Program Sekolah Swasta Gratis Di Jakartal Bisakah Tepat Sasaran Dan Berkualitas

JAKARTA - Program sekolah swasta gratis di Jakarta mendapat respons positif. Meskipun begitu, program ini mendapatkan catatan, agar tepat saran dan berkualitas.

Wakil Ketua DPRD Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, angga­ran sekolah swasta gratis untuk 2025 direncanakan sebesar Rp 1,7 triliun. Anggaran tersebut bakal dialokasikan melalui Ang­garan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta.

Ia menjelaskan, anggaran sekolah swasta gratis cukup besar, karena banyak anak tidak mampu yang terpaksa masuk seko­lah swasta. "Akhirnya mereka nunggak. Akhirnya mereka putus sekolah, kita cari solusi," kata Ima di Gedung DPRD Jakarta, Selasa (8/10/2924).

Ima menjelaskan, program ini rencananya diterapkan di sekolah swasta jenjang SD, SMP, dan SMA. Dia menambahkan, jumlah sekolah masih dihitung dan bukan dari sekolah-sekolah menengah atas. "Yang pasti, sekolah-sekolah menengah bawah yang hampir ada di setiap kelurahan, setiap kecamatan," ujar dia.

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang baru ditun­juk sebagai Sekretaris Komisi E DPRD Jakarta, Justin Adrian menjelaskan, program sekolah swasta gratis sudah menjadi target Pemerintah Provinsi Jakarta dan DPRD Jakarta. Namun, teknis pelaksanaannya masih dibahas.

Sementara Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim menyebut, program ini adalah bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah Jakarta. Tujuan­nya, agar anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri, bisa sekolah di sekolah swasta.

Karena PDB zonasi, afirmasi dan prestasi itu tidak mampu mengakomodir tingginya minat calon peserta didik ke seko­lah negeri," ucap Satriwan kepada Rakyat Merdeka, Rabu (9/10/2024).

Satriwan menyebut, kebijakan ini sangat populis. Seolah-olah Pemerintah berpihak kepada orang miskin atau anak-anak dari keluarga tidak mampu. Padahal, kualitas sekolah swasta gratis yang ikut program ini, banyak yang menengah ke bawah "Se­mestinya, anak yang tidak mampu itu, berhak sekolah negeri atau swasta yang berkualitas," kata dia.

Untuk membahas topik ini lebih lanjut, berikut wawancara selengkapnya dengan Justin Adrian

Apakah benar, tahun 2025 akan dimulai kebijakan sekolah swasta gratis di Jakarta?

Itu salah satu target ya, teknisnya masih dipersiapkan.

Apa yang menjadi dasar kebi­jakan tersebut?

Kebutuhan sekolah yang tinggi dari penduduk kita, dan keterbatasan jum­lah sekolah negeri serta adanya sistem PPDB, kiranya dapat diimbangi dengan melibatkan sekolah swasta untuk menyerap anak-anak kita agar mendapatkan akses pendidikan.

Apakah pelaksanaan pendidikan danq pengawasannya akan seperti sekolah negeri?

Kami terbatas dalam teknis. Saat ini, kebijakan tersebut masih dalam bentuk program dan belum disusun secara teknis oleh pihak eksekutif.

Kategori sekolah swastanya seperti apa ya?

Sejauh pembahasan terakhir, tidak semua sekolah swasta akan masuk ke dalam program sekolah swasta gratis.

Pembahasan mengenai hal ini bagaimana?

Komisi E DPRD Jakarta dan Dinas Pendidikan Jakarta akan menyusun standar, kriteria dan persyaratan lebih lanjut bagi sekolah-sekolah yang akan masuk ke dalam program sekolah swasta gratis.

Untuk anggarannya bagaimana ya?

Saat ini, APBD 2025 baru me­masuki tahap awal pembahasan, jadi untuk besaran anggaran pasti­nya masih dapat berubah, seiring berkembangnya proses penyusunan kebijakan. Kami juga ingin kebijakan ini nantinya dapat dirasakan seluruh warga Jakarta.

Apa benar anggarannya di angka Rp 1,7 triliun?

Ini saya belum menerima informasi pastinya.

Jika program ini direalisasikan, apa saja yang menjadi catatan Anda?

Kami berharap, implementasi kebijakan ini, pada waktu yang akan datang senantiasa bermanfaat bagi warga Jakarta, terutama dalam me­ningkatkan pendidikan.

Bagaimana saran Anda?

Saya pribadi menyarankan, kriteria kebijakan ini harus dapat mengede­pankan nilai inklusivitas dan rasa keadilan. Supaya, kebijakan ini dapat dirasakan warga Jakarta, agar sesuai tujuan awal kebijakan tersebut.