PKB Solid Dipimpin Muhaimin, Dijamin Tidak Akan Ada Muktamar Tandingan

JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memastikan solid di bawah kepemimpinan Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Dipastikan, tidak ada muktamar tandingan, selain yang sudah dijadwalkan pada 24-25 Agustus 2024, di Bali.

“Ini bukan ormas. Jadi sekali lagi, kami tegaskan, tidak ada Muktamar PKB di luar muk­tamar yang akan diselenggarakan di Bali,” tegas Ketua Steering Committee Muktamar PKB, Faisol Riza, di Jakarta, kemarin.

Dia memastikan, muktamar adalah agenda partai yang wa­jib dilakukan. Ini, bagian dari tanggung jawab partai terha­dap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. “Sebagai partai politik, harus melaksanakan muktamar, sebagaimana juga diamanat­kan setiap muktamar maupun konstitusi, AD/ART yang kami putuskan di muktamar,” ujarnya.

Meski Faizol tetap memper­silakan pihak-pihak yang mau menggelar muktamar tandingan. Namun, tegasnya, dipastikan ilegal alias inkonstitusional se­cara hukum, karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik. “Mungkin memakai Undang-Undang Ormas. Bagi kami, itu benar-benar inkonsti­tusional,” jelasnya.

Secara teknis, Faizol menyebut Muktamar PKB nanti akan dihadiri Presiden Joko Widodo maupun Presiden terpilih Prabowo Subianto. “Kami juga mengundang seluruh ketuaumum partai yang insya Allah semua akan hadir di Bali, se­bagaimana undangan yang kami kirimkan. Undangan ke­pada semua DPW, DPC (Dewan Pimpinan Wilayah, Cabang) sudah disampaikan,” ujarnya.

Selain itu, sebanyak 65 pimpinan partai politik yang tergabung dalam Centrist Democrat International atau CDI juga turut diundang PKB ke acara tersebut.

Sebelumnya, beredar kabar Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Yahya Cholil Staquf mengung­kapkan adanya masukan ratusan kiai yang mengusulkan adanya Muktamar Luar Biasa (MLB) PKB.

Usulan itu, disarikan usai pertemuan ratusan kiai di Tebuireng, Jombang Senin (12/8/2024). Intinya, para kiai meminta PBNU memperbaiki PKB, yang diang­gap sudah melenceng dari tujuan awal pembentukannya oleh NU.

"Ya ada suara dikit-dikit lah (Muktamar Luar Biasa). Tapi sekali lagi, PBNU tidak dalam posisi itu. PBNU paling-paling nanti cuma menyatakan kalau PKB sudah melenceng. Nanti tinggal bagaimana tanggapan internal PKB," ujar pria yang akrab disapa Gus Yahya ini, di Surabaya, Selasa (13/8/2024).

Gus Yahya yang menggelar konferensi pers terkait permin­taan ratusan kiai PBNU untuk memperbaiki PKB di kediaman Rais Aam, KH Miftachul Akhyar di Surabaya menyatakan, PBNU tidak dalam posisi menentu­kan Muktamar PKB, terma­suk menggelar Muktamar Luar Biasa PKB.

PBNU, kata Gus Yahya, hanya akan menjalankan fungsinya dalam kaitannya dengan PKB. Dia analogikan fungsi PBNU dalam hal ini sebagai orang tua yang mengingatkan anaknya, jika sudah salah jalan. "Kalau mereka (PKB) menolak, ya tang­gung sendiri risiko politiknya. Ini kan mekanisme normal saja, kayak begitu," tambahnya.