Jokowi Persilakan KPK Usut Kembali Kasus Korupsi Bansos Presiden Yang Merugikan Negara Rp125M

KALTENG - Presiden Jokowi menanggapi soal langkah KPK yang akan mengusut kembali kasus dugaan korupsi bantuan sosial atau bansos presiden tahun 2020. Jokowi mempersilahkan lembaga anti rasuah itu untuk memproses secara hukum.

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat melakukan kunjungan kerja di RSUD Tamiang Layang, Barito Timur, Kalimantan Tengah (Kalteng), Kamis (27/6/2024).

"Ya, itu saya kira tindak lanjut dari peristiwa yang lalu ya. Silakan diproses hukum sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh aparat hukum," kata Jokowi, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Sebelumnya, KPK menyatakan tengah memulai penyidikan kasus dugaan korupsi bansos presiden tahun 2020. Tindak pidana dugaan korupsi tersebut terjadi saat pandemi Covid-19.

Kasus ini merupakan pengembangan dari korupsi yang melibatkan mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara.

“Jadi waktu OTT Juliari itu banyak alat bukti yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani. Lalu diserahkan ke penyelidikan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (26/6/2024).

KPK terus melakukan pendalaman dari berbagai temuan yang diperoleh. Ujungnya, lembaga antikorupsi mulai mengusut pengadaan bansos presiden tersebut.

Terdapat keterkaitan antara kasus ini dengan kasus penyaluran untuk keluarga penerima manfaat (KPM) pada program keluarga harapan (PKH) 2020-2021 di Kemensos. Bansos PKH terkait penyaluran, sedangkan bansos presiden terkait pengadaan. 

Tessa Mahardhika menyebut kerugian negara atas kasus tersebut mencapai Rp125 miliar. Meski demikian, ia menegaskan angka kerugian negara tersebut masih terus dihitung dan berpotensi bertambah.