Nadiem Akui Salah Sebut Istilah

JAKARTA - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim buka suara soal polemik tim bayangan di kementeriannnya. Kata dia, dirinya salah menyebut nama. Yang dimaksud tim bayangan adalah tim mirroring

Hal tersebut dikatakan Nadiem saar rapat kerja dengan Komisi X DPR, di Gedung DPR, Senayan, Senin (26/9). Rapat tersebut membahas anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek)

Rapat yang berlangsung selama lima jam ini digelar secara hybrid dan Wakil Ketua Komisi X, Fikri Faqih. Nadiem datang dengan jajarannya.

Selain membahas anggaran, sebagian legislator juga penasaran dengan tim bayangan bentukan Nadiem. Dalam kesempatan itu, mereka pun menayakan hal tersebut ke Nadiem.

Awalnya, Nadiem menjelaskan, soal program-program dan keberhasilan kementeriannya dalam meningkatkan pendidikan nasional. Setelah selesai semua, dia pun meluruskan pernyataannya soal shadow organization yang beranggotakan 400 orang di Kemendikbudristek yang bikin ramai dunia nyata dan dunia maya.

Nadiem mengaku, dirinya salah memilih padanan kata "Saya ada kesalahan dalam menggunakan kata shadow organization. Yang saya maksudkan itu sebenarnya organisasi ini adalah mirroring terhadap kementerian kami," kata Nadiem.

Kata Nadiem, tim tersebut adalah tim teknologi yang bekerja secara intensif sebagai mitra dengan tim internal Kemendikbudristek.

Artinya setiap direktur jenderal yang menyediakan layanan, dapat menggunakan suatu tim teknologi yang terdedikasi untuk bekerja sama dengan tim internal guna merealisasikan dan mengimplementasikan kebijakannya melalui platform teknologi.

Inovasi yang dipicu melalui transformasi teknologi yang dihadirkan pihaknya merupakan kolaborasi antara Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendikbudristek bersama tim GovTech Edu. Nadiem pun menjelaskan cara kolaborasi antara pihaknya dengan GovTech Edu.  

"Kementerian melakukan pengadaan jasa sesuai peraturan yang berlaku, dan tim GovTech Edu menjadi mitra dalam mengimplementasikan kebijakan kementerian melalui platform teknologi," beber dia.

Untuk itu, dia membantah, jika disebut tidak meyakini dengan kualitas anak buahnya di Kemendikbudristek. Apalagi keputusan pengambilan kebijakan tetap berada di tangan anak buahnya.

"Cara ASN yang hebat adalah tidak menganggap mereka vendor, tetapi sebuah tim yang selalu siap bekerja sama dalam mendorong dan mengimplementasikan kebijakan melalui platform teknologi," tandas dia. 

Tim GovTech Edu yang kerja bareng dengan tim teknis di Kemendikbudristek dijelaskan Nadiem terdiri dari para profesional dengan latar belakang perusahaan teknologi.

"Dan itulah yang sebenarnya dipuji, bukan karena kami mengeluarkan produk platform teknologi, tetapi cara kami bekerja bersama,” jelas mantan Bos Gojek tersebut. 

Bagaimana dengan upah mereka? Dia bilang 400 orang dari GovTech Edu itu dibayar dengan anggaran Kemendikbudristek.

"Sejauh ini, GovTech Edu turut berkontribusi dalam pembuatan produk teknologi seperti Merdeka Mengajar, ARKAS and SIPLah, Kampus Merdeka, Rapor Pendidikan dan Belajar.id," papar dia. 

Meskipun sudah diklarifikasi, DPR masih mempertanyakan tim tersebut. 

Anggota Komisi X DPR, Lestari Moerdijat memahami isi kepala Nadiem soal akselerasi pembangunan di sektor pendidikan. Namun Rerie, sapaan akrab Lestari Moerdijat meminta Nadiem mensosialisasikan tugas dan fungsi tim khusus tersebut kepada para pemangku kepentingan. 

"Agar terjadi pemahaman yang sama terhadap upaya yang dilakukan," ucapnya. 

Selain DPR, Muhammadiyah juga mengkritik adanya tim Nadiem tersebut. Bahkan, Muhammadiyah mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit anggaran untuk tim mirror. Sebab, ditegaskan Muhammadiyah adanya tim bayangan cuma pemborosan. 

"Tim bayangan itu adalah sebuah inefisiensi. Keuangan negara sedang tidak baik-baik saja. Tim bayangan itu bisa mengundang interpretasi adanya kolusi," tegas Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, kemarin.

Pengamat pendidikan, Indra Charismiadji menyesalkan keputusan Nadiem yang mempercayakan unsur eksternal untuk membangun sektor pendidikan di Indonesia.

"Kalau Mendikbud tidak mampu membangun SDM ASN di Kemendikbudristek pasti dia tidak mampu membangun SDM Indonesia," tukas dia. (rm.id)