Warga Ibu Kota Ngeluh Polusi Makin Buruk

JAKARTA - Kualitas udara di Ibu Kota makin buruk belakangan ini. Penyebab utamanya antara lain akibat melonjaknya pengguna kendaraan pribadi di Jakarta. Untuk mengatasinya, Pemerintah akan menggenjot uji emisi.

Buruknya kualitas udara di Jakarta belakangan ini banyak dikeluhkan warga di media so­sial. Mereka mengaku menjadi rentan sakit.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengakui kualitas udara di Ibu Kota memburuk. Sayangnya, masalah ini tidak bisa diselesai­kan dengan cepat.

Heru menyebut pencemaran udara menjadi beban dan tantangan cukup berat untuk Ibu Kota. Apalagi dalam 1,5 tahun terakhir, jumlah kendaraan ber­motor sebagai penyumbang emisi, terus meningkat.

“Kendaraan roda empat dari 4 juta sekarang jadi 6 juta. Begitu juga kendaraan roda dua, dari 14 juta unit menjadi 16 juta unit. Kendaraan berpelat B itu kan Jabodetabek. Dan hampir semua kendaraan itu masuk ke Jakarta,” kata Heru dalam Forum Merdeka Barat 9 dengan tema, Kota Cer­das Asean, Tingkatkan Kuali­tas Hidup, Selasa (8/8).

Heru menegaskan, pengen­dalian polusi udara menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Salah satu upaya yang dilakukan pihaknya adalah mengakselerasi kendaraan listrik. DKI bakal me­nambah bus listrik dengan target 100 bus hingga 2 tahun ke de­pan. Dan secara bertahap, kend­araan dinas akan diganti dengan kendaraan listrik. Lalu, program Jumat menanam pohon.

“Saya setiap Selasa dan Jumat menanam pohon. Ini untuk kepentingan jangka panjang mengendalikan polusi,” ucapnya.

Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu mengaku, selama kurang lebih setahun, dirinya sudah menanam lebih dari 15 ribu pohon.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta terus mensosialisasikan dan mengedukasi warga Jakarta maupun wilayah penyangga agar menggunakan transportasi publik.

Menggunakan transportasi massal akan mengurangi kemacetan dan emisi udara di Ja­karta,” ujarnya.

Saat ini, Pemprov DKI Ja­karta bersinergi dengan berbagai pihak dalam mengendalikan kualitas udara. Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta ber­sama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melatih teknisi petugas uji emisi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Ban­ten, selama Agustus hingga November 2023. Nanti teknisi yang sudah bersertifikasi khusus akan melaksanakan uji emisi di wilayahnya masing-masing.

Kepala Dinas LH DKI Ja­karta Asep Kuswanto menga­takan, pelatihan ini merupakan momentum sinergi pemangku kebijakan untuk menanggu­langi polusi udara. Terutama di Jabodetabek.

Asep menyebut, Dinas LH DKI Jakarta siap memberikan pelatihan karena sumber daya dan fasilitas yang dimiliki sudah lengkap. Pelatihan ini dilaksana­kan di masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan Banten, dengan mendatangkan narasumber dan alat uji dari Dinas LH DKI Jakarta.

“Kami melaksanakan uji emisi secara rutin di Jakarta sesuai Pergub Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor,” ungkapnya.

Asep menambahkan, Dinas LH DKI juga memiliki instruk­tur penguji emisi yang berpengalaman.

Pada uji emisi akbar yang dilaksanakan Juni 2023 lalu, petu­gas kami berhasil menguji 414 mobil dan 718 sepeda motor di Jakarta dalam sehari,” tuturnya.

Dari pengalaman tersebut, lan­jut Asep, pihaknya siap bersinergi untuk mewujudkan kualitas udara yang lebih baik di kabupaten/kota di Jawa Barat dan Banten.

“Mengingat pencemaran udara tidak ada batas wilayah adminis­tratif, maka peran daerah satelit sangat signifikan,” ujar Asep.

Direktur Pengendalian Pence­maran Udara KLHK Luckmi Purwandari menjelaskan, pelatihan ini untuk mempercepat perluasan jangkauan uji emisi.

“Percepatan kegiatan uji emisi kendaraan bermotor ini merupa­kan strategi pengendalian pence­maran udara bersama di wilayah Jabodetabek,” kata Luckmi.

Dalam menyiapkan program tersebut, lanjut Luckmi, KLHK sudah menyiapkan mekanisme terkait pelaksanaan uji emisi.

“Saat ini kita telah menyiapkan aplikasi uji emisi (si-Umi) dan bekerja sama dengan DLH DKI Jakarta untuk melatih 400 teknisi bengkel di wilayah Jabodetabek untuk mendukung jalannya uji emisi ini,” ujar Luckmi.

“Hanya teknisi yang bersertifikasi khusus yang bisa me­nentukan lulus atau tidaknya uji emisi setiap kendaraan bermo­tor,” tambahnya.

Ke depan, setelah semua aturan rampung, uji emisi akan menjadi wajib secara nasional.

“Ketika ini sudah berjalan, output-nya adalah kendaraan bermotor harus melampirkan ha­sil uji emisi sebagai persyaratan administrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor,” tegasnya.

Lin Yola, Dosen Kajian Pengembangan Perkotaan Seko­lah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI) menyebut, buruknya udara Jakarta ini karena ada sumbang­sih dari wilayah penyangga. Lin menyebut, emisi wilayah pe­nyangga bahkan lebih tinggi dibanding Jakarta.

“Menurut riset kami, wilayah penyangga malah emisinya ting­gi, lebih tinggi dari pusat kota. Karena pertumbuhan ekonomi kini lari ke kawasan permukiman di pinggiran semua,” kata Lin.

Karena itu, menurut dia, per­masalahan second city atau wilayah penyangga ini menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus dikerjakan bersama-sama. Antar Pemerintah Daerah mesti berkolaborasi.

“Kita perlu berkolaborasi, terkoneksi dengan kota-kota lainnya. Karena sekarang kita tidak utamakan kompetitif atau bersaing dalam urbanisasi atau ekonomi, tapi berkolaborasi untuk mencapai hasil yang jauh lebih baik,” ucap Lin.

Untuk itu, Lin menyebut, pemanfaatan inovasi teknologi harus lebih digencarkan untuk menopang urbanisasi. Peman­faatan teknologi sebagai pe­nyeimbang dan solusi mengatasi mobilitas yang tinggi dampak pertumbuhan ekonomi.

“Konsep smart city sangat diperlukan untuk menaik­kan bukan hanya taraf hidup masyarakat kota, tapi bagaimana kita melek untuk menjaga ling­kungan,” tandasnya.