Dongkrak Pertumbuhan, Pemerintah Lanjutkan Stimulus Ekonomi

JAKARTA - Sukses dongkrak pertumbuhan di kuartal II, Pemerintah kembali lanjutkan stimulus ekonomi. Harapannya, daya beli semakin bertaji dan ekonomi bisa terbang tinggi.

 

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan, Pemerintah melanjutkan program-program yang menyasar masyarakat. Termasuk kelas menengah untuk mendorong konsumsi domestik.

 

“Tinggal beberapa program itu akan dilakukan penebalan terhadap program yang diberikan masyarakat,” kata Airlangga di Jakarta, kemarin.

 

Penebalan program yang dimaksud adalah stimulus ekonomi di semester II. Instrumennya, memberikan insentif seperti yang dilakukan pada kuartal II 2025, yakni subsidi gaji hingga pembebasan pajak penghasilan (PPh) untuk pekerja sektor tertentu.

 

“Yang sekarang ada kan stimulus seperti gaji yang di bawah Rp10 juta itu sudah berjalan, gaji untuk padat karya. Sektor tertentu kan PPh-nya ditanggung Pemerintah itu sudah dinikmati 1,7 juta masyarakat,” urai Airlangga.

 

Selain itu, program terkait perumahan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga akan diberikan Pemerintah. “Kemudian juga ada program renovasi rumah itu juga akan terus didorong,” kata Airlangga.

 

Pemerintah juga menyiapkan langkah-langkah untuk mencegah potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal. Dengan begitu, penyerapan tenaga kerja tetap terjaga.

 

Deregulasi di beberapa sektor industri, terutama di wilayah Jawa, diproyeksikan dapat membuka lebih dari 100 ribu lapangan kerja baru. Pemerintah juga memastikan fasilitas perlindungan ketenagakerjaan tetap diberikan bagi pekerja kontrak.

 

Wakil Ketua Komisi XI DPR Hanif Dhakiri menilai, sebagai wujud kehadiran negara, keputusan Pemerintah melanjutkan stimulus sudah tepat. Namun, Hanif mengingatkan, jangan sampai langkah besar ini direduksi menjadi klaim stabilitas ala menteri.

 

Yang dibutuhkan rakyat sederhana. Harga pangan turun, pekerjaan ada, dan daya beli terasa di rumah tangga,” ulas Hanif saat dihubungi Tangselpos.id, Sabtu (6/9/2025).

 

Dia mengakui, pertumbuhan 5,12 persen di kuartal II membuktikan stimulus bisa berhasil, tetapi manfaatnya harus nyata. Program MBG harus tuntas dan sampai ke anak-anak, perumahan murah harus mudah diakses, UMKM harus mendapat kredit yang adil.

 

Akar keresahan publik dewasa ini adalah ekonomi yang tak kunjung dirasakan dalam hidup sehari-hari. Itu yang harus di-address Pemerintah,” pesan legislator PKB ini.

 

Dia memastikan Komisi XI DPR mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto, dan akan memastikan kebijakan benar-benar menyentuh rakyat. Itu berarti bukan hanya menjaga harga pokok, tapi juga mencegah PHK massal, memberi subsidi upah agar pekerja bertahan, memperluas infrastruktur padat karya untuk serapan tenaga kerja, serta memperkuat UMKM dan koperasi. “Bila langkah ini dijalankan konsisten, stimulus tidak hanya tercatat di laporan, tapi benar-benar mengalir jadi harapan baru di meja makan rakyat,” kata Hanif.

 

Direktur NEXT Indonesia Herry Gunawan mengapresiasi langkah yang diambil Pemerintah. Menurutnya, stimulus menjadi sinyal baik bagi perekonomian. “Dunia usaha akan melihat sebagai potensi daya serap pasar ke depan akan stabil atau membaik,” ulas Herry saat dihubungi Tangselpos.id, Sabtu (6/9/2025).

 

Sebab menurutnya, stimulus ini tidak hanya menyasar rumah tangga, atau individu, tetapi juga dunia usaha. Untuk individu, misalnya berupa pembebasan PPh bagi penghasilan di bawah Rp10 juga. Sedangkan untuk rumah tangga, ada program renovasi rumah, dan bagi dunia usaha terutama untuk UMKM KUR tetap berjalan.

 

Beragam subsidi tersebut akan menjadi stimulus untuk menggerakkan perekonomian nasional. Terutama, dari sisi konsumsi rumah tangga yang menopang sekitar 54 persen terhadap perekonomian nasional. “Apalagi, tingkat keyakinan konsumen juga sedang membaik. Seperti yang diungkapkan oleh hasil survei Bank Indonesia (BI),” kata Herry.

 

Selain stimulus yang telah disiapkan, ada juga sejumlah catatan untuk Pemerintah agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Pertama, menjaga momentum pertumbuhan investasi, komponen yang memberikan kontribusi sekitar 28-29 persen terhadap perekonomian nasional.

 

BI sudah menurunkan bunga acuan hingga mencapai 5 persen mulai Agustus, sehingga biaya mendapatkan dana (cost of fund) menjadi lebih murah. Kata Herry, mestinya Pemerintah turut mendorong bank-bank milik negara menyesuaian suku bunga kredit investasi dengan penurunan suku bunga acuan BI.

 

Kedua, tidak cukup menyediakan perlindungan bagi korban PHK, tetapi harus berupaya menciptakan program yang mampu menyerap tenaga kerja baru, mengingat angkatan kerja terus bertambah.

 

Kata Herry, bentuknya bisa program kerja tidak tetap, jika memang belum siap dengan program kerja untuk menyerap karyawan tetap. Tentu bukan hanya di kantor pemerintahan, tetapi juga di perusahaan swasta dengan dukungan insentif dari pemerintah. “Inisiatif ini akan menjaga dan meningkatkan konsumsi rumah tangga,” urai Herry.

 

Ketiga, Pemerintah tidak boleh menerbitkan kebijakan kontrak produktif agar sektor usaha bisa terus berproduksi untuk mendukung kinerja perekonomian nasional. Mengingat saat ini indeks manufaktur Indonesia yang dikeluarkan oleh S&P global pada Agustus ada di angka 51,5, yang artinya sektor manufaktur dalam kondisi ekspansi.