Program Prabowo-Gibran Makan Gratis Pendidikan Gratis Perlu Duit Gede

JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto terus menggodok strategi agar program makan gratis dan pendidikan gratis bisa terealisasi. Pasalnya, program tersebut punya tantangan besar untuk merealisasikannya. Salah satunya, soal anggaran.

Sejak kampanye, Prabowo berkali-kali menggaungkan soal makan gratis dan pendidikan gratis sebagai program prioritasnya. Janji ini kembali diulang saat Menteri Pertahanan itu resmi dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2024.

Dalam wawancara bersama TV One pertengahan pekan lalu, Prabowo kembali menegaskan soal komitmennya tentang 2 program prioritasnya. Salah satunya, soal makan siang gratis yang kemudian diubah namanya menjadi makan bergizi gratis. 

Eks Danjen Kopassus itu mengakui, anggaran yang dibutuhkan buat makan gratis tidaklah sedikit. Namun, dia optimis postur APBN masih sanggup menyiapkan budget buat makan gratis. 

"Kita sudah hitung kemampuan negara kita, dan kita mampu," ujar Prabowo. 

Selain makan gratis, Prabowo juga ingin biaya pendidikan SD sampai SMA gratis. Ia juga mengkritik pendidikan tinggi yang mematok biaya mahal. Menurut dia, pendidikan adalah tanggung jawab negara, dan karena itu mestinya gratis. Prabowo berjanji akan bekerja keras untuk bisa mewujudkan pendidikan tinggi gratis saat resmi menjadi presiden kelak. 

Lalu dari mana anggaran untuk menjalankan program tersebut? Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN), Budiman Sudjatmiko mengatakan, saat ini pihaknya tengah menghitung ulang biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program makan gratis. Kata dia, pada saat kampanye program ini diperkirakan akan membutuhkan anggaran hingga Rp 400 triliun. 

Namun, setelah dihitung ulang ternyata bisa dipangkas hingga setengahnya. "Kami lagi menghitung," kata Budiman, dalam keterangannya, Minggu (26/5/2024). 

Eks politisi PDIP ini mengatakan, pemangkasan anggaran itu bisa dilakukan dengan cara mengutamakan produk-produk makanan yang diproduksi dari desa-desa di sekitar lokasi pelaksanaan makan bergizi gratis. Dengan strategi itu, maka tidak ada kebutuhan untuk mengimpor bahan makanan dari luar negeri. Pilihan ini, kata dia, juga mampu menggenjot ekonomi di pedesaan. 

Presiden Jokowi pun telah ancang-ancang. Eks Walikota Solo itu memasukkan program unggulan Prabowo dalam Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RKP-RAPBN) di 2025. 

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan, hal tersebut merupakan bentuk komitmen dan dukungan Jokowi untuk transisi ke pemerintahan selanjutnya. Jadi, begitu Prabowo dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober nanti, Prabowo bisa langsung menjalankan janji kampanyenya. 

Salah satu program unggulan Prabowo-Gibran adalah makan gratis untuk 82,9 juta anak sekolah, santri, dan ibu hamil. Kisaran anggaran untuk program ini sebesar Rp 450 triliun per tahun. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR awal pekan lalu, menjelaskan RAPBN 2025 telah dirancang belanja untuk program prioritas pemerintahan mendatang. Di antaranya terkait dengan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial. Total nilai anggaran untuk empat program prioritas itu sekitar Rp 1.906,4 triliun. 

Ia juga menjelaskan rencana Pemerintah meningkatkan alokasi anggaran pendidikan pada tahun pertama pemerintahan Prabowo diproyeksikan mencapai Rp 708,2 triliun-Rp 741,7 triliun. Angka itu lebih tinggi dari alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2024, yakni sebesar Rp 665 triliun. 

Salah satu program unggulan baru yang disiapkan untuk sektor pendidikan nasional ialah peningkatan gizi anak sekolah. Sementara program-program lain yang disiapkan untuk pendidikan nasional tidak jauh berbeda dengan program yang disiapkan pada tahun ini. 

Pemerintah berencana melakukan penguatan mutu sekolah, perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan angka partisipasi kasar PAUD dan perguruan tinggi, hingga penguatan kualitas tenaga pengajar. 

Sri Mul mengaku, terus membahas program unggulan Prabowo dengan dengan tim Prabowo. 

"Agar yang kita tuangkan akan bisa sedapat mungkin memasukkan seluruh aspirasi sehingga pemerintah baru programnya dan prioritas pembangunannya tetap bisa berjalan tanpa harus menunggu waktu," kata Sri Mul. 

Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) R. Haidar Alwi menyarankan program makan gratis tidak sepenuhnya dibebankan ke APBN. Pemerintah dapat meminta partisipasi BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan swasta. 

"BUMN dan swasta bisa dilibatkan untuk membiayai program makan siang gratis,” kata Haidar. 

Haidar menilai, APBN bisa jebol kalau dipaksakan untuk membiayai makan gratis. Pasalnya, program itu ditaksir menghabiskan anggaran ratusan triliun rupiah per tahun. 

Menurutnya, program makan siang gratis jangan sampai mengorbankan anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, serta subsidi energi dan perlindungan sosial. Jangan pula, kata dia, mencari sumber pendapatan lain dengan cara menaikkan pajak karena berpotensi menciptakan masalah baru.