Soal Penyanderaan Pilot Susi Air, Pemerintah Nggak Diam Lho

PAPUA - Presiden Jokowi turun tangan membahas upaya penyelamatan pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens, yang disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Jokowi menegaskan, Pemerintah tidak tinggal diam atas penyanderaan itu.

Jokowi saat ini sedang berada di Papua, setelah kunjungan kerja ke Australia dan Papua Nugini. Di Bumi Cendrawasih, Kepala Negara meresmikan Bandara Ewer dan Street Carnival. Di secara acara itu, Jokowi melakukan rapat terbatas dengan aparat, kepala daerah, dan tokoh masyarakat Papua, membahas penyelamatan pilot berpaspor Selandia Baru tersebut.

“Kita ini jangan dilihat diam loh ya. Kita ini sudah berupaya dengan amat sangat,” ujar Jokowi, di hadapan para warga Papua, dalam video yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, kemarin.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menjelaskan, Pemerintah akan melakukan segala cara untuk membebaskan Philips, yang sudah lebih dari 5 bulan disandera kelompok teroris pimpinan Egianus Kagoya. Namun, Jokowi belum bisa membeberkan kepada publik, apa saja langkah yang dilakukan Pemerintah. Sebab, proses penyelesaiannya masih berlangsung.

Jokowi menyampaikan, Pemerintah sudah bertemu dengan beberapa tokoh di Papua. Pertemuan itu merupakan upaya serius Pemerintah yang bekerja keras untuk memberi penanganan terbaik.

“Pemerintah sudah berusaha keras untuk menyelesaikan persoalan itu, dan masih dalam proses terus. Tapi, tidak bisa kita buka kepada publik,” pungkas Jokowi.

Philips disandera KKB pimpinan Egianus Kogoya di Bandara Paro, Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Tengah. Philips disandera usai pesawat yang diterbangkannya mendarat dan dibakar kelompok Egianus, 7 Februari lalu.

KKB mengajukan tiga tuntutan untuk pembebasan Philips. Mereka meminta senjata, kemerdekaan, dan uang tebusan. Dari tiga tuntutan ini, Pemerintah hanya akan mengabulkan satu, yaitu uang tebusan. Saat ini, negosiasi uang tebusan tersebut sedang dilakukan Penjabat (Pj) Bupati Nduga Edison Gwijangge. “Kita ajukan negosiasi yang damai,” ucap Panglima TNI Yudo Margono.

Yudo memastikan, memenuhi uang tebusan yang diminta Kagoya Cs tidak akan menjadi preseden buruk. Sebab, hal itu dilakukan semata-mata untuk keselamatan Philips dan warga sekitar. 

Sementara, Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri berpesan kepada Edison soal jumlah uang tebusan untuk membebaskan Philips. "Apabila dia (Kagoya) minta, tidak boleh lebih dari Rp 5 miliar," ucap Fakhiri.

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid meminta, Pemerintah dan aparat keamanan bisa memastikan keselamatan Philips. Namun, Pemerintah juga tidak boleh merendahkan harga diri bangsa

Meutya berharap, persoalan penyanderaan ini tak berhenti hanya dengan pemberian uang tebusan. "Harus ada pertimbangan langkah negosiasi lanjutan untuk meredakan aksi KKB yang masih terus terjadi sampai saat ini di Papua," ucap politisi Partai Golkar ini.

Ia yakin, Pemerintah dan aparat keamanan telah melakukan berbagai upaya strategis yang tidak semuanya bisa disampaikan ke publik. Sebab, masalah ini telah melebar dari urusan keamanan menjadi menyangkut hubungan dengan negara lain.

Terlepas dari persoalan penyanderaan itu, Meutya meminta Pemerintah mencari penyelesaian yang komprehensif dalam menghadapi KKB. Menurutnya, aksi-aksi kejahatan kemanusiaan KKB sudah tidak dapat ditolerir.

"Masalah KKB di Papua harus diselesaikan dari hulu ke hilir. Perlu pendekatan-pendekatan yang tepat dan komprehensif agar tuntas sampai ke akar-akarnya, mengingat kekerasan yang dilakukan KKB terus berkepanjangan," tegasnya