Para Menteri Ramai-ramai Minta Tambahan Anggaran

JAKARTA - Seminggu ini, para menteri ramai-ramai menghadap ke DPR. Selain bahas program kerja, para menteri minta tambahan anggaran. Keputusan final di tangan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

 

Ada yang rapat dengan komisi sebagai mitra kerja di DPR. Ada juga yang menggelar rapat dengan Badan Anggaran DPR-alat kelengkapan yang memang bertugas menyusun APBN bersama Pemerintah.

 

Dalam rapat, para menteri tak sungkan minta tambahan anggaran. Alasannya, demi program prioritas nasional. Tak tanggung-tanggung, banyak yang naiknya berlipat-lipat dari pagu indikatif.

 

Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan (BG) minta tambahan Rp 728,8 M, dari pagu hanya Rp 126,5 M. Untuk apa? Bangun Command Center Politik dan Keamanan senilai Rp 250 M.

 

Ini bukan sekadar bangunan. Ini pusat pemantauan nasional real-time,” ucap BG, mantap.

 

Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, anggaran kementeriannya tidak cukup untuk membayar gaji pegawai. Ia minta tambahan Rp 100,6 M.

 

Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), datang dengan proposal Rp 200 M demi pengawalan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung–Surabaya. “Kami perlu operasional ke lapangan,” ucapnya.

 

Menko Pangan Zulkifli Hasan ajukan Rp 272 M tambahan. Total anggarannya nanti tembus Rp 410 M. Alasannya, untuk program Koperasi Desa Merah Putih dan pantauan ketahanan pangan.

 

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno minta Rp 207,2 M demi kecerdasan buatan dan penurunan stunting. Lalu Menko bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar ajukan Rp 276 M buat pengentasan kemiskinan.

 

Tak mau ketinggalan, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, minta tambahan jumbo: Rp 12,6 triliun! Alasannya, untuk bangun infrastruktur digital, literasi, komunikasi publik, dan dana untuk KPI, KIP, serta Dewan Pers.

 

Hal yang sama juga disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar. Dia minta Rp 8,4 T buat bayar gaji ASN dan non-ASN. Menteri Sosial Saifullah Yusuf ingin nambah Rp 1,19 T buat program Sekolah Rakyat. Anggaran Kemensos tembus Rp 80,7 T.

 

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri minta Rp 50 M buat tangani kekerasan perempuan-anak, plus Rp 19 M untuk bayar CPNS dan staf layanan SAPA 129.

 

Menteri Pertanian Amran Sulaiman ngebut dari pagu Rp 13,75 T jadi Rp 44,64 T. Alasannya: swasembada, penyuluh, dan hilirisasi pertanian.

 

Sudah kami ajukan ke Menkeu,” tegasnya

 

Tak cuma kementerian. Lembaga pun ikut antre minta anggaran. Polri minta tambahan Rp 63,7 T. Kejaksaan Agung juga ajukan ekstra Rp 18,52 T. Badan Pelaksana Haji pun ikut minta tambahan Rp 17,7 M, karena belum punya kantor sendiri.

 

Di tengah gempuran permintaan ini, Sri Mulyani jadi sosok paling ditunggu. Restu dari Bendahara Negara itu jadi kunci hidup-matinya proposal menteri.

 

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro belum bisa menyimpulkan kementeriannya mampu merealisasikan penambahan anggaran.

 

“Ya pastinya kita akan lihat dulu seperti apa dan prosesnya kan pasti melalui pembahasan, sehingga kami belum bisa menanggapi dulu ya,” sebut Deni kepada tangselpos.id.

 

Ketua Banggar DPR Said Abdullah bilang ruang fiskal semester II 2025 masih aman. Defisit sudah turun dari 12 persen ke 6 persen.

 

Tapi apakah APBN sanggup buat penuhi tambahan anggaran menteri? Politisi PDIP ini mengatakan, ruang fiskal negara masih cukup baik di semester II 2025.

 

“Saya yakin melihat outlook yang disampaikan Pemerintah masih mumpuni fiskal kita. Sampai semester kedua,” beber Said.

 

Namun ekonom Yusuf Rendy Manilet dari Core Indonesia mengingatkan, ruang fiskal tahun depan tidak fleksibel. Ada program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih yang sudah mengunci porsi besar APBN.

 

Kalau semua minta tambah, tapi penerimaan pajak stagnan, ya pasti megap-megap,” ujarnya.

 

Ekonom senior Paramadina Wijayanto Samirin menyebut para menteri sedang pakai strategi “aji mumpung”. Minta anggaran tinggi-tinggi, biar kalau dipotong pun masih cukup.

 

“Pemangkasan jangan asal rata. Lihat programnya. Yang nggak relevan, buang!” tegasnya.

 

Ia juga wanti-wanti soal kondisi kerja tahun depan. PHK bisa lanjut, pengangguran bisa naik. Maka, dana negara harus fokus ke program yang mendongkrak daya beli dan serap tenaga kerja.

 

“Ruang fiskal kita sempit. Kalau semua dipenuhi, APBN bisa jebol,” pungkasnya.