PPDB di Tangerang Diduga Ada Kecurangan, Pengamat Desak Aparat Agar Menindak Tegas!

TANGERANG - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Banten 2024, diselimuti dengan adanya dugaan kecurangan, tanpa terkecuali di Kota Tangerang. Hal tersebut diperkuat dengan adanya kejanggalan di beberapa SMA.

Pengamat politik dan kebijakan publik, Adib Miftahul, mendesak aparat penegak hukum agar serius dalam menangani dugaan kecurangan pelaksanaan PPBD tersebut, sebab ada temuan kejanggalan di beberapa SMA seperti SMAN 12, SMAN 3, dan SMAN 13 Kota Tangerang.

“Di tiga sekolah di wilayah Timur saya memiliki data anak yang dinyatakan tidak diterima atau ditolak sistem, namun pada kenyataannya diduga turut serta dalam pelaksanaan MPLS,” kata Adib, Selasa (16/7/2024).

Sekolah-sekolah yang diduga melakukan kecurangan itu, disebut seringkali memasukkan siswa yang sebelumnya sudah dinyatakan tidak lolos.

“Yang parah sebagai salah satu contoh, di SMAN 12, berdasarkan data yang kami dapat dari teman-teman pergerakan dan aktivis, di setiap tahun SMAN 12 disinyalir kerap kali mengakomodir siswa yang dinyatakan tidak diterima oleh sistem,” jelasnya.

Adib juga mengklaim bahwa dirinya memiliki data di beberapa sekolah lainnya yang diduga melakukan hal serupa.

“Hampir rata-rata modusnya sama, menerima siswa di luar ketentuan yang sudah ditetapkan, untuk wilayah Barat ada SMAN 8, SMAN 15, dan SMAN 11,” lanjut Adib.

Menurut Adib, ada juga oknum aparat penegak hukum hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang ikut bermain dalam kecurangan PPDB tersebut.

Oknum-oknum tersebut diduga turut mengambil keuntungan dari kecurangan titip menitip siswa, sehingga sulit untuk mengatasi permasalahan tersebut hingga membawanya ke meja hijau.

“Paling maksimal dilakukan pemanggilan, itu pun tidak ada tindak lanjut dari pemanggilan tersebut sehingga patut diduga ada tawar menawar di sana,” ucapnya.

Atas hal tersebut, Forum Aliansi Aktivis Tangerang (Fortang), berencana akan menggelar aksi unjuk rasa terkait pelaksanaan PPDB di Kota Tangerang pada Rabu (17/7) besok. Mereka mendesak aparat agar tegas dalam menindak dugaan kecurangan yang terjadi.

“Ayuklah kasihan ini warga yang kurang mampu butuh sekolah. Pungli PPBD ini mirip kentut, bau dan tindakannya ada, tapi susah diungkap, maka butuh penegakan serius,” tegasnya.