Bansos Tetap Jalan, Rakyat Butuh

JAKARTA - Usulan sejumlah pihak agar penyaluran bantuan sosial (bansos) ditunda hingga usai Pemilu, ditolak pemerintah. Pihak Istana memastikan akan terus menyalurkan bansos di sepanjang tahun 2024. Istana menyebut, rakyat butuh bansos untuk menghadapi situasi sulit.
Langkah pemerintah menyalurkan bansos sempat jadi polemik dan diprotes kubu Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3. Protes itu muncul setelah Ketum PAN yang juga Mendag Zulkifli Hasan “jualan” bansos dalam kampanyenya. Bahkan, sempat ada usulan agar penyaluran bansos ditunda sampai Pemilu selesai, meskipun kemudian diralat.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, Pemerintah tidak mungkin menunda pemberian bansos. Kata dia, Pemerintah harus tetap menjalankan program bansos karena masih ada keluarga miskin, yang sedang menghadapi situasi sulit akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok.

“Tujuan utama bansos adalah bantalan atau perlindungan sosial agar masyarakat atau keluarga miskin mampu bertahan menghadapi tekanan kenaikan harga pangan, sebagai dampak El Nino maupun gangguan rantai pasok yang berdampak pada kenaikan harga pangan global,” kata Ari melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Kamis (4/1/2024).

Ari menegaskan bansos adalah program afirmasi dari Pemerintah untuk rakyat yang dananya bersumber dari APBN dan telah disetujui bersama oleh Pemerintah dan DPR. “Jadi, tidak ada hubungannya dengan proses pemilu,” ungkapnya.
Ari memastikan target sasaran bansos sudah jelas, yakni Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang bersumber dari data-data sesuai nama dan alamat. “Pelaksanaan di lapangan juga terbuka untuk diawasi oleh berbagai pihak. Bahkan, Pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak, termasuk kalangan non-pemerintah, terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan,” ujar Ari.

Di tempat terpisah, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ikut menanggapi polemik bansos.
“Kalau ada orang yang ingin bansos BLT El Nino dihentikan, kita ingin ini dilanjutkan dan ditambah. Itu kira-kira,” kata Zulhas di Pasar Palmerah, Jakarta, Kamis.

Ketum PAN ini menegaskan Koalisi Indonesia Maju berkomitmen untuk melanjutkan semua program Presiden Jokowi. Soal tudingan telah melakukan politisi bansos, Zulhas menanggapi dengan santai.

“Mau beritain apa saja boleh, senang, ntar minggu depan saya tanggapin,” ujarnya

Sebelumnya, Zulhas yang sedang berkampanye di Jawa Tengah mendapat sorotan lantaran bicara soal bansos. “Yang kasih bansos dan BLT siapa? Yang suka sama Pak Jokowi angkat tangan. Pak Jokowi itu PAN, dan PAN itu Pak Jokowi, makanya kita dukung Gibran, cocok? Gibran itu siapa sih? Anaknya Pak Jokowi,” ujar Zulhas.

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengomentari polemik bansos. Kata dia, bansos itu dibeli dari pajak uang rakyat Indonesia. Bansos itu dari rakyat Indonesia yang sudah bisa bayar pajak kepada mereka yang belum sejahtera.
“Jangan pernah bansos diklaim sebagai bantuan pribadi karena itu bukan uang pribadi, itu uang rakyat yang dititipkan,” tegas Anies.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai, mengklaim bansos berasal dari dana pribadi merupakan tindakan tak etis dan harus diluruskan. Di masa pemerintahannya kelak jika terpilih, Anies menegaskan Bansos tidak akan dihentikan tetapi diubah jadi Bansos plus dengan ditambah dan pembekalan pelatihan.

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo ikutan berkomentar. Kata dia, bansos merupakan hak rakyat. Pemerintah wajib untuk memenuhinya.

“Jangan dipolitisasi, jangan dipolitisasi, karena itu haknya rakyat begitu ya, karena kan klaimnya biasa,” kata Ganjar, Rabu (3/1/2024).
Permintaan Ganjar berdasarkan realita di lapangan, bahwa banyak pihak yang mengklaim bansos sebagai bentuk perhatian mereka terhadap rakyat. Ganjar setuju dengan pembagian bansos lebih besar dari biasa. Sebab, kondisi masyarakat saat ini memang sedang susah.
Akan tetapi, masyarakat harus diberi pemahaman bahwa bantuan itu merupakan hak mereka. Bukan jasa dari pihak tertentu yang saat ini sedang berlaga dalam Pileg dan Pilpres 2024.

Warganet ikut mengomentari polemik bansos. Pemilik akun @firmanyursak menilai pembagian bansos ini memang rawan dijadikan bahan jualan politik di masa kampanye. Karena itu, rakyat harus pintar-pintar dalam menerima informasi.
Ia teringat kebijakan pembagian bansos di DKI Jakarta di saat Covid-19. “Zaman Mas Anies jadi Gubernur, Bansos gak pernah disebut bantuan Gubernur atau bantuan Anies. Tapi bantuan/bansos Pemprov DKI Jakarta,” ujarnya.

Akun @sophiamundsens menyampaikan hal serupa. “Edukasi soal ini agaknya perlu dimasifkan lagi. Di banyak tempat tidak sedikit orang yang masih kemakan isu kalau bansos itu cuma bisa ada oleh Paslon Prabowo-Gibran. “Sementara Paslon lain bakal mengurangi dan hilangin,” kicaunya.
Akun @aparlan heran politisasi bansos masih terjadi padahal sudah 25 tahun reformasi.

“Sudah 25 tahun Reformasi, tapi mengapa konsep kewajiban negara dan uang rakyat dan uang APBN itu gak dipahami jutaan rakyat kebanyakan ya,” ujarnya.