Digarap KPK Soal Formula E, Rizal: Ada Upaya Jegal Anies

JAKARTA - Masyarakat bingung soal pemeriksaan kembali Anies Baswedan oleh Komisi Pemeriksaan Korupsi (KPK) terkait Formula E. Padahal, event internasional tersebut bukan hanya sukses, tapi mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Perhelatan mobil listrik itu merupakan program resmi Pemprov DKI Jakarta yang disetujui DPRD untuk membangkitkan ekonomi pasca Covid-19. Pemanggilan Anies oleh lembaga antirasuah ini pun mendapat tanggapan tajam dari sejumlah pengamat.

"Penyelenggaraan sukses tapi terus dikejar-kejar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan pemeriksaan yang diulang beberapa kali. Bahkan dikejar-kejar juga oleh KPK selama beberapa tahun terakhir. Ada apa?," tanya Ketua Lembaga Gue Jakarta Anti Hoak (G-JAH) Yan Rizal kepada wartawan, Selasa (6/9).

Yan enggan berspekulasi soal siapa pemain aksi jegal itu. Tapi, menjelang Pemilu 2024 aksi serangan kepada Anies makin masif. 

"Sejak awal menjabat Anies diganggu dan diserang soal radikalisme, korupsi dan ketidakbecusan kerja. Hoax berseliweran di mana-mana dan anehnya penegak hukum diam seperti tidak terjadi apa-apa," tukasnya.

Serangan kepada Anies kata Yan seperti kaset rusak karena terus berulang dan polanya sama. Padahal, pada 2018, KPK memberikan penghargaan kepada kinerja Pemprov DKI terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), gratifikasi, serta aplikasi pelayanan publik.

Laporan gratifikasi yang disampaikan pada 2018 mencapai Rp 23 miliar dengan jumlah 300-an laporan.

"Anies juga sapu bersih laporan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) lima kali berturut-turut selama dia menjabat gubernur. Ujug-ujug pemanggilan KPK menjadi tanda tanya besar, ada apa gerangan," ungkap Yan.

Indikasi menjegal Anies, kata Yan, terlihat jelas dari gaya dan pola yang dimainkan. Ada kesan kalau Anies bakal ditarget untuk dijadikan tersangka.

"Mereka sulit cari dosa Anies, tagetnya hanya satu yakni jangan sampai Anies jadi capres karena dia tidak bisa dikendalikan," ucapnya.

Yan melanjutkan, Anies awalnya ditarget soal Rumah DP 0 Persen tapi gagal dan tidak ketemu dosanya. Lalu, Formula E soal commitment fee dan ini dipastikan gagal karena acara itu sukses dan dihadiri semua pihak baik Presiden Jokowi, Ketua DPR, Puan Maharani, Ketua MPR, Bambang Soesatyo hingga masyarakat dunia. 

"Dan sistem anggaran Formula E tidak ada masalah. Kenapa? karena DPRD setuju saat rapat KUPA-PPAS 2019 di Ruang Serbaguna, jadi masalahnya karena Anies ditarget. Padahal Formula E sama dengan Anies membantu Jokowi dalam mendongkrak ekonomi pasca Corona," ungkapnya.

Soal jegal Anies pernah ditulis Pemerhati Sosial dan Politik, Tony Rosyid di beberapa media online. Kata Tony, dari pra Pilgub DKI 2017 hingga hampir selesai masa kerja lima tahun sebagai gubernur, kasus demi kasus terus dicari. 

Sebut saja kasus DP 0%, tapi nggak ketemu. Formula E? Commitment fee, ternyata bukan pelanggaran. Tanggal pembayaran? Di sini dicari celahnya. 

Meski sudah disetujui Banggar, pembayaran Formula E mau diutak-atik. Pembayaran sebelum Sidang Paripurna DPRD mau dipermasalahkan. Padahal, tak ada pelanggaran hukum. Itu hanya soal administrasi belaka.

Jadi Oposisi 

Senada dikatakan pengamat politik Rocky Gerung. Ia menilai, pemanggilan oleh KPK sebagai bukti kekuasaan saat ini sedang tidak menghendaki Anies jadi presiden 2024.

"Tentu nggak terkejut lagi, karena memang sprindik (surat perintah penyidikan)-nya udah diteken. Tinggal dikeluarkan momentumnya," kata Rocky di Channel YouTube Rocky Gerung Official, dikutip Selasa (6/9).

Rocky menambahkan, bagi Anies dengan dipanggil KPK soal Formula E ini justru melegakan karena terbukti dalam pencalonan Presiden 2024 pasti bakal dihalangi.

"Jadi Anies mesti mulai dengan pikiran 2024 halangan pasti ada itu. Mungkin mulai besok setiap minggu Anies akan dipanggil KPK," ungkap Rocky.

"Walaupun diujungnya nanti ya nggak terbukti, tapi ini akan diganggu saja. Jadi soal-soal seperti ini mungkin mal administrasi di dalam soal formula E," jelasnya.

Meski begitu, Rocky menilai, hal remeh ini (pemeriksaan KPK) pasti diberikan stempel pada Anies sebagai upaya untuk membatalkan pencalonannya.

"Jadi di atas kertas memang kekuasaan tidak menghendaki Anies (sebagai Calon Presiden 2024), itu lebih bagus bisa diketahui dari sekarang, apa sinyalnya itu Anies dipanggil KPK," kata Rocky.

Karena itu, Rocky menyarankan, Anies dengan dipanggil KPK sudah harus bersiap untuk menjadi oposisi. Tak usah lagi berpikir-pikir bahwa ini masih bisa zig zag dalam pencalonannya di Pilpres 2024.

"Karena dari awal sudah pasti dia akan disingkirkan disitu, itu pentingnya mereka yang mengusulkan Anies jadi Presiden, seperti PKS, NasDem, mungkin juga nanti partai-partai lain mulai berpikir di luar kerangka 2024," pungkasnya. (rm.id)