Bulan Ini Pemerintah Luncurkan Kopdes Merah Putih dan Sekolah Rakyat

JAKARTA - Bulan ini, Pemerintah meluncurkan dua program pro rakyat: Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih dan Sekolah Rakyat. Dengan dua program ini, Asta Cita Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi semakin terasa dan menghasilkan suka cita di masyarakat.
Kopdes/Kel Merah Putih akan diluncurkan secara resmi oleh Prabowo pada 19 Juli 2025. Targetnya, Oktober 2025, seluruh koperasi sudah bisa melayani kebutuhan masyarakat. Sementara, 100 Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi secara penuh awal tahun ajaran baru 2025/2026, tepatnya Senin (14/7/2025).
Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie menyatakan, sudah lebih dari 80.000 unit Kopdes/Kel Merah Putih terbentuk di seluruh Indonesia. Koperasi ini siap dioperasikan serentak setelah diluncurkan Prabowo pada 19 Juli 2025 nanti.
“Oktober 2025, seluruh Kopdes tersebut bisa beroperasi. Petani kecil yang dulu jual sendiri harga rendah, kini bisa menyimpan panen, menunggu harga naik, dan menjual bersama lewat koperasi. Inilah wajah baru ekonomi rakyat," ujar Menkop, dalam sambutannya saat Peringatan Hari Koperasi ke-78, di Kantor Kementerian Koperasi (Kemenkop), Jakarta, Sabtu (12/7/2025).
Menkop yakin, Kopdes/Kel Merah Putih dapat memberantas kemiskinan. Nantinya, koperasi ini bukan sekadar lembaga simpan pinjam, tetapi menjadi pusat distribusi barang subsidi, layanan kesehatan, logistik hasil panen, hingga kebutuhan energi.
Kopdes/Kel Merah Putih juga mulai menerapkan pendekatan kolaboratif atau pentahelix dengan menggandeng kelompok tani, BUMDes, swasta, dan perguruan tinggi. "Semua duduk bersama menyejahterakan rakyat," tambah Menkop.
Dia mengatakan, antusiasme rakyat terhadap program ini sangat tinggi. Buktinya, sudah tercatat sekitar 80.500 desa/kelurahan membentuk Kopdes/Kel. Dari jumlah tersebut, lebih 77 ribu telah memiliki badan hukum yang diterbitkan Kementerian Hukum. "Dari ribuan koperasi itu, ada 103 koperasi yang akan dijadikan percontohan," terangnya.
Kemenkop telah menyiapkan peta jalan Kopdes/Kel Merah Putih 2025-2029. Pada 2025, fokus utamanya pembentukan badan hukum koperasi, pembangunan sarana pendukung, penerapan digitalisasi, serta peningkatan kapasitas SDM. Pada 2026, koperasi akan mulai memperkuat diri melalui pengembangan usaha yang berbasis potensi lokal. Tujuannya mengoptimalkan sumber daya dan keunikan masing-masing desa, menciptakan nilai tambah ekonomi dari sektor unggulan setempat.
Tahun 2027, koperasi akan memasuki tahap konsolidasi jaringan untuk memperluas jangkauan dan memperkuat kolaborasi antar-koperasi. Selain itu, fokus akan beralih pada hilirisasi produk, memastikan produk dari koperasi memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan pasar yang lebih luas.
Pada 2028, koperasi ditargetkan lebih fokus pada pengembangan produk unggulan yang berorientasi ekspor. Kemudian, di 2029, Kemenkop menargetkan hadirnya pilar-pilar kemandirian ekonomi desa dengan koperasi sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi nasional.
"Ini bukan program asal-asalan. Koperasi ini menjadi jati diri kita. Kita tidak bisa mewujudkan Indonesia Emas dengan meninggalkan rakyat kecil. Kita butuh koperasi yang kuat, yang mandiri dan berkelanjutan," tandasnya.
