Sehari Setelah Aksi Demo , Kini Nopol Mobil Khusus Anggota DPR Diganti

JAKARTA - Sehari setelah didemo mahasiswa, pelajar dan buruh, Anggota DPR dihantui rasa waswas. Selasa (26/8/2025), para wakil rakyat berangkat kerja menaiki mobil dengan pelat nomor kendaraan seperti warga biasa. Mereka mencopot pelat mobil dengan nomor khusus plus lambang DPR.

 

Pemandangan berbeda ini terlihat di depan lobby Gedung Nusantara I dan II Komplek Parlemen, Jakarta. Mobil-mobil yang mengantarkan anggota DPR tampak berbeda seperti biasanya. Meskipun mobilnya mewah-mewah, pelat kendaraan memakai nomor sipil tanpa embel-embel logo DPR.

 

Padahal, para pejabat DPR RI punya pelat nomor khusus yang berbeda dari versi pada umumnya. Beda paling utamanya adalah ada logo 'Dewan Perwakilan Rakyat' serta kombinasi tulisan angka Arab barat dan Romawi.

 

Penjelasan tentang pelat nomor DPR tertuang dalam Lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal DPR No. 4 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penggunaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus Bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI.

 

Format pelat nomor DPR yaitu terdiri dari dua bagian, yaitu logo DPR RI dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus anggota DPR. Warna dasar pada bagian kolom nomor hitam, kolom logo silver, tanda penghubung silver, garis pinggir silver, tulisan silver dan nomor kode silver.

 

Namun, Selasa (26/8/2025), pelat khusus ini tidak digunakan. Di antaranya, Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI-P TB Hasanuddin. Dia memakai mobil Lexus LM300 berpelat nomor polisi dengan awalan B dengan akhiran RFS.

 

Lalu ada juga Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PKB Maman Imanulhaq menggunakan mobil Fortuner dengan pelat nomor dengan awalan E dan akhiran WF. Hal yang sama juga dilakukan Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi NasDem Irma Suryani Chaniago yang juga memakai mobil dengan pelat nomor sipil.

 

Tidak hanya anggota DPR, pimpinan DPD seperti Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas terpantau keluar dari Gedung DPR dengan menggunakan Alphard berpelat 'AB 1615 FV', sedangkan pelat khusus DPD-nya ditaruh di dalam bagasi mobil. Mobil-mobil yang terparkir di basement parkiran khusus anggota DPR juga dipasangi pelat nomor sipil, bukan pelat nomor khusus anggota dewan.

 

Anggota Komisi XII DPR RI, Ramson Siagian, terpantau juga menggunakan kendaraan berpelat sipil. Sebelumnya, dia mengaku menggunakan pelat DPR di kendaraannya. Ia menyebutkan ada imbauan dari Sekretariat Jenderal DPR RI terkait itu.

 

Tapi karena diumumkan ya sudah kita ikut aja karena kita dulu juga pernah demonstran juga kan, malah menggerakkan juga dulu kalau soal itu kan," ungkap Ramson.

 

Sedangkan TB Hasanuddin mengaku, tiap hari memang memakai mobil pribadi dengan pelat sipil. "Saya tiap hari pakai pelat biasa," ujarnya.

 

Sementara Irma Chaniago mengaku, mobil yang dipakai habis menjemput anak di bandara dan tidak sempat diganti. Dia mengaku, tidak setiap hari dirinya pakai mobil berpelat khusus.

 

"Kadang-kadang saya pakai mobil ini kok. Enggak selalu harus pakai mobil yang lain," tegasnya.

 

Diketahui, demonstrasi yang terjadi sejak Senin (25/8/2025) pagi hingga malam diwarnai kericuhan. Tak hanya melibatkan bentrok antara pengunjuk rasa dengan personel kepolisian, ricuh juga mengarah pada pengguna jalan.

 

Sebuah sepeda motor dibakar. Tak hanya itu, sejumlah mobil juga ikut kena sasaran massa saat melintas di kerumunan. Salah satu yang jadi korban adalah Lurah Manggarai Selatan Muhammad Sidik. Mobilnya dirusak dan dia sempat digebukin karena dikira anggota DPR.

 

Kejadian nahas itu bermula saat dirinya pulang dari kantor sekitar pukul 17.00 WIB. Karena lalu lintas macet, Sidik meminta sopirnya menggunakan jalur alternatif: melalui Kota Bambu hingga tembus ke Jalan S Parman.

 

Saat memasuki Bundaran Slipi, sekitar pukul 18.30 WIB, mobilnya berpapasan dengan massa aksi. Sidik mendengar ada dua provokator yang teriak: itu mobil anggota DPR. Meskipun sudah bilang bukan anggota DPR, mobil Sidik tetap diamuk massa.

