Jokowi: Kalau Bisa Tahan Alhamdulillah, Kalau Tidak?

JAKARTA - Kondisi global yang bergejolak memberi pengaruh pada stabilitas harga minyak dunia yang mengalami kenaikan. Namun hingga kini, Indonesia masih tetap menahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Presiden Jokowi mengatakan, Indonesia mampu menahan kenaikan harga BBM karena ditopang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Jika bisa (menahan) ya Alhamdulillah. Itu baik, artinya rakyat tidak terbebani,” ujar Jokowi di Istana Negara, kemarin.

Namun, Jokowi tidak bisa memastikan, sampai berapa lama negara sanggup menahan harga BBM dengan mengandalkan alokasi anggaran APBN.

Eks Wali Kota Solo itu menyebut, alokasi subsidi yang diberikan negara dari APBN saat ini jumlahnya sudah cukup menguras kocek negara.

“Cari negara mana yang memberikan subsidi itu hingga Rp 502 triliun. Ini gede sekali. Tapi apakah angka Rp 502 triliun ini masih terus kuat bisa kita pertahankan?” tanya Kepala Negara.

Menurutnya, subsidi ini membengkak karena alokasi yang diberikan mengikuti harga kenaikan global. Terutama, untuk subsidi seperti BBM.

“Kita sekarang harus menahan harga Pertalite, gas, dan listrik,” ingatnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta jajarannya terus waspada. Jika negara harus mengurangi subsidi, otomatis bakal terjadi kenaikan harga energi di masyarakat.

Soalnya, saat ini sudah terjadi kenaikan harga BBM di banyak negara di dunia. “Negara lain sudah naik sampai dua kali lipat semuanya,” paparnya.

Jokowi juga sudah melakukan diskusi dengan para pimpinan lembaga negara. Dia membahas informasi terkait kondisi perekonomian nasional saat ini, termasuk sumber pendapatan negara.

“Kami menyampaikan kepada beliau-beliau mengenai fakta-fakta itu, angka-angka itu. Kalau kita masih ada income negara dari komoditi. Dari komoditas itu masih baik ya kita jalani, tapi kalau nggak?” cetus Jokowi.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan telah menaikkan alokasi subsidi energi tahun 2022 menjadi 34 miliar dolar AS atau sekitar Rp 502 triliun.

Kenaikan subsidi terhadap BBM yang semula Rp 170 triliun, kini sudah mencapai Rp 502 triliun.

Tujuannya, untuk menjaga harga BBM dan tarif listrik di tengah kenaikan harga energi global dan depresiasi rupiah.

Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menjelaskan, peningkatan alokasi itu diperlukan selain untuk menstabilkan harga energi, juga menjaga daya beli masyarakat.

Hal tersebut bisa membantu menjaga inflasi di ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini relatif rendah, pada angka 4,94 persen bulan lalu. Bank Indonesia juga mengatakan, ini memberikan ruang untuk menunda kenaikan suku bunga.

“Anggaran subsidi mengasumsikan penjualan solar bersubsidi sepanjang tahun akan mencapai 14,9 kiloliter (kl) dan penjualan Pertalite sebesar 23,1 kl. Tetapi volume penjualan saat ini telah mencapai sekitar level tersebut,” bebernya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Pertamina mengatur penjualan agar BBM subsidi hanya diberikan kepada mereka yang berhak. Mengingat, penjualan sudah mencapai batas yang ditentukan.

“Makanya kami meminta kepada Pertamina mengontrol (volume penjualan) agar APBN tak mendapat tekanan tambahan,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menyatakan, Pemerintah terus berupaya agar inflasi tidak tinggi dan menjaga harga di sektor energi dan pangan.

Dia mengatakan, Pemerintah belum berencana menaikkan harga BBM bersubsidi. Hingga saat ini, Pemerintah masih mengevaluasi perkembangan ekonomi global yang menyebabkan melambungnya harga minyak.

Saat ditanya soal pernyataan Presiden Jokowi kerap menyinggung besarnya subsidi BBM, Arifin menyebut, Pemerintah berharap eskalasi global dapat mereda supaya harga minyak kembali turun.

“Jangan sampai menjadi resesi, kemudian semua jatuh, tak ada pertumbuhan,” tandas Arifin. (rm.id)