Jukir Banyak Yang Meresahkan

JAKARTA - Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya bersiap menertibkan juru parkir (jukir) liar di DKI Jakarta. Sebab, sikap jukir liar yang memaksa, bahkan terkadang menggunakan kekerasan untuk mendapat uang parkir, dianggap sudah masuk ranah pidana. Masyarakat diminta pro aktif melaporkan pelanggaran tersebut.
Direktur Lalu lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman menyatakan, pihaknya mendukung langkah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, yang memerintahkan Dinas Perhubungan (Dishub) dan Kasatpol PP DKI Jakarta memulai penert­iban Jukir liar di area minimar­ket. Dia memastikan, Kepolisian Lalu lintas (Polantas) akan ikut membantu menertibkan jukir liar, yang kerap meresahkan warga.
“Tanggung jawab kita bersama, untuk melakukan itu (penertiban). Siapa pun, masyarakat bisa melakukan pengawasan, kalau merasa dirugikan lapor­kan kepada pihak kepolisian,” ujar Latif di Jakarta, Jumat (10/5/2024).
Menurutnya, sikap jukir li­ar yang kerap memaksa atau memalak konsumen pertokoan atau minimarket demi bayaran, masuk dalam ranah pidana. Sebagai penegak hukum, lanjut Latif, pihaknya tidak akan ting­gal diam terhadap perbuatan yang merugikan orang lain.
“Sikap kami tegas. Polantas pasti akan mendukung, akan ikut apa yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda). Masalah ket­ertiban ini akan kita laksanakan, kami akan mem-backup ke­giatan (penertiban jukir liar) tersebut,” tegasnya.

Sebelumnya, Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi menegaskan, jukir liar di minimarket di DKI Jakarta bakal ditertibkan. Menurut dia, aksi tersebut di­lakukan, untuk memberikan ke­nyamanan kepada masyarakat.

“Kantong-kantong parkir yang disediakan minimarket, bebas biaya alias gratis (untuk pengunjungnya). Sebab itu, perbuatan menarik uang parkir, seperti yang dilakukan oleh jukir liar tidak bisa diterima,” cetusnya.
Terpisah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Rany Mauliani menilai, rencana Pemda DKI menertibkan jukir liar patut diapresiasi. Namun, politisi Fraksi Gerindra ini me­minta, proses penertiban dilaku­kan dengan bersinergi dengan pengelola minimarket.

Caranya, sambung Rany, men­empatkan pegawai yang bertugas menjaga kendaraan pelanggan di area parkir. “Pihak pengelola minimarket bisa berkoordinasi dengan Dishub DKI Jakarta, un­tuk (menempatkan) jukir resmi yang bertanggungjawab di lahan parkir,” ujarnya.
Di media sosial X, aksi bersih-bersih jukir liar di DKI Jakarta menuai beragam pendapat. Banyak yang mendukung, tapi ada juga yang meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) bersikap bijaksana dalam melakukan penertiban.

“Tertibkan. Jukir liar adalah salah satu hal yang bikin saya malas ke minimarket. Sudah jelas gratis, malah bayar. Kerjanya juga cuma tiup pluitan doang. Tapi, kalau helm kita hilang, langsung belaga pilon nggak mau tanggung jawab,” cuit akun @silfanierasti12.
Akun @sigittricahyono juga mendukung adanya penertiban. Dia pun mengungkapkan pen­galamannya menghadapi jukir liar, mendapati jukir yang meminta uang dengan tinda­kan memaksa atau kekerasan verbal.

“Kebanyakan jukir liar adalah preman. Jadi, membayar mereka sama saja melegalkan preman­isme,” tulisnya.
Akun @aminoto7 mempu­nyai pendapat berbeda. Dia mengingatkan, jukir liar um­umnya dibekingi oleh tokoh wilayah atau organisasi tertentu. Menurutnya, bila mau menertib­kan jukir liar hingga ke akarnya, yang ditindak jangan hanya pelaku di lapangan.
“Nih ya, jukir liar itu berani karena ada beking. Kira-kira, berani tindak tegas bekingnya nggak, beh? Umumnya, jukir ini kan ada sistem setoran juga,” imbuhnya.

Sementara itu, qkun @BeachAncol berpendapat, tidak semua jukir liar buruk. Dari pengalamannya, dia pernah menemui jukir liar yang ker­janya totalitas.
“Tidak semua jukir liar ber­masalah. Ada juga yang beneran menjaga kendaraan kita, yang sedang parkir dari tangan jahil dan nggak bertanggungjawab. Bahkan, ada yang saat siang menutupi jok motor dengan kardus, agar jok tidak panas,” ungkapnya.