Jadi Korban Kejahatan Di Jakarta, 1.113 Orang Telantar Dipulangin Ke Kampung

JAKARTA - Pada September 2024, Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta bekerja sama dengan Perum Damri telah memulangkan 1.113 orang telantar ke kampung halamannya masing-masing. Mereka mayoritas korban kejahatan.

Kepala Dinsos DKI Jakarta, Premi Lasari mengungkapkan, daerah tujuan ribuan orang telantar tersebut, yakni Lampung, Tasikmalaya, Cilacap, Semarang dan Surabaya.

Premi merinci, pemulangan orang telantar pada Januari sebanyak 88 orang, Februari 128 orang, Maret 127 orang, April 111 orang, Mei 138 orang, Juni 107 orang, Juli 149 orang, Agustus 137 orang dan September 128 orang.

“Proses identifikasi dan veri­fikasi (pengecekan dan pereka­man sidik jari), pendataan dan dokumentasi orang telantar di­lakukan terlebih dahulu sebelum dipulangkan ke daerah asal,” kata Premi, Rabu (2/10/2024).

Setelah itu dilakukan ases­men yang melibatkan Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial dan Petu­gas Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial (Satgas P3S).

“Kemudian kami membuat Surat Pengantar ke Dinsos Pemerintah Daerah tujuan dan tiket kendaraan. Setelah itu, kami mengantarkan mereka ke pool bus sesuai tujuan pemulangan dan jadwal keberangkatan” ujarnya.

Untuk diketahui, kriteria orang telantar yang dapat diberi­kan layanan pemulangan, yakni telantar karena korban penipuan, korban tindak kriminal (seperti hipnotis, kecopetan dan lain-lain), korban yang dijanjikan pekerjaan tapi tidak dibayar dan sejenisnya.

Premi berharap, adanya pemu­langan orang telantar ini, bukan hanya sekadar langkah adminis­tratif, tetapi bentuk nyata dari kepedulian sosial dan tanggung jawab bersama dalam mencip­takan kota yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

“Sehingga dapat mewujudkan ketertiban bagi lingkungan Ja­karta,” ucapnya.

Demi menjaga kenyamanan warga Jakarta, Dinsos DKI Ja­karta gencar menjangkau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Melalui Satgas Pelayanan, Pengawasan dan Pengen­dalian Sosial (P3S) dan Suku Din­sos di lima wilayah, secara rutin melakukan monitoring wilayah.

Seperti pada Minggu (22/9/2024) pukul 21.00 WIB di Jalan Hj Na­man, Duren Sawit, Jakarta Timur (Jaktim) Satgas P3S mengamankan PPKS yang menjadi pengemis cacat. Awalnya, pengemis tersebut mengaku kakinya buntung. Namun setelah dilakukan asesmen oleh petugas, pengemis tersebut mengaku bahwa hal itu hanya modus. Kaki pengemis tersebut tidak bun­tung, melainkan dilipat di dalam celana yang digunakan berlapis.

“Dia mengaku melakukan ak­sinya dengan mencontoh penge­mis serupa dari sebuah chan­nel di YouTube,” ungkap Premi.

Selanjutnya, pengemis terse­but dibawa untuk didata dan diberikan pembinaan dasar di Panti Sosial Bina Insan (PSBI) Bangun Daya 2 Cipayung, Jak­tim untuk diberikan layanan dan bimbingan sosial lebih lanjut. Langkah ini berdasarkan Pergub nomor 169 Tahun 2014 tentang Pola Penanganan PMKS.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Ja­karta Dwi Rio Sambodo mengapresiasi tindakan Dinsos DKI Jakarta dalam memulangkan orang telantar.

“Langkah ini menunjukkan kepedulian Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terhadap mereka yang membutuhkan. Namun, kita juga perlu mempertimbangkan beberapa hal penting,” kata Rio kepada Redaksi, Kamis (3/10/2024).

Menurut Ketua PDI Perjuangan Jaktim ini, efektivitas pemulangan orang telantar sangat bergantung pada dukungan yang diberikan di daerah asal.

“Tanpa adanya program yang jelas di kampung asal, seperti akses pendidikan dan peluang kerja, maka ada risiko tinggi bahwa mereka akan kembali lagi ke Jakarta,” ujarnya.

Rio menuturkan, Jakarta sebagai parameter pusat pereko­nomian nasional dan pusat bisnis global masih menjadi magnet bagi warga daerah lain untuk mengadu nasib. Karena itu, dia mendorong semua Pemerintah Daerah (Pemda) untuk meru­muskan penguatan sektor-sektor kesejahteraan dan ekonomi.

“Kami mengharapkan ke de­pan bahwa optimalisasi peng­gunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta juga memprioritaskan kesejahteraan warga, karena di Jakarta gap ketimpangan sosial masih tinggi,” harapnya.

Rio menilai, untuk mengatasi permasalahan ini secara komprehensif, penting bagi selu­ruh stakeholder untuk bersama-sama mengidentifikasi akar masalah. Selain itu, antar Pemda melaksanakan kolaborasi dan integrasi agar persoalan ini dapat diselesaikan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan.

Rio yakin, banyak pendatang ke Jakarta karena ingin mencari kehidupan yang lebih baik. Jika daerah asal mereka mendapatkan dukungan untuk berkembang, kemungkinan besar warga dari luar Jakarta akan memilih untuk tetap tinggal di daerahnya.

“Hal ini tentunya menjadi potensi besar dalam pembangunan daerah jika dimaksimalkan dengan baik melalui program tepat sasaran,” bebernya.

Langkah-langkah konkret yang bisa diambil, papar Rio, pengembangan ekonomi melalui investasi infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja di daerah. Kemudian, program pelatihan un­tuk meningkatkan keterampilan dan daya saing agar dapat mem­peroleh pekerjaan yang layak. Selanjutnya, dukungan sosial yang berkelanjutan seperti ban­tuan kesehatan, harus diberikan agar mereka dapat membangun kehidupan yang lebih baik.

Rio mengatakan, butuh pendekatan komprehensif untuk menangani masalah orang telantar dan pendatang di Jakarta.

“Dengan dukungan yang te­pat, baik di daerah asal maupun di Jakarta, kita dapat meningkatkan keadilan sosial dan ke­sejahteraan masyarakat secara merata di seluruh Indonesia,” tandasnya.