 

Tak hanya itu, Sidik juga sempat dipukuli saat keluar dari mobil. Apesnya lagi, barang-barang berharga miliknya ikutan raib dijarah masa.  "Handphone saya dua hilang, sudah habis semua," tutur Sidik.

 

Akibat kericuhan yang terjadi, polisi baru bisa membubarkan massa aksi tengah malam. Sebanyak 351 orang yang melakukan perusakan fasilitas umum ditangkap di beberapa lokasi. Terdiri dari 155 dewasa dan 196 anak, atau berusia di bawah 18 tahun.

 

"Mereka yang diduga melakukan aksi perusakan secara masif, melawan petugas, melakukan perusakan fasilitas umum," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary kepada wartawan di Jakarta.

 

Adapun akibat aksi ini terdapat beberapa fasilitas umum rusak dan mengganggu layanan transportasi umum. Fasilitas umum yang rusak seperti pagar pengaman dan separator Busway yang dirobohkan oleh massa aksi.

 

Kemudian, banyak rambu lalu lintas, kamera CCTV, dan pembatas jalan yang ikut dirusak. Beberapa ruang dalam Kompleks Parlemen juga mengalami kerusakan, seperti kaca pecah dan CCTV dirusak.

 

Ditambah lagi adanya perusakan kendaraan seperti sepeda motor yang diparkir di depan Gerbang Pancasila DPR/MPR karena dibakar massa. Sebuah mob​il Hyundai Palisade berpelat dinas juga tak luput dirusak secara fisik. Bahkan, pos Polisi di bawah flyover Petamburan diseret ke tengah jalan dan dibakar. Tenda pos polisi juga rusak dan dibakar.

 

Wakil Rakyat Ngumpet

 

Saat kericuhan terjadi, sejumlah wakil rakyat diketahui masih berada di DPR. Bahkan ada yang terpaksa ngumpet untuk menguping tuntutan yang disampaikan pengunjuk rasa.

 

Salah satunya Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. Saat demo berlangsung, Sahroni tetap mendengarkan aspirasi yang disampaikan. Hanya saja, politisi Partai NasDem ini tak berani menampakkan diri di hadapan massa aksi.

 

"Saya ngumpet-ngumpet dan mendengar langsung. Itulah saya mengapresiasi kepada mereka yang menyalurkan aspirasi dengan cara yang bagus dan baik kemarin di Gerbang Pancasila," aku Sahroni.

 

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal memastikan, DPR telah menerima aspirasi dan akan berbenah. Namun, dia berpesan, aspirasi harus disampaikan dengan cara-cara yang bertanggung jawab.

 

Cucun menyayangkan massa aksi sampai menutup jalan hingga merusak fasilitas publik. Menurutnya, aksi semacam ini justru akan membuat investor berpikir ulang ketika ingin menggelontorkan modalnya di Indonesia.

 

"Bagaimana menciptakan iklim yang kondusif sehingga di sekarang tahap kita mau rebound nih. Bagaimana investasi mau pada masuk itu, para investor betul-betul trust," pesan Cucun.

 

Bukan hanya menerima aspirasi, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan, anggota DPR tidak akan menerima tunjangan rumah Rp 50 juta setelah Oktober 2025.

 

Dasco mengatakan, tunjangan rumah Rp 50 juta per bulan, hanya akan diterima selama 1 tahun. Yakni, dari Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Tunjangan selama 1 tahun itu akan digunakan untuk mengontrak rumah selama periode 2024-2029.

 

"Itu diangsur dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025. Jadi setahun setiap bulannya Rp 50 juta yang akan dipakai untuk biaya kontrak selama lima tahun," tegas Ketua Harian Partai Gerindra ini.

 

Dengan begitu, jika publik melihat daftar tunjangan anggota DPR pada November 2025, maka angka Rp 50 juta itu tidak akan ada lagi. Dasco mengakui, penjelasan sebelumnya kurang detail, sehingga menimbulkan polemik di masyarakat.

 

"Jadi memang karena anggarannya tidak cukup untuk diberikan sekaligus. Sehingga diangsur selama setahun. Itu juga untuk kepentingan kontrak rumah anggota DPR selama lima tahun," terang Dasco.

 

Suka tidak suka, upaya masyarakat mengevaluasi tunjangan DPR berhasil. Selain berhasil memenuhi harapannya, massa aksi juga berhasil membuat anggota DPR panik. Sayangnya, demonstrasi dinodai aksi-aksi anarki.