Tekan Polusi, PLTU Cirebon Mau Disuntik Mati

JAKARTA - Pemerintah berencana menghentikan operasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara untuk mendukung pengurangan emisi karbon di dalam negeri. Namun, upaya menyuntik mati PLTU ini tidaklah mudah. Butuh biaya yang sangat besar.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengung­kapkan, salah satu PLTU yang akan dipensiunkan adalah PLTU Cirebon.

Saat dipensiunkan nanti, PLTU Cirebon yang berka­pasitas 660 megawatt itu bisa menekan emisi karbondioksida hingga 4,4 juta giga ton.

“Namun biayanya tidak murah. Butuh sekitar 300 juta dolar AS (sekitar Rp 4,59 triliun),” kata Sri Mulyani di acara Gala Dinner In­donesia Sustainable Forum (ISF) 2023 di Hotel Park Hyatt, Jakarta, Kamis (7/9) malam.

Menurut wanita yang akrab disapa Ani itu, yang jadi masalah saat ini adalah pendanaannya. Tak berhenti sampai di situ, dia juga khawatir soal kenaikan suku bunga yang membuat pinjaman berpotensi makin mahal.

“Jadi, kita harus memadukan antara ekuitas dan pinjaman. Ketika suku bunga menjadi mahal, siapa yang akan menang­gungnya,” tutur mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Ani menjelaskan, ketika ber­bicara mengenai keberlanjutan (sustainability), banyak negara selalu dihadapkan pada batu sandungan yang sangat penting, yaitu pembiayaan. Artinya, keuangan berkelanjutan adalah salah satu hal yang paling penting.

Ani mencontohkan, dengan terus tumbuhnya ekonomi Indo­nesia, elastisitas permintaan energi akan jauh lebih tinggi. Setiap per­tumbuhan ekonomi 5 persen akan menyebabkan kebutuhan energi juga bertambah besar.

Dengan begitu, Pemerintah menyesuaikan pertumbuhan ekonomi tanpa memperburuk emisi karbon.

“Kita harus berinvestasi lebih banyak pada energi terbarukan. Karena secara bertahap akan menghentikan penggunaan batu bara,” jelas Ani

Berdasarkan hasil pembahasan pada United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dalam COP26 di Glasgow, Inggris, diperkirakan Indonesia akan mencapai Na­tionally Determined Contribu­tion (NDC) dalam pengurangan CO2 lebih dari 42 persen. Den­gan kerja sama internasional akan membutuhkan 280 miliar dolar AS.

Untuk Indonesia, pembiayaan ini akan diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerbitan green sukuk dan juga membuka kemitraan dengan blended finance.

Dalam kesempatan tersebut, Ani juga berharap setiap forum internasional yang membahas tentang sustainability memberi­kan hasil yang baik.

“Jika tidak, maka kita akan membicarakan forum keberlan­jutan di banyak tempat berbeda. Tapi tetap menambah CO2 dan kita menciptakan situasi yang lebih buruk bagi dunia,” katanya.

Menurutnya, setiap pertemuan harus mempunyai ambisi bahwa ada kemajuan yang perlu dicapai dan masalah yang harus disele­saikan.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan In­vestasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan bahwa Indonesia membutuhkan dana 100 miliar dolar AS atau Rp 1.500 triliun (kurs Rp 15.000 per dolar) untuk menyuntik mati PLTU batu bara.

Luhut mengatakan, sejatinya Indonesia mengandalkan dana dari Just Energy Transition Part­nership (JETP) senilai 20 miliar dolar AS atau setara Rp 300 triliun. Namun, dana tersebut dirasa kurang untuk mempensiunkan dini PLTU batu bara.

“Kami mengandalkan mereka (JETP), tapi kami akan mencoba mencari donor lain. Dan Anda tahu, rencana untuk mendukung ini karena besarnya kesenjangan. Jika Anda melihat kembali hasil G20 dan dana 20 miliar dolar AS. Menurut saya bisa mencapai 100 miliar dolar AS,” ungkap Luhut di Hotel Fairmont, Jakarta, dikutip Kamis (7/9).

Luhut mengakui, untuk dana 20 miliar dolar AS dari JETP hingga saat ini belum ada kemajuan. Pa­dahal untuk mencapai 100 miliar dolar AS, masih diperlukan tam­bahan 80 miliar dolar AS.

Kendati demikian, Pemerintah Indonesia sangat berkomitmen mempensiunkan PLTU batu bara, sehingga dana tersebut akan diusahakan.