Pelaku Usaha Nakal Bakal Kena Sanksi, Harga MinyaKita Melambung

JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menemukan harga MinyaKita dibanderol di atas Rp 17.000 per liter, atau jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 15.700 per liter. Kemendag pun mengungkap dua modus yang sering digunakan para pelaku usaha nakal, hingga harga MinyaKita melambung.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Rusmin Amin mengatakan, saat pihaknya melakukan pengawasan di Bandung dan Jakarta, ditemukan dua modus yang membuat harga MinyaKita melampaui harga yang ditetapkan Pemerintah.

Pertama, harga MinyaKita jadi melambung lantaran banyaknya pedagang yang mengklaim sebagai pengecer, kemudian menjual kembali MinyaKita ke distributor. Aktivitas nakal itu membuat harga jadi mahal.

“Itu bukan pengecer yang sebenarnya. Mereka itu seperti distributor. Sebab, dia jual lagi, ada yang minta dari grosir, ada yang minta dari ritel. Nanti pihak grosir jual lagi (ke pengecer pasar). Kasihan kan para pengecer yang sebenarnya yang ada di pasar, mereka mendapat minyak itu sudah dekat dengan harga HET,” jelas Rusmin di Jakarta, Rabu (18/12/2024).

Kedua, sambung dia, modus bundling. Maksudnya, pedagang MinyaKita hanya bisa diperoleh konsumen dengan syarat membeli produk-produk lain, yang telah dipaketkan secara sepihak oleh pedagang. Padahal, produk-produk lain itu belum tentu dibutuhkan dan secara harga lebih mahal dari stardar.

“Kalau orang mau beli MinyaKita Rp 15.700, mereka harus beli komoditas lain dan bisa saja komoditas minyak goreng dengan merek yang lain. Ini kan menyulitkan konsumen,” terang Rusmin.

Namun, dia tidak mau merinci lokasi praktik curang tersebut. Rusmin hanya memastikan, pihaknya terus mendalami praktek nakal itu dan akan mengenakan sanksi administratif kepada para pelaku usaha nakal yang membuat harga MinyaKita di atas HET.

“Itu masih kami dalami. Jangan-jangan, modus bundling itu sampai ke distributor, kan itu mendistorsi harga,” imbuhnya.

Terpisah, Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita menyatakan kesiapan pihaknya mendistribusikan MinyaKita ke masyarakat, bila mendapat surat penugasan resmi dari Pemerintah. Mereka memastikan akan mendistribusikan minyak goreng subsidi itu dengan baik agar harganya tetap terkontrol.

“Kami masih menunggu penugasan resmi. Dari kemarin, sudah banyak yang bekerja sama, mereka memberikan kuota kepada Bulog untuk didistribusikan. Kalau kami mendapat penugasan dari Pemerintah, kami siap,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani juga menyoroti kenaikan harga MinyaKita dan kelangkaannya. Dia juga telah mewanti-wanti Pemerintah, segera mengatasi persoalan itu agar tak berdampak ke komoditas lain.

Kalau tidak diatasi secepat mungkin, masalah minyak goreng ini bisa berdampak ke mana-mana. Biasanya kenaikan harga produk akan mempengaruhi harga komoditas lain. Lagi-lagi rakyat yang akan terbebani, dan itu harus kita hindari,” tegasnya.

Puan juga meminta anggota DPR turut memantau perkembangan minyak goreng bersubsidi dan komoditas masyarakat di pasaran. Sebab, hasil pengawasan Dewan akan menjadi bahan evaluasi bersama pihak Pemerintah.

Di media sosial X, pembahasan netizen soal MinyaKita, juga tidak pernah sepi. Sebab, hal tersebut berkaitan langsung dengan kehidupan dan perekonomian masyarakat.

Saran saja buat Pemerintah, nggak usah ngomongin cadangan devisa, suku bunga, hingga pajak kendaraan deh. Cara gampang bikin emak-emak happy itu, gampang kok. Pemerintah cukup bikin harga MinyaKita stabil,” cuit akun @benimulyadi291.

“Iya woy. Sekelas MinyaKita dari Rp 15 ribu sekarang sudah menuju Rp 20 ribu. Telor juga latah nih, minggu kemarin beli masih 24 ribu, sekarang harganya manteng di Rp 30 ribu per kg. Itu ayam pada makannya beras ketan ya?” sindir akun @tiniwiniibitii.

Senada, akun @monmaap09 juga mengeluhkan mahal dan langkanya MinyaKita dipasaran.

Minyak goreng yang PPN-nya ditanggung Pemerintah, hanya MinyaKita doang. Tapi, kalau pelaku usahanya nakal, meski ditanggung harga MinyaKita mulai menyamai harga minyak goreng premium,” imbuhnya.

“Udah sih, jadikan saja Bulog sebagai distributor tunggal MinyaKita. Biar nggak lagi permainan pedagang-pedagang nakal,” usul akun @siloloyyy.

“Langkah pemerintah mengalihkan distribusi MinyaKita ke Bulog, diharapkan mampu menjawab permasalahan distribusi yang selama ini menjadi kendala, terutama di daerah-daerah terpencil,” timpal akun @dimas_satura.