yang baik dan efektif, sekaligus mempersiapkan diri untuk menjadi serambi IKN,” cetus Hamdan.

Sementara, Wakil Menteri Hukum dan HAM Prof Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, pihaknya siap memindahkan ASN secara bertahap ke IKN mulai tahun depan. Proses pemindahan itu tengah dimatangkan.

“Dalam perencanaan semua ya. Jadi Insyaallah semua akan sesuai target. Pasti ada beberapa persen dipindahkan ke IKN tahun depan, karena ini sudah menjadi rencana nasional,” ungkap pria yang akrab disapa Eddy.

Sayangnya, Eddy tidak merinci persiapan dan perencanaan yang dimaksud. “Kita on the right track untuk menjalankan rencana itu, sesuai tujuan yang disampaikan oleh Bapak Presiden,” tegasnya.

Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara, Dhony Rahajoe juga tengah menyiapkan, ASN untuk pindah ke IKN. Rencananya, setengah dari total ASN yang belum menikah lebih dulu dipindah ke IKN.

“Kita perhitungkan 50 persen yang single dulu yang pindah dan itu akan sharing,” pungkasnya.

Pembangunan IKN saat ini terus berjalan. Presiden menargetkan upacara peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 dapat digelar di kawasan IKN.

Sampai saat ini, progres pembangunan IKN mencapai 29 persen. Jika tak ada aral melintang, beberapa bangunan pun akan selesai pada Juli 2024, dan bisa digunakan sesuai rencana.

Adapun sejumlah bangunan yang ditargetkan cepat selesai adalah Istana Kepresidenan, Kementerian Polhukam, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi, serta Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Selain gedung-gedung pemerintahan, sektor perairan hingga sanitasi dapat selesai dalam waktu dekat. Sejumlah jalan tol saat ini juga dalam tahap pengerasan, adapun progresnya mencapai 5-10 persen.