NasDem Dukung Kucilkan Koruptor Di Pulau

JAKARTA - Terpencil Bisa Beri Efek Jera Partai NasDem mendukung penuh rencana Presiden Prabowo Subianto mengucilkan koruptor dengan membangunpenjara di pulau terpencil. Cara ini dianggap bisa memberikan efek jera, sekaligus bisa merevitalisasi kondisi lembaga pemasyarakatan (lapas) saat ini.

 

“Maka, pernyataan Presiden perlu ditanggapi secara luas. Bukan hanya persoalan hukuman bagi narapidana koruptor, tapi juga dalam kerangka perbaikan sistem lembaga pemasyaraka­tan,” kata Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya, Kamis (20/3/2025).

 

Willy menerangkan, kondisi 525 lokasi lapas dan rutan di 33 kanwil pemasyarakatan telah overkapasitas. Jumlah narapi­dana di atas 100 persen. Karena itu, diperlukan metode jitu untuk menguranginya.

 

"Boleh jadi dari 17.000 pulau yang ada di wilayah kita itu memang dapat menjadi solusi," kata Willy

 

Anak buah Surya Paloh ini membaca, ide Presiden Prabowo mengucilkan koruptor ini sebagai upaya mengelola lembaga pemasyarakatan agar lebih ma­nusiawi, termasuk bagi koruptor dan warga binaan lainnya.

 

Secara teknis, kata Willy, lapas baru bisa saja dibangun di antara 363 pulau-pulau kecil yang ada di Aceh atau 229 pulau kecil di Sumatera Utara. Sementara itu, untuk narapidana di Pulau Jawa, pembangunan lapas bisa dilakukan di Lampung atau Nusa Tenggara Barat (NTB).

 

Dia melanjutkan, selain mem­berikan hukuman, prinsip pema­syarakatan seperti menangani perilaku narapidana atau korup­tor merupakan hal penting agar mereka bisa kembali berinte­grasi ke tengah masyarakat.

 

Menurutnya, mengucilkan para narapidana ke pulau terpencil hanya akan membatasi kebe­basan tubuh fisik, tetapi harus diiringi dengan upaya mencegah kerentanan kemanusiaan.

 

Program-program pembi­naan bagi narapidana, terlepas apa pun kasusnya, sangat penting. Sehingga mereka siap kembali ke tengah masyarakat saat hukumannya telah selesai dijalani," katanya.

 

Ketua Komisi XIII DPR itu lantas mengingatkan, menghu­kum di tempat terpencil jangan sampai menjadi bentuk huku­man tambahan di luar putusan pengadilan. Untuk itu, dia me­minta kementerian teknis untuk segera melakukan kajian kom­prehensif untuk menindaklanjuti usulan Presiden.

 

“Karena ini, idenya berasal dari Pak Presiden, semestinya kementerian teknis juga bisa segera bersiap dengan kajian komprehensifnya," pungkasnya.

 

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana membangun penjara di pulau terpencil bagi koruptor. Hal ini disampaikan Presiden saat menyinggung soal koruptor dalam acara peresmian me­kanisme baru penyaluran tun­jangan ASN di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta.

 

Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh, di suatu tempat yang ter­pencil. Mereka tidak bisa keluar malam hari," ucap Prabowo.

 

Prabowo mengatakan, tidak ada negara yang kaya jika korup­si. Prabowo juga menekankan, tidak takut menghadapi korup­tor.

 

"Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harusnya mengerti saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini," tegas Prabowo.

 

"Saya tidak takut mafia mana pun, saya tidak takut. Apalagi ada Kapolri sama Panglima TNI, apalagi ada guru-guru yang akan membantu saya," pungkasnya.