Pendukung Capres Saling Klaim Program Dana Abadi Pesantren

JAKARTA - Program Dana Abadi Pesantren, menjadi salah satu program unggulan pasangan bakal Calon Presiden (Capres) dan bakal Calon Wakil Presiden (Cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

Namun, menurut Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), program Dana Abadi Pesantren sudah berjalan sejak tahun 2022. 

Dana Abadi Pesantren, menjadi salah satu program Prabowo-Gibran jika terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Gibran saat deklarasi pencalonan bersama Prabowo di Gedung Indonesia Arena, Jakarta, Rabu (25/10). 

"Mohon izin Pak Prabowo, saya ingin membocorkan beberapa program unggulan. Dana abadi pesantren, ini adalah mandat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019," ujar Gibran.

Selain Dana Abadi Pesantren, pasangan dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) ini juga menyampaikan program kredit murah untuk milenial. Serta, program perlindungan ibu dan anak.

Ketua Fraksi PKB DPR Cucun Ahmad Sjamsurijal menilai, Gibran tidak mengetahui, saat ini Dana Abadi Pesantren sudah berjalan. Bahkan, akan mengalami peningkatan pada tahun 2024.

Tahun ini, lanjut dia, APBN sudah mengalokasikan Rp 250 miliar untuk Dana Abadi Pesantren yang diambilkan dari Dana Abadi Pendidikan. "Untuk tahun 2024, sudah dimasukkan dalam Undang-Undang APBN dan akan meningkat Rp 2 triliun, yang  diambilkan dari tambahan Dana Abadi Pendidikan Rp 15 Triliun,” ujar Wakil Ketua Badan Anggaran DPR dari  Fraksi PKB ini di Jakarta, Kamis (26/10).

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Prabowo-Gibran akan menyempurnakan program Dana Abadi Pesantren yang sudah ada saat ini. 

“Itulah, antara lain yang akan dilakukan Prabowo-Gibran. Kita kolaborasi untuk kebaikan,” ucap Dahnil kepada Rakyat Merdeka (Tangsel Pos Group) Sabtu (28/10).

Berikut wawancara dengan Cucun Ahmad Sjamsurijal mengenai hal tersebut.

Dana Abadi Pesantren, adalah salah satu program Prabowo-Gibran. Tanggapan Anda?

Dana Abadi Pesantren telah dijalankan sejak sekitar dua tahun lalu, berdasarkan Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Dana Penyelenggaraan Pesantren. Lahirnya Perpres Nomor 82 Tahun 2021, merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 18/2019 tentang Pesantren. 

Seperti apa prosesnya di parlemen waktu itu?

Kami di parlemen, kerap mendapatkan pertanyaan, apa output dan outcome pesantren bagi pertumbuhan ekonomi, jika APBN mengalokasikan dana untuk pesantren. 

Kami juga kerap dicibir, bahwa urusan negara ini, tidak hanya pesantren saja. Kami dicibir, tidak usah terlalu ngotot urus produk legislasi untuk pesantren.

Apakah Anda merasa, ini adalah program yang sudah diperjuangkan PKB?

Fraksi PKB sudah menyampaikan pandangannya tentang pentingnya Undang-Undang Pesantren dan Dana Abadi Pesantren di berbagai forum resmi DPR, seperti rapat Komisi VIII, rapat Badan Anggaran, hingga mengajukan draf Rancangan Undang-Undang Pesantren di Badan Legislasi. 

Di forum publik, Gus Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum PKB juga aktif meminta dukungan berbagai kalangan untuk menggolkan Undang-Undang Pesantren dan Dana Abadi Pesantren yang Alhamdulillah, akhirnya berhasil.

Bagaimana jika program ini menjadi salah satu unggulan Prabowo-Gibran?

Kami mempersilakan jika saat ini banyak pihak yang mengklaim berjasa terhadap Undang-Undang Pesantren atau Dana Abadi Pesantren. 

PKB tidak masalah?

Publik cerdas menilai, mana pihak yang benar-benar berjuang untuk kaum santri, mana pihak yang hanya ingin memanfaatkan suara santri demi kepentingan elektoral.