Menteri Jadi Capres, Cawapres dan Timses, Awas Kabinet Terganggu

JAKARTA - Kinerja pemerintahan Presiden Jokowi yang tinggal 1 tahun lagi, bakal lebih berat. Sejumlah menteri di kabinet bakal disibukkan dengan urusan Pilpres 2024. Sebab, ada menteri yang maju sebagai Capres, Cawapres, hingga menjadi tim sukses (timses).

Menteri pertama yang menjadi kontestan Pilpres 2024, adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dia merupakan Capres yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang berasal dari  Partai Gerindra, Golkar, PAN, Partai Demokrat, dan empat partai non-parlemen yaitu Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan Partai Gelora Indonesia.

Di kubu Prabowo, ada juga sejumlah menteri di kabinet yang akan masuk sebagai Tim Pemenangan KIM. Mereka adalah Wamen BUMN Rosan Roeslani yang digadang-gadang jadi Ketua Timss KIM. Kemudian disebut-sebut akan masuk juga ke tim pemenangan yaitu Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Menkominfo Budi Arie Setiadi.

Selain Prabowo, menteri aktif yang dipastikan maju di Pilpres 2024 adalah Mahfud MD. Menko Polhukam itu, sudah resmi mendaftar sebagai Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo yang diusung PDIP, PPP, Perindo, dan Hanura. 

Di kubu Ganjar, selain Mahfud ada juga jajaran menteri yang masuk Tim Pemenangan Nasional (TPN Ganjar-Mahfud). Mereka adalah Wamenparekraf sekaligus politikus Perindo Angela Tanoesoedibjo, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani, dan mantan Gubernur Lemhanas Andi Widjajanto.

Selain itu, ada menteri yang merupakan Ketua Umum Partai. Mereka adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketum Partai Golkar, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang diketahui adalah Ketua Umum PAN. Dengan jabatannya sebagai pimpinan partai, tentunya Airlangga dan Zulhas juga akan sibuk kampanye, baik untuk Pilpres dan Pemilu Legislatif (Pileg) 2024.

Banyaknya menteri di Kabinet Indonesia Maju (KIM) dikhawatirkan bisa mengganggu kinerja pemerintah. Hal ini disampaikan Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil. Menurutnya, kinerja pemerintahan pasti akan terganggu jika ada menteri yang sibuk kampanye.

"Pasti mengganggu, namanya mereka ikut kontestasi politik pasti tidak akan maksimal kalau kemudian mereka di saat bersamaan mesti menjalankan tugasnya di pemerintahan sebagai pejabat publik," ungkap Fadli kepada Rakyat Merdeka (Tangsel Pos Group), Selasa (24/10/2023).

Fadli mengatakan masyarakat yang bakal menjadi korban, jika kinerja Kementerian tak maksimal. Ia pun meminta para menteri yang jadi Capres-Cawapres maupun timses, untuk mundur dari jabatannya. Sebab, bakal ada mekanisme reshuffle yang dapat dilakukan Presiden. Kecuali jika Presiden atau Wapres yang maju menjadi calon incumbent.

"Sebaiknya mereka menuntaskan masa jabatannya, biar bisa lebih fokus dalam menjalani kontestasi politik ketika sudah ditetapkan menjadi calon. Itu yang paling ideal menurut saya," ujarnya.

Apa tanggapan parpol dan pemerintah? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memastikan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sudah mengajukan cuti sebelum mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) hari ini.

"Izin cuti itu saya lihat ada beberapa tanggal tertentu, beliau meminta izin cuti juga sudah diajukan," ujar Dasco di Jakarta, Selasa (24/10/2023).

Ditanya soal cuti, Mahfud mengaku sudah mengantongi izin dari Presiden Jokowi.  Kemarin, dia datang langsung ke Istana Negara untuk menyampaikan surat cutinya. 

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini kemudian mengaku mendapat pesan dari Presiden, untuk tetap memperhatikan tugasnya sebagai menteri agar kinerja Kabinet Indonesia Maju (KIM) tetap berjalan dengan semestinya.

"Presiden setuju, yang penting tugas dijaga sebaik-baiknya," ungkap Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (24/10/2023).

Mahfud kemudian memastikan, statusnya sebagai Cawapres tidak akan mengganggu tugasnya dalam memimpin Kemenko Polhukam. Sebab, dia tidak mengambil cuti terlalu panjang. Sehingga, pekerjaannya di akan tetap termonitor dengan baik. 

"Saya sudah bilang ke presiden sementara saya nanti cuti seminggu sekali pada saat musim kampanye," pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Kantor Staf Presiden (KSP), Ade Irfan Pulungan menjelaskan urusan cuti sudah tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU). Namun, dia enggan merespons soal nasib pemerintahan jika para menteri sibuk kampanye. "Sebaiknya bertanya ke KPU," kelitnya saat dihubungi Rakyat Merdeka, Selasa (24/10/2023) 

Kapuspen Kemendagri, Yudia Ramli juga enggan menjelaskan soal kinerja kabinet jika ditinggal para menteri untuk kampanye. Namun, dia menjelaskan bahwa PKPU telah mengizinkan menteri maupun pejabat setingkat menteri untuk cuti.

"Sepanjang mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari Presiden," jelasnya kepada Rakyat Merdeka (Tangsel Pos Group) Selasa (24/10/2023). Dengan demikian, maka menurutnya tanggung jawab terhadap pemerintahan tetap ada di tangan kepala negara.