Banyak Anak Yang Ingin Cepat Dapat Makan Bergizi

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana siap menggeber program bergizi gratis (MBG) agar segera dinikmati 82,9 juta anak Indonesia. Karena banyak anak yang pengen segera menikmati program ini.

 

Dadan mengatakan, hingga saat ini, MBG baru bisa diberikan kepada sebagian kecil anak Indonesia. Hal ini membuat iri banyak anak Indonesia yang sekolahnya belum menerima MBG.

 

“Banyak yang ingin lebih cepat, dan banyak anak yang iri, kok dia belum dapat,” tutur Dadan di Jakarta Covention Centre (JCC) Senayan, Sabtu (22/2/2025).

 

Presiden Prabowo Subianto, kata Dadan, juga sudah memerintahkan kepada BGN agar program ini segera dikebut. Tujuannya, agar seluruh anak Indonesia ini bisa segera mendapat MBG.

 

Pak Presiden ingin agar 82,9 itu dipenuhi di akhir tahun 2025,” kata Dadan.

 

Namun untuk mewujudkan hal tersebut, kata Dadan, butuh anggaran yang tidak sedikit. Dadan menghitung MBG butuh Rp 25 triliun per bulan.

 

“Nah, karena ada percepatan maka kami ditanya, berapa dana yang dibutuhkan untuk percepatan. Kami sampaikan untuk percepatan kami butuh Rp 25 triliun per bulan,” ungkapnya.

 

Meski begitu dana itu belum dicairkan karena program percepatan belum dijalankan. Dadan menyebut ada sejumlah hal yang perlu disiapkan terlebih dahulu. Misalnya anggaran, sumber daya manusia, serta kesiapan infrastruktur.

 

Anggaran selesai, Pak Presiden berapa pun akan kasih. Kemudian SDM kami akan didik dan baru akan selesai akhir Juli,” ujar Dadan.

 

Ia menilai percepatan MBG baru akan dijalankan paling cepat September. Jika dijalankan September maka kebutuhan dana hingga Desember mencapai Rp 100 triliun.

 

“Kalau siapnya September berarti Rp 100 triliun, kalau Oktober Rp 75 triliun, kalau November berarti Rp 50 triliun, kalau siapnya akhir tahun Rp 25 triliun,” urai Dadan.

 

Hanya saja, penambahan anggaran bakal dilakukan jika sudah mendapat persetujuan Komisi IX DPR RI. Saat anggaran tersedia barulah percepatan makan bergizi gratis dapat dieksekusi.

 

Sekedar info. Hingga Rabu (19/2/2025) penerima makan bergizi gratis tembus 1,47 juta orang per hari yang disuplai dari 570 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Para penerima manfaat tersebar di hampir semua provinsi. Jumlah itu terus meningkat setiap hari.

 

Sebelumnya, Presiden Prabowo menargetkan 6 juta siswa di seluruh Indonesia sudah menerima manfaat program MBG pada akhir Juli.

 

“Saya diberitahu bahwa, beberapa hari ini sudah sampai 770.000 anak (menerima program MBG). Akhir bulan Februari, sudah sampai 1 juta dan seterusnya. Diharapkan akhir Juli, sudah sampai enam juta, minimal,” kata Prabowo dalam HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat, Sabtu.

 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membuka peluang untuk menambah anggaran makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp 100 triliun. Dengan demikian, total anggaran program MBG tahun ini menjadi sebanyak Rp 171 triliun.

 

Saat ini, pemerintah telah memberikan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk pelaksanaan MBG yang telah dimulai sejak 6 Januari lalu secara bertahap. Pada tahap awal, program MBG menyasar 15-17,5 juta penerima manfaat.

 

Selanjutnya, pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat ditingkatkan menjadi 82,9 juta pada akhir 2025. Seiring dengan bertambahnya jumlah penerima manfaat, jumlah sekolah penerima dan SPPG program ini juga akan ditambah. Bendahara Negara itu berharap Presiden Prabowo Subianto dapat terus meningkatkan anggaran program MBG ini karena efeknya bisa langsung dirasakan masyarakat luas di seluruh daerah.

 

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda mengaku ragu, anggaran penambahan untuk MBG bisa cair dalam waktu dekat. Alasannya, saat ini kondisi penerimaan negara mengkhawatirkan. Mengingat tax ratio sedang turun.

 

Tidak ada sumber penerimaan pajak baru yang mampu memberikan penerimaan negara dengan jumlah cukup besar,” ulas Nailul saat dihubungi Rakyat Merdeka, tadi malam.

 

Menurutnya, jika dipaksakan akan terjadi dua hal. Pertama, terjadi realokasi anggaran besar-besaran hanya untuk makan bergizi gratis. Adapun yang paling mudah direalokasi adalah dana subsidi.

 

Nailul menyebut tanda-tandanya sudah jelas bahwa Pemerintah sempat mengatakan akan mengurangi subsidi BBM. Jika benar dilakukan, dampak negatifnya adalah inflasi dari sisi biaya akan meningkat, daya beli akan tertekan.

 

Kedua, Pemerintah bisa saja memaksakan tanpa realokasi anggaran. Namun, hal ini akan berdampak pada rasio defisit anggaran terhadap PDB yang bisa melebihi ambang batas 3 persen.

 

Menurutnya, yang harus diperhatikan adalah kesiapan secara lembaga dan sistem. Untuk pelaksanaan Rp 71 triliun saja, pelaksanannya masih banyak masalah. Misalnya dari distribusi hingga produksi, termasuk keterlambatan pembayaran.

 

“Ini mau minta tambahan Rp 100 triliun saya ragu apakah bisa dilaksanakan dengan baik. Apalagi ini Rp 300 triliun setahun. Jadi lebih baik bertahap saja,” ujarnya.