Pakistan Kewalahan Hadapi Banjir

PAKISTAN - Pemerintah Pakistan kewalahan menangani warga korban banjir akibat hujan muson. Para pengungsi di Negara di Asia Selatan itu menjerit kekurangan pasokan pangan, pakaian dan obat-obatan.

Ribuan pengungsi pun berupaya mencari bantuan kemanusiaan dari berbagai pihak. Saat tim BBC International mengunjungi kawasan lembah Manoor di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, kemarin, mereka dititipi surat permohonan bantuan dari warga yang mengungsi di bantaran sungai. Bangunan dan rumah di kawasan tersebut ambruk akibat diterjang banjir.

Kami membutuhkan pasokan makanan, pakaian serta obat-obatan. Jembatan kami runtuh, kami tidak punya apa-apa lagi sekarang,” demikian jerita pilu korban banjir di Lembah Manoor.

Angka kematian akibat banjir di Pakistan mencapai 1.033 jiwa. Jumlah itu terhitung sejak Juni 2022 berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Nasional (NDMA) Pakistan.

Seperti dilansir AFP, Minggu (28/8), disebutkan, sudah 119 orang meninggal dunia dalam 24 jam terakhir akibat banjir karena hujan muson. NDMA menyebutkan, lebih dari 2 juta hektare tanaman yang siap panen musnah, 3.451 kilometer (km) jalanan rusak, dan 149 jembatan hancur.

Pemerintah Pakistan juga meminta bantuan komunitas internasional untuk meringankan beban korban banjir. Menteri Luar Negeri Pakistan Bilawal Bhutto-Zardari berharap, lembaga keuangan seperti Dana Moneter Internasional (IMF) memperhitungkan dampak ekonomi.

Saya belum pernah melihat kehancuran dalam skala ini. Saya merasa sangat sulit untuk mengungkapkan dengan kata-kata. Ini luar biasa,” ujar Bhutto-Zardari dalam sebuah wawancara dengan Reuters, kemarin.

Dia menambahkan, banyak lahan tanaman yang siap panen telah musnah akibat banjir. Padahal, hasil panen tersebut adalah sumber pendapatan mayoritas warganya.

“Jelas ini akan berpengaruh pada situasi ekonomi secara keseluruhan,” ujarnya.

Sebelum diterjang banjir, kondisi Pakistan sedang tidak baik. Negara Asia Selatan itu sudah berada dalam krisis ekonomi, menghadapi inflasi yang tinggi, mata uang yang terdepresiasi dan defisit transaksi berjalan.

Pekan ini, IMF akan memutuskan apakah akan mengelu￾arkan 1,2 miliar dolar AS (Rp 17,8 triliun) sebagai bagian dari program bailout (dana talangan) Pakistan tahap ketujuh dan kedelapan.

“Ke depan, saya berharap tidak hanya IMF, tetapi komunitas internasional dan badan-badan internasional mau membantu kami bangkit dari bencana ini,” lanjut Bhutto-Zardari.

Pemerintah Pakistan sebelumnya telah mengumumkan keadaan darurat untuk menangani banjir musim hujan ini. Para pejabat setempat mengatakan, banjir tahun ini sebanding dengan banjir 2010, yang tercatat sebagai yang terburuk ketika sedikitnya 2.000 orang tewas dan nyaris seperlima wilayah Pakistan terendam banjir.

Pakistan berada di urutan kedelapan dalam Indeks Risiko Iklim Global, daftar yang disusun LSM lingkungan Germanwatch dengan memasukkan negara-negara yang dianggap paling rentan terhadap cuaca ekstrem yang dipicu perubahan iklim.

WNI Aman

Melihat situasi terkini di Pakistan, Kementerian Luar Negeri Indonesia berkordinasi dengan Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) di Islamabad dan Konsul Jenderal RI di Karachi.

Berdasarkan informasi dari Direktur Pelindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu Judha Nugraha, tidak ada Warga Negara Indonesia (WNI) yang terdampak banjir besar di Pakistan.

Judha mencatat, sekitar 1.267 WNI menetap di Pakistan. Mayoritas tinggal di Islamabad, Karachi, Rawalpindi, Sialkot, Gujrat, dan Peshwar.

Sejauh ini pihak KBRI Islamabad dan KJRI Karachi sudah mengirimkan imbauan kepada WNi di sana agar selalu waspada dan siaga.

WNI diminta untuk terus memantau informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Pakistan dan Badan Meteorologi Pakistan,” terang Judha, kemarin.

Dia mengimbau agar WNI menunda perjalanan ke lokasi rawan bencana, dan menghubungi otoritas setempat serta perwakilan RI jika terjadi situasi darurat. Nomor hotline KBRI Islamabad +92 345 8571989, dan hotline KJRI Karachi: +92 300 0340346.