Survei Kepercayaan Publik, Kali Ini DPR Naik Kelas

JAKARTA - Biasanya, DPR selalu mendapat nilai jeblok di mata publik. Namun, di survei terbaru Indikator Politik Indonesia, tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja para politisi Senayan ini, mulai meningkat.

Tumben ya. Dalam survei itu, tingkat kepercayaan publik ke DPR ada di angka 62,6 persen. Naik sampai 7 persen dibanding survei yang sama pada periode April 2022, yang hanya 55,3 persen.

Meski begitu, DPR belum bisa menyodok ke papan atas lembaga dengan kepercayaan publik tinggi. "Dibanding lembaga lain, itu konsisten paling bawah," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, dalam rilis survei secara virtual, Senin (11/7).

Di sisi lain, TNI, Presiden, dan Polri menjadi tiga institusi negara dengan tingkat kepercayaan tertinggi. TNI memperoleh 93,5 persen, Presiden memperoleh 79,6 persen, serta Polri mendapatkan 77,3 persen.

Di peringkat empat ada Kejaksaan Agung dengan tingkat kepercayaan publik 74,5 publik. Sebelumnya, tingkat trust terhadap lembaga penegak hukum itu, mencapai 60,5 persen.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad senang betul dengan kenaikan kepercayaan publik ke DPR. Dia menyebut, hasil positif ini tak lepas dari kerja sama tim seluruh anggota DPR yang dipimpin Puan Maharani.

Selain itu, Dasco menyebut, saat ini DPR lebih membuka diri dengan mendengarkan aspirasi masyarakat. Di internal, DPR membuat target kerja yang terukur, dan melakukan penghematan sesuai tren ekonomi di masa pandemi dan pascapandemi.

"Kami lebih banyak melibatkan partisipasi publik dalam membuat Rancangan Undang-Undang. Kami juga menuntaskan PR lama, dan Undang-Undang juga tidak terlalu lama di DPR," ucap Ketua Harian Partai Gerindra ini, saat dihubungi Rakyat Merdeka (Tangsel Pos Group) tadi malam.

Ia pun berharap, publik terus mengawasi DPR. Kritik yang membangun akan selalu ditunggu agar kinerja DPR terus terkontrol dan meningkat sesuai ekspektasi publik.

"Sehingga kepercayaan publik akan lebih meningkat kepada DPR. Dan, kami akan terus introspeksi diri untuk menjadi wakil rakyat," ucapnya.

Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Silvanus Alvin memberikan pujian atas peningkatan kepercayaan publik ini. Kata Alvin, peningkatan ini harus dilihat dari dua sisi.

Pertama, ada upaya dari DPR untuk mendengar dan menyerap aspirasi rakyat serta menghasilkan produk-produk yang pro-rakyat. Kedua, publik juga merasakan ada upaya DPR untuk berbenah.

Menurutnya, mendapatkan kepercayaan publik bukan persoalan mudah. Apalagi terhadap lembaga pembuat kebijakan. Kepercayaan masyarakat merupakan proses berkelanjutan. "Tentunya upaya-upaya ini tidak lepas juga dari peran Ibu Puan," ucap Alvin.

Di dunia maya, hasil survei ini didebat warganet. Mereka heran, mengapa kepercayaan publik ke DPR meningkat di tengah berbagai kontroversi yang terjadi. Seperti soal pembahasan RKUHP.

"Yang selalu ngibul dipercaya publik gitu?" cuit @fabian_shakti. "Rakyat cuma jadi kendaraan yang mengantarkan mereka meraih brand formalitas konstitusi," sahut @meycantiva.

 @lafief1163 menyatakan, selama ini DPR hanya mengatasnamakan rakyat kecil demi keuntungan mereka sendiri. "Sebenarnya, hilangnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan DPR disebabkan sepak terjangnya wong licik mengatasnamakan wong cilik dan koalisinya," tulisnya.

Sementara, akun @yanpanjie justru mengkritisi Indikator Politik Indonesia yang merilis hasil survei ini. "Yang paling gak bisa dipercaya itu justru lembaga surveinya," kata @yanpanjie. (rm.id)