Uang Negara Habis Dipakai Rapat Dan Perjalanan Dinas

JAKARTA - Presiden Jokowi kesal masih ada Kementerian/Lembaga (K/L) hingga Pemerintah Daerah (Pemda) yang tidak optimal dan tak produktif membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk mengatasi itu, dibutuhkan pengawasan ketat.

Menteri Keuangan Sri Mu­lyani Indrawati mengatakan, pengawasan ekstra ketat akan menjadi prioritasnya ke depan.

Menurut wanita yang akrab disapa Ani itu, Jokowi meminta supaya percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting harus segera dilakukan, dengan memanfaatkan dana yang sudah dialokasikan di APBN secara optimal dan produktif.

“Beliau concern bahwa APBN dan APBD jangan sampai habis dipakai belanja-belanja, bukan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem dan stunting. Untuk itu, kami sedang perbaiki intervensi kebijakannya, rule-nya, maupun implementasinya,” jelas Ani.

Direktur Center of Econom­ics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, jika terlalu banyak anggaran birokrasi yang tidak relevan dengan program, efeknya akan terjadi pemborosan anggaran. Sementara uangnya dari pajak dan penambahan utang baru.

“Artinya, utang naik signifi­kan tapi belanja Pemda dan Kementerian/Lembaga tidak berkualitas. Ini akan jadi beban besar bagi APBN. Bunga utang terus dibayar tapi produktivitas ekonomi nggak dirasakan,” kata Bhima kepada Rakyat Merdeka (Tangsel Pos Grup), kemarin.

Menurutnya, kalau model belanja tidak produktif ini terus dipertahankan, akan menjadi pemborosan dan memunculkan ekonomi biaya tinggi.

Karena pajak yang dibayar oleh pengusaha, karyawan hing­ga masyarakat akan terpakai un­tuk belanja yang tidak produktif. Akibatnya, bisa menurunkan kualitas ekonomi nasional.

Efek lainnya, akan memuncul­kan korupsi, mark-up anggaran sampai proyek dan anggaran fiktif. Karena banyak anggaran dipakai untuk program yang tidak jelas.

“Ini juga menyebabkan ang­garan untuk stimulus pelaku usaha hingga bantuan sosial (bansos) makin berkurang. Pa­dahal, program tersebut bagus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” tegas Bhima.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy menyarankan Pe­merintah mengawasi kegiatan belanja Pemda dan instansi lebih selektif dan hati-hati.

Sebab, Pemerintah dihadap­kan pada pilihan untuk melaku­kan konsolidasi fiskal sekaligus tetap fleksibel untuk mendukung proses pemulihan ekonomi yang terjadi.

“Pos-pos yang berkaitan dengan dunia usaha dan juga masyarakat secara umum perlu menjadi prioritas belanja negara. Pemerintah harus mendorong belanja modal untuk memberi­kan efek pengganda ke pereko­nomian,” jelas Yusuf.

Seperti diketahui, ketika blusukan di lapangan, Jokowi menemukan ada Pemda yang 80 persen anggarannya ha­bis untuk kegiatan yang tidak konkret, seperti untuk rapat dan perjalanan dinas.

“Baru minggu lalu saya cek di APBD Kemendagri. Rp 10 miliar untuk stunting dipakai perjalanan dinas Rp 3 miliar, rapat-rapat Rp 3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa blablabla Rp 2 miliar. Jangan membayangkan ini dibelikan te­lur, susu, protein atau sayuran,” kata Jokowi saat Rapat Koor­dinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah di Jakarta, Rabu (14/6).

Dikatakan mantan Gubernur DKI Jakarta itu, hal ini terjadi karena masih sangat lemahnya pengawasan penggunaan ang­garan di instansi Pemerintah.

Oleh karena itu, dirinya masih harus sering melakukan pengecekan langsung ke ang­garan Pemerintah.

“Kenapa saya juga cek ke lapangan, turun, saya pasti­kan apa yang kita programkan sampai ke masyarakat. Karena kita lemah di sisi itu. Diplototi saja masih ada yang bablas,” ujarnya.

Ke depannya, Presiden juga in­gin penggunaan anggaran APBN dan APBD ini diubah dari yang berorientasi prosedur menjadi berorientasi hasil agar belanjanya konkret dan optimal.

Dia pun meminta agar Badan Pengawasan Keuangan dan Pem­bangunan (BPKP) untuk melaku­kan pengecekan lebih mendalam pada program dan anggaran di instansi Pemerintah.

“Pengawasan internal jangan sampai cuma jadi aksesoris. Ng­gak usah ada data yang ditutupi. Kalau memang ini salah, tunjuk­kan kesalahan, cara perbaikan­nya seperti apa. Saya minta ke seluruh daerah jangan abaikan rekomendasi yang diberikan BPKP,” kata Jokowi.