Di saat yang hampir bersamaan, Sekolah Rakyat akan dimulai di 100 titik lokasi rintisan di seluruh Indonesia. Dari jumlah ini, 63 titik akan memulai matrikulasi pada Senin, 14 Juli 2025. Sedangkan 37 titik sisanya akan dimulai di akhir Juli 2025.
Sekolah Rakyat adalah program yang digagas Presiden Prabowo dengan konsep asrama, dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Sekolah ini tak dipungut biaya sama sekali. Para siswa akan diberikan seragam, alat tulis, perlengkapan ibadah, hingga sepatu sekolah.
Dalam pelaksanaannya, seluruh siswa mengikuti pelajaran formal di siang hari, dan mendapat penguatan pendidikan karakter di malam hari. Nilai-nilai agama, kepemimpinan, hingga keterampilan hidup jadi bagian penting dari kurikulum.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memastikan, semua jajarannya tidak main-main soal integritas, terutama proses pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan Sekolah Rakyat. "Saya dan Pak Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono tidak akan ikut campur," kata Mensos, saat memberikan arahan dalam rapat pembahasan penyelenggaraan Sekolah Rakyat bersama jajarannya di Kantor Kemensos, Jumat (11/7/2025) malam.
Mensos menginstruksikan kepada para pegawainya untuk cepat melaksanakan proses pengadaan barang. Seperti seragam sekolah secara transparan dan sesuai aturan. Dia tak segan melapor ke aparat penegak hukum, jika ditemukan indikasi pelanggaran atau kecurangan.
"Jangan sekali-kali kita main-main dalam urusan Sekolah Rakyat. Buka saja apa adanya. Ikuti aturan," tegas pria yang akrab disapa Gus Ipul ini.
Kepada para guru dan kepala Sekolah Rakyat, Mensos menitipkan sejumlah pesan. Pertama, menjadikan ruang kelas sebagai tempat penyembuh luka sosial. Sebab, para siswa memiliki latar belakang beragam. "Semua harus dengan kasih sayang," pesannya.
Selain kepala sekolah dan guru, peran wali asuh dan wali asrama di Sekolah Rakyat juga sangat sentral. Kehadiran mereka wajib memastikan siswa merasa aman dan nyaman baik di ruang kelas maupun asrama. Bebas perundungan, kekerasan seksual maupun intoleransi.
"Jika pendidikan adalah cahaya, maka Sekolah Rakyat adalah obor kecil yang kita bawa ke tempat-tempat tergelap di negeri ini," ujarnya.
Untuk memastikan kelancaran, Mensos langsung meninjau simulasi Sekolah Rakyat di Sentra Terpadu Pangudi Luhur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ada 180 siswa jenjang sekolah menengah atas yang mengikuti simulasi ini selama dua hari, sebelum menjalani proses belajar mengajar, Senin mendatang. Selain itu, Mensos juga meninjau Sekolah Rakyat di Kompleks Sentra Abiyoso Cimahi, Jawa Barat, Sabtu (12/7/2025).
Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia (RPI) Fernando Emas mengapresiasi gerak cepat pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menjalankan program pro rakyat. "Makan Bergizi Gratis, Kopdes Merah Putih, dan Sekolah Rakyat implementasi Asta Cita jadi suka cita," kata Fernando, saat dikontak Tangselpos.id, Sabtu malam (12/7/2025).
Agar semua berjalan baik, dia menyarankan agar seluruh program pro rakyat ini dikawal dan diawasi. Jangan sampai berantakan dan gagal di tengah jalan. "Kalau perlu, evaluasi berkala. Jalankan seluruh program pro rakyat ini dengan profesional tanpa ada kepentingan bisnis dan politik," sarannya.
Nasional | 2 hari yang lalu
Nasional | 1 hari yang lalu
Pos Banten | 1 hari yang lalu
Pos Tangerang | 1 hari yang lalu
TangselCity | 2 hari yang lalu
TangselCity | 2 hari yang lalu
Nasional | 21 jam yang lalu
Olahraga | 2 hari yang lalu
TangselCity | 1 hari yang lalu
Nasional | 1 hari yang lalu