Waka I DPRD Fikri: Satgas PAD Harus Berjalan Efektif

PANDEGLANG - Wakil Ketua (Waka) I DPRD Pandeglang, Fikri Pebriansyah menekankan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, Satuan Tugas (Satgas) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Satgas Pengendalian serta Penertiban Perizinan berjalan efektif.

 

Sebab dinilai politisi Gerindra Pandeglang ini, untuk apa dibentuk Satgas PAD kalau tidak efektif dalam meningkatkan PAD. “Ya harus berjalan efektif, buat apa dibentuk (Satgas PAD,red) kalau tidak efektif,” kata Fikri, Minggu (20/4).

 

Dia tak memungkiri, dalam mewujudkan optimalisasi PAD tak bisa instan begitu saja. Namun jika Satgas Optimalisasi PAD-nya dijalankan dengan baik, Fikri meyakini bisa sukses mendongkrak PAD.

 

“Dalam berkreasi itu tidak bisa instan, ya minimal hari ini kajian, dan pendataan semuanya di clear-kan. Selanjutnya, kantong-kantong baru yang harus terkena PAD, retribusi dan lain-lain harus digali seefektif mungkin,” katanya.

 

Ketua Partai Gerindra Pandeglang ini juga, menekankan kepada Pemkab Pandeglang bukan hanya memikirkan persoalan wajib pajak (WP)-nya saja. Tapi, Pemkab Pandeglang diminta memperbaiki sistemnya.

 

“Bukan hanya persoalan wajib pajaknya saja, tapi sistemnya juga harus berjalan dengan baik, dan harus ada terobosan-terobosan baru. Dengan berjalannya perkembangan teknologi sekarang harus kita manfaatkan. Artinya, kemudahan-kemudahan untuk bayar pajak dan retribusi harus diperhatikan dan difasilitasi,” jelasnya.

 

Pada prinsipnya kata Fikri, DPRD Pandeglang sangat mendukung Pemkab Pandeglang dalam membentuk Satgas Optimalisasi PAD tersebut. Bahkan pihaknya juga katanya lagi, tak tinggal diam dan akan melakukan pengawasan melalui Komisi-Komisi sebagai mitra kerja.

 

“Sebtulnya, Komisi-Komisi sebagai mitra kerja pasti akan melakukan pengawasan terhadap Satgas Optimalisasi PAD tersebut,” ungkapnya.

 

Selain lewat Komisi dalam melakukan pengawasan, Fikri juga memandang perlu dibentuknya Panitia Kerja (Panja) Optimalisasi PAD DPRD Pandeglang. Karena menurutnya, Panja nantinya lebih kerja khusus dalam mengawasi pungutan PAD, dan dapat menata regulasi.

 

“Penting juga membuat Panja. Kami akan rapatkan di tingkat pimpinan, lalu dengan seluruh anggota, dan yang terpenting kami akan mengkaji terlebih dahulu dengan aturan yang ada,” tandasnya.

 

Diberitakan sebelumnya, Aktivis Lembaga Analisis Anggaran dan Kebijakan Publik (LAKiP) Zaenal Abidin mendesak DPRD Pandeglang bikin Panitia Kerja (Panja) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

 

Desakan itu, menyusul adanya Satuan Tugas (Satgas) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Satgas Pengendalian serta Penertiban Perizinan yang dibentuk Pemerintah Daerah (Pemda) Pandeglang.

 

Koordinator LAKiP Zaenal menilai, langkah eksekutif itu harus diiringi dengan penguatan fungsi pengawasan dan legislasi dari Dewan. Makanya, dia mendesak agar Dewan membentuk Panja Optimalisasi PAD.

 

Ditegaskannya, Panja penting untuk memastikan bahwa proses identifikasi potensi, penataan regulasi, dan pengawasan pemungutan PAD berjalan secara akuntabel dan transparan.

 

“Satgas bisa jadi alat kerja teknis Pemda. Tapi tanpa pengawasan dan dukungan kebijakan dari DPRD, upaya optimalisasi PAD bisa pincang. Panja DPRD diperlukan untuk mengawal arah kebijakan sekaligus mengoreksi jika ada penyimpangan,” kata Zaenal, Selasa (15/4).